 |
| Gubernur Made Mangku Pastika menyampaikan itu disela-sela sidang paripurna dengan agenda jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (27/4). “Kalau hemat saya lebih bagus dibangun di atas laut. Karena lahan produksitf yang dihabiskan tidak ada sama sekali. Kalau tidak di laut ada 400 hektare sawah hilang,” ujar Pastika. Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry (Golkar), dan I Gusti Bagus Alit Putra (Demokrat), Pastika menyebutkan pembangunan bandara ditetapkan di wilayah Buleleng. Pemprov Bali yang telah melakukan koordinasi dengan Pemkab Buleleng, membentuk tim kecil yang bertugas mempercepat koordinasi dan pembahasan serta kajian. “Masih memerlukan penyempurnaan dari sisi kajian sosial,” kata Pastika. |
DENPASAR - Pembangunan Bandara di Bali Utara (Kabupaten Buleleng) cenderung ke arah reklamasi sehingga tidak menghabiskan lahan produktif. Pemprov Bali telah mengusulkan anggaran ke pemerintah pusat untuk melakukan feasibility study (FS) pembangunan bandara.
Gubernur Made Mangku Pastika menyampaikan itu disela-sela sidang paripurna dengan agenda jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (27/4). “Kalau hemat saya lebih bagus dibangun di atas laut. Karena lahan produksitf yang dihabiskan tidak ada sama sekali. Kalau tidak di laut ada 400 hektare sawah hilang,” ujar Pastika. Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry (Golkar), dan I Gusti Bagus Alit Putra (Demokrat), Pastika menyebutkan pembangunan bandara ditetapkan di wilayah Buleleng. Pemprov Bali yang telah melakukan koordinasi dengan Pemkab Buleleng, membentuk tim kecil yang bertugas mempercepat koordinasi dan pembahasan serta kajian. “Masih memerlukan penyempurnaan dari sisi kajian sosial,” kata Pastika.
Dikatakan, untuk kajian, Pemprov Bali telah mengusulkan dana ke pusat, sementara soal lokasi tepatnya dimana masih sedang dikaji antara darat dan reklamasi atau pembangunan di atas laut. “Pemerintah Bali telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar untuk kegiatan FS dan kajian kelembagaan yang sedang dibahas dalam Musrenbang Nasional di Bappenas,” ujar mantan Kapolda Bali ini. Dari siapa penggagas FS? Usai sidang paripurna Gubernur Pastika menyebutkan selama ini ada pra FS. “Sekarang sudah ada mulai FS dan kita sebagai pemrakarsanya. Memang harus pemerintah provinsi dengan konsorsium BUMN. Karena kajiannya ekonomi dan komersial,” ujarnya.
Pemprov Bali berharap pembangunan Bandara Buleleng segera bisa terwujud. Gubernur Pastika sendiri sudah beberapa kali menyampaikan ke Menteri BUMN. Pemprov Bali juga membidik supaya bisa turut serta dalam pengelolaannya, sama dengan penyertaan modal di Jalan Tol Bali Mandara. “Kalau kita ada duit nanti ya saya sarankan kita ikutlah. Nanti kabupaten lain kayak Badung, Buleleng ya ikut di sana. Kalau mau,” ucapnya. Pembangunan Bandara Buleleng ini mendapat penolakan jika memakai lahan produktif. Wakil Ketua Fraksi Pancabayu, I Nyoman Tirtawan dari dapil Buleleng tidak sepakat pembangunan bandara di darat. “Sudahlah di atas laut saja. Karena itu akan menambah pulau kita. Bali sudah kecil dan padat, reklamasi untuk membangun bandara adalah jalan paling tepat,” ujar Tirtawan. “Saya menolak kalau dibangun di darat, karena lahan produktif akan habis. Mumpung kita ini bicara reklamasi selama ini, saya usulkan reklamasi di Bali Utara saja dan buat pulau baru di Buleleng untuk Bandara Buleleng. Sehingga tidak memakan lahan sawah yang mencapai 400 hektare,” kata Tirtawan.
Sedangkan usulan pembangunan Bandara di Buleleng disepakati juga oleh anggota Fraksi Golkar dapil Buleleng Ida Gede Komang Kresna Budhi. “Ketimbang investor melakukan reklamasi di Bali Selatan, mendingan Gubernur mengajak investor membangun Bandara Buleleng saja. Saya angkat topi kalau investor diarahkan ke Buleleng. Ketimbang melakukan kegiatan reklamasi untuk membangun destinasi di Bali Selatan. Sudah padat di sana. Ini yang kita inginkan secepatnya supaya ada pemerataan,” kata Kresna Budhi.
sumber : nusabali
