 |
| Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan pada anggaran APBD Perubahan tahun 2014 untuk program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ada peningkatan sekitar Rp80 miliar lebih."Kami memang menaikkan anggaran JKBM pada APBD Perubahan tahun ini, dibanding pada anggaran APBD induk sebelumnya, sebab kebutuhan untuk dana berobat bagi masyarakat juga semakin meningkat, karena itu anggaran harus ditingkatkan," kata Mangku Pastika seusai menghadiri sidang paripurna DPRD Bali, Senin. |
PMI Bali Tingkatkan Teknik Donor "Apheresis"
Denpasar - Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bali terus meningkatkan teknik donor darah "apheresis" yang aman bagi pendonor.
"Dengan menggunakan teknik ini jumlah volume darah yang diinginkan bisa langsung diatur melalui mesin dan tentunya ini disesuaikan dengan kondisi pendonornya," kata Kepala Sub Bagian Produksi UDD Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, dr Candra Indriasari, di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan sebelum melakukan donor menggunankan teknik tersebut pendonor terlebih dahulu dilakukan uji saring untuk mengetahui ada tidaknya penyakit-penyakit tertentu yang ada ditubuh.
Tehnik tersebut juga dapat mengetahui dengan lengkap golongan darah, hemoglobin serta jumlah trombosit yang ada dalam tubuh pendonor.
"Sedangkan teknik biasa dilakukan prosedur pengambilan darah dulu baru dicek penyakitnya. Namun, untuk pengambilan darah tersebut tergantung dari volume yang diinginkan dan disesuaikan juga dengan pendonor," ujar Candra.
Donor darah apheresis hanya mengambil komponen darah tertentu seperti trombosit, plasma atau sel darah merah sehingga komponen yang tidak diperlukan dapat dikembalikan ke dalam tubuh pendonor.
"Untuk satu kantong donor trombosit apheresis setara dengan 5-10 kantong donor trombosit biasa," ujarnya.
Selain itu, tehnik pengambilan donor tersebut mengurangi resiko terinfeksinya bakteri seperti demam dan gatal-gatal akibat menerima darah dari donor tunggal.
"Plasma yang diambil dari pendonor juga lebih sedikit sehingga tidak banyak ikut pada tubuh penerima," ujarnya.
Untuk melakukan donor apheresis dapat dilakukan setelah melakukan lima kali donor biasa dengan tujuan untuk mengetahui hasil uji saring aman dari penyakit.
"Pendonor bisa kembali setelah dua minggu atau maksimal 24 kali dalam setahun dibandingkan melakukan donor darah biasanya yang baru bisa kembali dilakukan setelah kurun waktu 2,5 bulan hingga 3 bulan," ujarnya.
Namun, pihaknya tidak menyarankan bagi pendonor secara terusan menerus melakukan donor apheresis karena kemungkinan dapat beresiko osteoporosis.
"Untuk permintaan donor melalui apheresis ini tergantung permintaan dari dokter yang merawat," ujarnya.
Persediaan Darah A di Bali Kembali Normal
Denpasar - Persediaan stok rutin untuk jenis golongan darah A di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bali kembali normal dengan mendatangkan pendonor darah sukarela dari keluarga pasien maupun pendonor tetap.
"Saat ini persediaan darah di UDD PMI Bali sudah mulai tersedia dengan upaya menghubungi pendonor tetap dan keluarga pasien," kata Kepala Sub Bagian Pencarian Pelestarian Donor Darah Sukarela (P2DDS) UUD PMI Bali, Made Geria Arnita, di Denpasar, Senin.
Ia menuturkan selama libur lebaran stok golongan darah A sempat menipisnya karena banyaknya pendonor tetap dan sukarela melakukan mudik lebaran.
Made Geriya menambahkan akibat banyaknya pasien yang mempunyai golongan darah A mengakibatkan stok rutin yang disediakan di UDD PMI menipis beberapa hari yang lalu.
"Untuk persediaan golongan darah rutin lainnya tetap ada. Namun, beberapa hari belakangan ini pasien yang membutuhkan golongan darah A membludak," ujarnya.
Ia menambahkan persediaan darah dengan golongan A sudah mulai normal baik itu stock emergency maupun rutin.
"Meskipun stok golongan darah A sudah mulai normal. Namun, permintaan darah tersebut tetap banyak sehingga beberapa pasien harus menunggu hingga darah selesai diproses," ujarnya.
Sebelumnya tercatat sebanyak 35 pasien membutuhkan darah golongan darah A tersebut. Namun, untuk golongan darah tersebut per harinya dibutuhkan sebanyak 20 kantong sedangkan persediaan rutin yang siap pakai hanya 5 kantong.
