TABANAN - Oknum Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Banjar Tuakilang Kelod, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, I Gusti Ngurah Rai, dilaporkan warga setempat ke Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Minggu (6/5). Masalahnya, oknum Ketua KPPS ini diduga membagi-bagikan kartu nama calon legislatif (caleg) dari PDIP dan kartu calon anggota DPD RI saat mendistribusikan surat panggilan pencoblosan (C6) ke rumah warga. Sebagai Ketua KPPS, dia dituding tidak netral.
Kasus oknum Ketua KPPS diduga bertindak tidak netral ini dilaporkan ke Panwascam Tabanan oleh I Gusti Agung Bagus Wirajaya, salah seorang warga Banjar Tuakilang Kelod, Desa Denbantas, Minggu siang pukul 11.00 Wita. Saat melapor ke Panwascam yang berlokasi di Kantor Camat Tabanan, IGA Bagus Wirajaya didampingi sejumlah warga Banjar Tuakilang Kelod lainnya.
Dalam laporkannya, IGA Bagus Wirajaya menyebut oknum Ketua KPPS Tuakilang Kelod, I Gusti Ngurah Rai, membagi-bagikan kartu caleg dan calon DPD RI saat mendistribusikan surat panggilan (C6) ke rumah-rumah warga, Sabtu (5/4) mulai siang pukul 11.00 Wita hingga sore pukul 17.00 Wita.
Pelapor IGA Bagus Wirajaya menduga pembagian surat panggilan itu digondoli dengan kartu nama berisi gambar foto caleg PDIP dari semua tingkatan, antara lain, I Gusti Komang Wastana (caleg untuk kursi DPRD Tabanan), Ni Made Rahayuni (caleg untuk kursi DPRD Bali), dan I Made Urip (caleg untuk kursi DPR RI). Selain itu, juga ada kartu nama salah satu calon DPD RI Dapil Bali, I Gusti ketut Adi Kertiyasa.
Kartu nama caleg yang diduga dibagikan-bagikan oknum Ketua KPPS Tuakilang Kelod ini sekitar 50 buah. Pelapor IGA Bagus Wirajaya pilih bawa temuan dugaan kecurangan itu ke Panwascam Tabanan untuk menjaga kondusivitas di masa tenang jelang coblosan Pileg, 9 April 2014.
Sementara, Ketua Panwascam Tabanan, I Made Wira Kusuma Dusak, menyatakan siap menindaklanjuti laporan dugaan oknum Ketua KPPS bagi-bagikan kartu nama caleg ini. Rencananya, Panwascam Tabanan akan memanggil pelapor IGA Bagus Wirajaya dan terlapor I Gusti Ngurah Rai untuk dikonfirmasi terkait laporan tersebut, Senin (7/4) ini.
Setelah ada konfirmasi. Kata Wira Kusuma, barulah nanti bisa diputuskan terkait pelanggaran yang dilakukan oknum Ketua KPPS Tuakilang Kelod. “Dugaan sementara pelapor, mengarah pada pelanggaran administratif sesuai Undang-undang Pemilu,” jelas Wira Kusuma, Minggu kemarin.
Sedangkan terlapor Ketua KPPS Tuakilang Kelod, Gusti Ngurah Rai, membantah sebar kartu C6 disertai bagi-bagi kartu nama caleg dan calon DPD RI. Namun, IGN Rai mengakui dirinya memberikan kartu nama caleg dan calon DPD RI itu atas permintaan warga.
"Ketika saya distribusikan surat panggilan (C6), ada warga yang minta kartu nama caleg yang sebelumnya ke bale banjar. Saat saya berikan kartu nama itu, sekaligus saya ingatkan untuk tidak dibawa ke TPS agar nggak ada penafsiran lain," dalih IGN Rai saat dikonfirmasi, Minggu kemarin.
Sementara itu, Panwaslu Buleleng temukan satu kasus dugaan money politics saat masa tenang Pileg 2014 di Banjar Enjung Sangiang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar. Panwaslu Buleleng pun mengamankan uang tunai Rp 240.000, contoh surat suara, dan kartu nama caleg sebagai barang bukti.
Kasus dugaan money politics ini dilaporkan oleh warga setempat, I Nyoman Remi, 64, yang didampingi Kelian Dinas Banjar Enjung, Desa Kaliasem, I Ketut Witana, Sabtu sore. “Kemarin (Sabtu) kami mendapat laporan dari Panwascam Banjar bahwa telah ditemukan adanya dugaan money politics. Semua barang bukti sudah kami amankan,” jelas Ketua Panwaslu Buleleng, Ni Ketut Aryani, di Singaraja, Minggu kemarin.
