KKB Sudah Bulat, Gerindra Pun Siapkan Kontrak Politik Buat Rai Mantra
DENPASAR - Masuknya nama IB Rai Dharmawijaya Mantra dalam bursa Calon Gubernur (Cagub) Bali di PDIP, membuat Gerindra pasang jurus. Agar Tak Diserobot PDIP di Pilgub 2018.
Gerindra siapkan kontrak politik permanen untuk Rai Mantra, agar kandidat Cagub Bali yang masih menjabat Walikota Denpasar ini tidak diserobot PDIP.
Gerindra saat ini menggalang Koalisi Bali Bersih (KBB) untuk usung Rai Mantra sebagai Cagub Bali ke Pilgub 2018. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, Nyoman Suyasa, mendapat mandat penuh dari partainya untuk menggalang koalisi dengan parpol lain menuju tarung Pilgub Bali 2018.
Menurut Nyoman Suyasa, KKB sudah deal beranggotakan Gerindra (punya 7 kursi DPRD Bali), NasDem (punya 2 kursi DPRD Bali), PKPI (punya 1 kursi DPRD Bali), dan PAN (punya 1 kursi DPRD Bali). KKB yang memiliki modal awal 11 kursi DPRD Bali atau 20,00 persen suara parlemen hingga memenuhi syarat minimal untuk mengusung paket calon ke Pilgub Bali 2018, tinggal deklarasi saja. KKB nantinya akan usung Rai Mantra sebagai Cagub Bali 2018.
"Figur yang akan diusung adalah Rai Mantra. Kita siapkan MoU atau semacam kontrak politik untuk Rai Mantra. Kontrak politik ini klausulnya adalah ketika sudah dengan KBB, Rai Mantra tidak boleh lagi loncat ke partai lain," tandas Suyasa di Denpasar, Kamis (29/6). "KBB ini sudah permanen buat Rai Mantra. Saya yakin Rai Mantra komitmen dengan kami untuk Bali ke depan," lanjut Suyasa yang juga Ketua DPC Gerindra Karangasem.
Suyasa mengatakan pihaknya tidak mau berandai-andai dengan adanya wacana Rai Mantra akan diserobot PDIP. Apalagi, komunikasi politik Rai Mantra dengan jajaran partai di KBB, seperti Gerindra dan NasDem, sangat baik. "Saya yakin Rai Mantra komitmen dengan kita. Beliau figur yang santun," katanya.
Jika Rai Mantra dapat rekomendasi dari DPP PDIP sbagai Cagub Bali 2018, menurut Suyasa, pihaknya di KBB punya hitung-hitungan lagi secara politik. Namun, dia yakin Rai Mantra tidak akan berpaling dari KBB, karena sudah pasti bakal diusung Gerindra-NasDem-PKPI-PAN ke Pilgub Bali 2018.
Suyasa menegaskan, KBB berkeinginan koalisi dibangun dengan semangat menyamabraya, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Artinya, meskipun berkoalisi dengan partai yang kursi parlemennya tidak signifikan, tapi semangatnya adalah sama, saling memghargai, sama-sama punya peran membangun Bali.
Sementara itu, Golkar-Demokrat juga matangkan komunikasi untuk berkoalisi mengusung pasangan Cagub-Cawagub ke Pilgub Bali 2018. Golkar-Demokrat bangun Koalisi Bali Mandara (KBM) seeprti di Pilgub Bali 2013 lalu, saat bersama parpol-parpol lain non PDIP, termasuk Gerindra, mengsung pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta.
Dalam Pilgub Bali 2018 nanti, KBM akan usung Ketua DPD I Golkar Bali, Ketut Sudikerta, sebagai Cagub. Sedangkan Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta, digadang-gadang akan mendampingi SGB (Sudikerta Gubernur Bali) di posisi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Bali 2018.
Sumber menyebutkan, SGB sudah siap bertadem dengan Mudarta. Bahkan, SGB secara khusus sudah menggalang komunikasi dengan kubu Demokrat di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Kamis kemarin. Sayangnya, SGB belum bisa dimintai komentarnya masalah ini. Saat dihubungi melalui telepon kemarin, ponselnya bernada mailbox.
Sebaliknya, Mudarta selaku Ketua DPD Demokrat Bali menyebutkan komunikasi dengan SGB memang berjalan dinamis. "Semuanya sedang berjalan. Kami cukup intens komunikasi politik belakangan ini. Tapi, paket Cagub-Cawagub yang akan diusung KBM belum final. Masih berproses," tegas politisi Demokrat asal Melaya, Jembrana ini.
Soal dirinya dilirik menjadi Cawagub pendamping SGB, Mudarta mengatakan Demokrat punya mekanisme sendiri. "Mekanismenya, lewat survei elektabilitas. Itu sedang berjalan, nanti akan diumumkan hasil surveinya," kata Mudarta.