"Sementara itu harus masih menunggu dilakukan pengecekan untuk kecocokan darah pendonor dengan pasien yang membutuhkan waktu 2,5 jam sehingga harus menunggu," ujarnya.
Ia menambahkan apabila persediaan golongan darah A di UDD PMI Bali terbatas, pihaknya hanya memberikan satu kantong darah terlebih dahulu. Namun, apabila persediaan kembali ada, baru dua atau tiga kantong biasanya diberikan untuk memenuhi permintaan.
"Untuk itu saya sangat mengharapkan agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk mendonorkan darahnya," ujarnya.
Selain itu, donor darah juga sangat mempengaruhi bagi kesehatan pendonor yakni dapat meningkatkan sel darah merah dan mendeteksi penyakit dalam tubuh dan kesehatan lainnya.
Gubernur Bali Lanjutkan Pembangunan RS Bertaraf Internasional
Denpasar - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan akan melanjutkan rencana pembangunan rumah sakit provinsi bertaraf internasional yang lokasinya di Desa Sanur, Kota Denpasar.
"Rencana membangun rumah sakit provinsi tersebut tahun ini sudah dianggarkan pada APBD. Pembangunannya akan dilakukan secara bertahap (multiyear)," katanya di Denpasar, Senin.
Menurut dia, pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali yang bertaraf internasional itu sudah melalui kajian dan nantinya juga dapat melayani pasien yang menggunakan program JKBM.
"Pembangunan rumah sakit tersebut harus terwujud, namun pembangunannya dilakukan secara bertahap, sebab dana yang diserap mencapai ratusan miliar rupiah," katanya.
Dia mengatakan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Denpasar bertujuan menjaring kalangan wisatawan mancanegara yang ada di Bali dan sekaligus menjadikan Bali sebagai tempat berobat sambil berwisata.
"Pembangunan rumah sakit internasional ini juga bertujuan agar Pulau Dewata nantinya menjadi salah satu daerah tujuan berobat sambil berwisata," katanya.
Ia mengatakan pembangunan rumah sakit berstandar internasional didasarkan pada alasan makin tingginya tingkat kunjungan wisatawan asing ke Bali, sehingga memerlukan rumah sakit yang memiliki pelayanan berstandar internasional.
Selama ini, menurut mantan Kapolda Bali itu, relatif sedikit kalangan warga asing yang mau berobat di rumah sakit di Bali.
Hal itu, katanya, karena belum ada rumah sakit di Bali yang memiliki pelayanan dan peralatan berstandar internasional.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya mengatakan saat ini pembangunan fisik rumah sakit tersebut diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum.
"Untuk pembangunan fisik rumah sakit bertaraf internasional tersebut ditangani Dinas Pekerjaan Umum. Tentu anggaran melalui APBD akan disalurkan kepada instansi yang menangani tersebut. Tahap awal pembangunan fisik akan dilakukan pada tahun 2015," katanya.
Anggaran Program JKBM Meningkat Pada APBD 2014
Denpasar - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan pada anggaran APBD Perubahan tahun 2014 untuk program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ada peningkatan sekitar Rp80 miliar lebih.
"Kami memang menaikkan anggaran JKBM pada APBD Perubahan tahun ini, dibanding pada anggaran APBD induk sebelumnya, sebab kebutuhan untuk dana berobat bagi masyarakat juga semakin meningkat, karena itu anggaran harus ditingkatkan," kata Mangku Pastika seusai menghadiri sidang paripurna DPRD Bali, Senin.
Ia mengatakan saat ini masih cukup banyak klaim yang belum dibayarkan kepada rumah sakit yang bekerja sama dalam program JKBM tersebut.
"Rumah sakit bersangkutan sebelum melakukan klaim kepada kami, juga harus membuat pelaporan untuk bisa dana tersebut dicairkan. Yang jelas semua klaim dari masyarakat yang berobat kami akan bayar," katanya.
Mangku Pastika lebih lanjut mengatakan peningkatan anggaran tersebut dibutuhkan dalam membayar klaim penyakit kronis, seperti pasien gagal ginjal yang harus melakukan cuci darah.
"Pasien cuci darah saat ini kami tanggung sepenuhnya selama mereka membutuhkan penanganan medis tersebut," katanya.
Untuk pasien kronis yang harus dilakukan rawat inap di rumah sakit, lanjut Mangku Pastika tetap akan dilayani JKBM.
"Jadi dalam program JKBM ini tidak ada batasan bagi warga atau pasien harus mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit. Memang pasien tidak membayar di rumah sakit tersebut, tetapi sudah dibayar oleh Pemprov," katanya.
sumber : antarabali
