| Berdasarkan hasil Pileg, 9 April 2014, Fraksi PDIP mendominasi 24 dari total 55 kursi DPRD Bali 2014-2019. Sedangkan Golkar menempati peringkat kedua dengan 11 kursi DPRD Bali (berhak bentuk fraksi), disusul Demokrat dengan 8 kursi (berhak bentuk fraksi), dan Gerindra dengan 7 kursi (berhak bentuk fraksi) |
Berdasarkan hasil Pileg, 9 April 2014, Fraksi PDIP mendominasi 24 dari total 55 kursi DPRD Bali 2014-2019. Sedangkan Golkar menempati peringkat kedua dengan 11 kursi DPRD Bali (berhak bentuk fraksi), disusul Demokrat dengan 8 kursi (berhak bentuk fraksi), dan Gerindra dengan 7 kursi (berhak bentuk fraksi).
Selain itu, terdapat empat parpol yang berhasil meraih kursi di DPRD Bali 2014-2019, meskipun tidak berhak membentuk fraksi sendiri-sendiri. Mereka masing-masing NasDem (raih 2 kursi), Hanura (raih 1 kursi), PKPI (raih 1 kursi), dan PAN (raih 1 kursi).
Sebagai pemegang suara mayoritas, Fraksi PDIP berhak atas kursi Ketua DPRD Bali 2014-2019, sementara Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra berhak atas kursi Wakil Ketua Dewan. Yang jadi rebutan PDIp, Golkar, Demokrat, Gerindra adalah 4 jatah Ketua Komisi, serta 2 jatah jabatan alat kelengkapan yakni Ketua Badan Kehormatan (BH) dan Ketua Badan Legislasi (Baleg). Fraksi PDIP dipastikan akan adu kekuatan dengan mnengandalkan 23 orang dalam perebutan jatah Ketua Komisi DPRD Bali hasil Pileg 2014. Sebab, 1 anggota Fraksi PDIP lagi tidak ikut menentukan perebutan Ketua Komisi, karena akan pegang jabatan sebagai Ketua DPRD Bali 2014-2019.
Dengan 23 personel, Fraksi PDIP kemungkinan hanya bisa menempatkan rata-rata 5,75 orang di masing-masing Komisi DPRD Bali (Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV). Sedangkan kalau kekuatan non PDIP bergabung, akan tercipta 28 kursi di seluruh Komisi atau rata-rata 7 orang di tiap Komisi DPRD Bali. Sebetulnya, ada total 31 peraih kursi DPRD Bali dari non PDIP. Namun, 3 orang di antaranya tidak bermain di Komisi, karena menduduki jabatan Wakil Ketua Dewan yakni dari Golkar, Demokrat, dan Gerindra. Jadi, jika non PDIP bergabung dan kompak, maka akan terjadi tarung 7 : 5,75 dengan PDIP dalam perebutan masing-masing Ketua Komisi. Jika ini yang terjadi, PDIP bisa gagal dalam upayanya sambar 3 jatah Ketua Komisi.
Fraksi PDIP sejak awal sudah mencanangkan akan sapu 3 dari 4 jatah jabatan Ketua Komisi, sebagaimana yang dibukukan dalam DPRD Bali 2009-2014 lalu. Namun, dengan munculnya isu gerakan dan skenario keroyok PDIP, maka partai besutan Megawati belum aman untuk menyambar 3 jatah Ketua Komisi. “Kalau fraksi-fraksi non PDIP bersatu, maka jabatan Ketua Komisi bisa dibagi rata,” ujar sumber di lingkaran parpol non PDIP, Rabu (7/5).
Sumber yang juga caleg incumbent dan kembali terpilih ke DPRD Bali hasil Pileg 2014 ini menegaskan, kalau ingin ada warna pelangi di Dewan, mau tak mau harus dilakukan koalisi. Apalagi, kata dia, penentuan jabatan Ketua Komisi DPRD Bali ditentukan one man one vote alias satu orang satu suara di internal komisi. “Jadi, kalau fraksi non PDIP bergabung dan kompak, paling tidak pembagian jatah Ketua Komisi bisa merata. Bahkan, 4 jatah Ketua Komisi DPRD Bali bisa disapu bersih non PDIP. Sekarang masalahnya mau nggak kompak,” tegasnya. Dia menambahkan, masalah berikutnya lagi, koalisi dan main keroyok terhadap PDIP tidak mungkin dilakukan kalau perintah DPP partai tidak sejalan dengan keinginan di daerah. Salah satu sebabnya, koalisi di DPRD Bali juga akan dipengaruhi oleh koalisi di pusat terkait Pilpres 2014.