SK DPP PDIP Ubah Peta Politik di Internal
DENPASAR -
Terbitnya SK DPP untuk perintahkan penjaringan calon ubah peta politik di internal PDIP Bali dalam perebutan tiket rekomendasi.
Jelang Pilkada Serentak 2018, Termasuk di Bali
PDIP memerintahkan penjaringan Cagub-Cawagub bagi provinsi yang melaksanakan Pilkada serentak 2018 mendatang. Informasi yang dihimpun, Kamis (29/6) SK DPP tentang penjaringan calon itu telah terbit 1 April 2017 lalu untuk seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada termasuk Bali.
SK bernomor 2706/IN/DPP IV/2017 tertanggal 1 April tentang penjaringan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meminta daerah melakukan sistem jemput bola dengan mendatangi tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki basis massa dan napas yang sama dengan PDIP. Dalam SK DPP PDIP itu rupanya PDIP berkaca dengan Pilkada 2017 yang mana penjaringan calon dilakukan secara tertutup dan tak memberikan kesempatan kepada tokoh masyarakat. Sehingga hal ini dinilai menjadi salah satu penyebab kekalahan beruntun PDIP.
Terbitnya SK DPP untuk perintahkan penjaringan tersebut ubah peta politik di internal PDI Perjuangan Bali dalam perebutan tiket rekomendasi. Apalagi di PDIP sudah muncul nama-nama calon gubernur yang dielus-elus Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Informasi yang dihimpun, dari salah satu sumber menyebutkan dalam tahap penentuan Cagub-Cawagub PDIP yang akan diadu dalam Pilgub Bali 2018, DPP perintahkan penjaringan dengan membuka pendaftaran calon. Dalam penjaringan ini didahului dengan membuka pendaftaran.
Setelah itu dilaksanakan proses rapat kerja daerah khusus (Rakerdasus) untuk melakukan proses penjaringan. Sehingga terbuka peluang kompetisi yang sengit berebut tiket rekomendasi cagub-cawagub. Saat ini di PDIP baru Ketua DPD PDIP Bali, I Wayan Koster yang muncul sebagai kandidat dalam proses rakerdasus dan rakercabsus yang dilaksanakan sejumlah DPC PDIP di Bali. Kecuali DPC PDIP Denpasar. Dalam rakercabsus 8 kabupaten semuanya mendukung Koster sebagai cagub yang diusung pada Pilgub Bali 2018 mendatang.
Sekretaris DPD PDIP Bali, I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Ketua DPD PDIP Bali I Wayan Sutena membenarkan SK DPP PDIP perintahkan penjaringan cagub-cawagub.
Sutena yang dikonfirmasi mengatakan SK DPP PDIP soal penjaringan cagub-cawagub memang ada. DPD PDIP Bali pun telah menerimanya. Namun demikian kata Sutena masih harus menunggu PP (peraturan partai). "Masih menunggu PP. SK DPP tentang penjaringan cagub-cawagub memang ada. Kami di DPD sudah menerimanya. Kalau nggak ada PP belum bisa melaksanakan proses, " ujar mantan Ketua DPRD Klungkung ini.
Sutena mengatakan belum ada kepastian kapan PP tentang tindaklanjut SK DPP PDIP soal penjaringan cagub-cawagub akan terbit dari DPP. Sehingga tak bisa berbicara soal agenda rakerdasus. "Waktunya kan belum bisa kami tetapkan proses penjaringannya. PP itu saja yang nanti menentukan," ujar Sutena.
Sementara Sekretaris DPD PDIP Bali, I Gusti Ngurah Jaya Negara dihubungi terpisah mengakui juga ada SK DPP yang meminta dilaksanakan penjaringan. "Bukan hanya penjaringan di tingkat provinsi. SK DPP itu berlaku untuk seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada serentak. Di Bali juga berlaku untuk Klungkung dan Gianyar, " tegas mantan Ketua DPC PDIP Denpasar ini.
Jaya Negara menambahkan untuk proses di level provinsi masih akan ada rapat DPD PDIP Bali. Apakah akan dilakukan rakerdasus lagi atau tidak tergantung hasil rapat nanti. Sebab kata Jaya Negara DPD PDIP Bali sudah pernah laksanakan Rakerdasus yang saat itu menghasilkan I Wayan Koster sebagai kandidat cagub. "Nah apakah hasil Rakerdasus itu akan dilaksanakan atau bagaimana ini yang belum pasti. Makanya nanti menunggu rapat DPD PDIP Bali dulu,” pungkas politisi senior PDIP yang saat ini menjabat Wakil Walikota Denpasar ini.
sumber : Nusabali
