 |
| Gara-gara didatangi sekelompok orang yang hendak menjual suaranya, Sudana emosi bahkan nyaris melakukan pemukulan. Mantan Ketua DPC PDIP Tabanan yang hijrah ke Gerindra ini kemudian mengambil kursi dan hendak memukuli penjual suara. Beruntung, Sudana urung melakukan pemukulan, kemudian balik menasihati kelompok yang hendak jual suara tersebut. |
TABANAN - Praktek money politics tidak lagi hanya dilakukan pihak caleg menjelang coblosan Pileg, 9 April 2014 besok. Tapi, banyak calon pemilih yang justru jemput bola mendatangi caleg ke rumahnya untuk menjual suara. Contohnya, Made Sudana, caleg DPRD Bali dari Gerindra Dapil Tabanan, yang didatangi sekitar 60 orang untuk jual suara. Gara-gara diserbu penjual suara, Made Sudana marah bahkan nyaris melakukan penganiayaan.
Calo jual beli suara itu datang ke rumah Made Sudana di Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan, Senin (7/4) pagi. Mereka yang disebut sebagai gepeng itu mengaku berasal dari wilayah Pupuan, Tabanan. Menurut Sudana, yang datang ke rumahnya berjumlah sekitar 60 orang. Mereka siap memilih Sudana dalam coblosan Pileg 2014, asalkan mau bayar sejumlah uang.
Gara-gara didatangi sekelompok orang yang hendak menjual suaranya, Sudana emosi bahkan nyaris melakukan pemukulan. Mantan Ketua DPC PDIP Tabanan yang hijrah ke Gerindra ini kemudian mengambil kursi dan hendak memukuli penjual suara. Beruntung, Sudana urung melakukan pemukulan, kemudian balik menasihati kelompok yang hendak jual suara tersebut.
“Gaya-gaya seperti ini (menjual suara) harus sudah ditinggalkan. Di Tabanan, pola pikir satu suara dihitung rupiah menjadi sebuah budaya. Ini mencirikan pendidikan politik yang tidak bagus. Jangan jadi gepeng (gelandangan dan pengemis) dengan memanfaatkan momen Pemilu,” tegas mantan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali 2009-2014 ini, Senin kemarin.
Sudana meminta Bawaslu Bali dan KPU ke depan bisa lebih memberikan pendidikan politik dan cara-cara berdemokrasi untuk memangkas politik transaksional yang disebutnya marak saat ini. “Mutasi guru, money politics, kecurangan sampai intimidasi ini menandakan setan telah beranak pinak di Bumi Pelangi,” tandas Sudana.
Bukan hanya Sudana. Di Badung, juga ada kasus caleg DPRD Bali didatangi warga untuk jual suara. Warga tersebut minta dana dengan kompensasi siap memberikan suara satu banjar kepada si caleg. Padahal, menurut si caleg, banjar tersebut sudah digelontor bansos, selain juga punia pribadi.
Menurut caleg yang enggan namanya dikorankan ini, pola transaksional seperti itu tidak terlepas dari pola pikir masyarakat yang diracuni oleh sistem lelang suara. Dia menyebutkan, semua caleg diterima asalkan memberikan uang. “Caleg incumbent diterima, yang new comer diterima. New comer ternyata tidak punya bansos, tapi mereka melawan dengan pinjaman di bank. Bisa dicek itu new comer yang nekat jual tanah dan pinjam di bank untuk melawan incumbent yang punya bansos,” ujar caleg DPRD Bali dari partai besar Dapil Badung ini.
Caleg incumbent yang memiliki suara riil saat Pileg 2009 ini mengatakan, ke depan harus ada pendidikan politik oleh penyelenggara Pemilu (KPU). “Yang parah sekarang satu suara dilego ratusan ribu rupiah, bahkan sampai Rp 400.000 per satu suara. Sekarang mereka tanya ‘ani piro’(berani berapa)?” katanya. Sementara itu, Bawaslu Bali siap menindak kasus lelang suara ini, sepanjang ada laporan. Ketua Bawaslu Bali, Ketut Rudia, mengatakan baik yang menerima maupun pemberi uang tetap kena pidana. “Itu pelanggaran Pasal 301 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Yang memberi dan menerima kena itu,” tegas Rudia di Denpasar, Senin kemarin.
Menurut Rudia, banyak pengaduan dan laporan tentang money politics yang masuk ke Bawaslu Bali. Namun, ketika ditindaklanjuti ke bawah, masyarakat justru susah memberikan kesaksian. “Kadang masyarakat yang mengetahui kasus itu memilih diam dan mengaku tidak tahu saat dimintai keterangan. Kalau mau membongkar, ya seharusnya siap melaporkan dan menjadi saksi sekaligus,” ujar mantan Ketua Panwaslu Buleleng ini.
sumber : NusaBali