Untuk tingkat pusat, sudah terjadi koalisi PDIP-PKB-NasDem untuk pemenangan Pilpres 2014. Jadi, NasDem tidak mungkin diajak koalisi di DPRD Bali untuk keroyok PDIP. “Mau tak mau koalisi Pilpres 2014 di pusat akan berpengaruh ke DPRD Bali,” tegas sumber tadi.
Namun, kubu NasDem menyatakan tidak akan otomatis mengikuti koalisi di tingkat pusat untuk perebutan jabatan di DPRD Bali 2014-2019. Sekretaris DPW NasDem Bali, Ketut Gede Adi Saputra, menegaskan dua kadernya di DPRD Bali dipastikan akan gabung dengan fraksi yang senapas dan bukan mayoritas.
Alasannya, menurut Adi Saputra, kehadiran NasDem sebagai parpol baru di DPRD Bali hasil Pileg 2014 harus ikut mewarnai politik. ”Jadi, NasDem tidak otomatis gabung ke PDIP di DPRD Bali, kayak di pusat. Kalau yang di pusat itu kan konteks Pilpres 2014,” ujar Adi Saputra saat dikonfirmasi secara terpisah, Rabu kemarin.
Adi Saputra menegaskan, konteks koalisi di DPRD Bali adalah untuk berebut jatah jabatan Ketua Komisi. Dan, ini sangat penting dicermati supaya NasDem sebagai pendatang baru bisa berkiprah. “Ini menyangkut kiprah jangka panjang. Berbagai aspek akan dipengaruhi, terutama kepentingan NasDem memperjuangkan konstituennya di Bali. Dua hari lagi (Jumat) kita akan bahas di DPW NasDem, ke mana koalisi di DPRD Bali,” tegas politisi asal Klungkung ini.
Sementara, Fraksi Golkar DPRD Bali belum melirik teman koalisi terkait dengan rebutan jabatan Ketua Komisi. Menurut Ketua Bappilu DPD I Golkar Bali, Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati, induk partai akan menentukan untuk keputusan koalisi di Dewan. Sejauh ini, DPD I Golkar Bali belum ada membahas masalah koalisi di Dewan. “Kemana arah koalisi di DPRD Bali, itu belum ada dibahas. Yang menentukan nanti induk partai,” ujar Sri Wigunawati, Rabu kemarin.
Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Bali Nyoman Adi Wiryatama menegaskan pihaknya sudah siap membangun satu koalisi di DPRD Bali. Tapi, Adi Wiryatama merasa yakin PDIP akan mampu mengamankan target raih 3 jatah Ketua Komisi DPRD Bali 2014-2019.
”Jabatan di komisi itu kan sebenarnya tergantung dengan sosok anggota Dewannya. Yang penting itu sosok Dewannya. Kalau memang bagus kualitasnya, dia bisa berkiprah melebihi Ketua Komisi dalam mengemban tugas masyarakat,” ujar Adi Wiryatama yang hampir dipastikan akan menjadi Ketua DPRD Bali 2014-2019. Sekadar dicatat, dalam DPRD Bali hasil Pileg 2009 lalu, PDIP dominasi 3 jatah Ketua Komisi Dewan. Masing-masing, Ketua Komisi I (Madse Arjaya), Ketua Komisi III (Putu Agus Suradnyana, kemudian beralih ke IGN Suryanta Putra), dan Ketua Komisi IV (Nyoman Parta). Satu-satunya yang ‘dilepas’ PDIP adalah Ketua Komisi II, yang direbut Demokrat (Ni Putu Tutik Kusuma Wardani).
Selain itu, PDIP juga samba jabatan Ketua DPRD Bali 2009-2014, Ketua Baleg DPRD Bali 2009-2014, dan Ketua BH DPRD Bali 2009-2014. Jabatan Ketua Dewan kala itu dipegang AA Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat, sementara Ketua BH DPRD Bali dipegang Gede Sudarma, sedangkan Ketua Baleg diberikan ke Made Sudana.
sumber : NusaBali