Kasus dugaan money politics ini terungkap setelah pelapor Nyoman Remi, 64, asal Banjar Enjung Sangiang, Desa Kaliasem, mendapat laporan dari istrinya, Ni Made Purni, 60, yang mengaku diberikan uang Rp 240.000, kartu nama, dan contoh surat suara. Versi Made Purni, uang dan kartu nama itu diberikan oleh IB Arta Wibawa alias Gus Wawan, Sabtu pagi pukul 08.00 Wita.v Saat didatangi Gus Wawan pagi itu, Made Purni berada di rumah bersama menantunya, Ni Komang Sri Dewi. Sedangkan suaminya, Nyoman Remi, tidak ada di rumah karena sedang mengajak cucunya bermain di pekarangan tetangga. Saat itulah, Made Purni diberikan Gus wawan uang Rp 240.000, lengkap dengan kartu nama salah satu caleg Golkar untuk kursi DPRD Bali (Dapil Buleleng) dan caleg Gerindra untuk kursi DPRD Buleleng (Dapil Kecamatan Banjar). Intinya, empat anggota keluarga Made Purni diminta agar mencoblos caleg sesuai dengan kartu dan surat suara yang dibawa Gus Wawan.
“Ne pise ane dua ratus empat puluh rupiah, oraine ngemang jak kurnan tiyange, tiyang, panak, jak mantu. Nyaan maan kone pade enam puluh ribu rupiah (Ini uangnya Rp 240.000 disuruh untuk memberikan kepada suami, anak, dan menantu. Nanti setelah dibagi, dapat bagian masing-masing Rp 60.000, Red),” tutur Made Purni saat dimintai keterangan di Kantor Sekretariat Panwascam Banjar.
Nah, setelah Gus Wawan beranjak dari rumahnya, Made Purni langsung mengadukan pemberian uang Rp 240.000 berikut kartu nama caleg tersebut kepada menantunya, Ni Komang Sri Dewi, yang pagi itu hendak berangkat bekerja. Namun, karena sang suami, Nyoman Remi, sudah datang, Made Purni pun memberikan uang, kartu nama, dan contoh surat suara itu kepada suaminya.
Sekitar 1 jam kemudian, Sabtu pagi pukul 09.00 Wita, Nyoman Remi bertemu Kelian Dinas Banjar Enjung Sangiang, Desa Kaliasem, I Ketut Witana, saat ke warung sambil menggendong cucunya. Kasus ini pun sampai ke Kelian Banjar Enjung Sangiang. Kemudian, Kelian Banjar Ketut Witana kembali menayakan apa yang sesungguhnya terjadi kepada Made Purni.
“Tiyang tuturang gen ape ane sebenehne, tiyang nak jejeh, sing nawang ape, matan huruf dogen sing nawang (Ya, saya ceritakan semua apa adanya, saya takut, saya tidak tahu apa, huruf pun tidak tahu),” ungkap Made Purni.
Tak lama berselang, Kelian Banjar Ketut Witana bersama dua orang yang tidak dikenali Made Purni, datang menyambangi rumahnya. Kemudian, Kelian Banjar Ketut Witana mengajak suami Made Purni, Nyoman Remi, untuk melaporkan kasus dugaan politik uang tersebut ke Panwascam Banjar. Selanjutnya, Panwaslu Buleleng menindaklanjuti kasus ini. Panwascam telah memintai keterangan sejumlah saksi dalam kasus ini, termasuk minta klarifikasi Gus Wawan.
Menurut Ketua Panwaslou Buleleng, Ni Ketut Ariyani, pihaknya telah melakukan klarifikasi dengan saksi-saksi dan terlapor. Sedangkan untuk klarifikasi pelapor Nyoman Remi, sudah dilakukan hari Sabtu. “Saat ini, kami sebelum melakukan kajian, sehingga belum bisa menyatakan apakah arahnya ke pidana atau bagaimana,” tegas Ariyani.
Yang pasti, menurut Ariyani, hasil klarifikasi dari saksi dan terlapor nantinya akan dikaji Panwaslu Buleleng. Setidaknya, perlu 5 hari untuk mendapatkan sebuah keputusan dari kajian. “Bila nanti terbukti adanya kasus pidana, Panwaslu akan menyerahkan kasus ini ke kepolisian,” jelasa Ariyani.
sumber : NusaBali
