Golkar Bali Belum Sebutkan Rekapitulasi Perolehan Suara
Denpasar - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Bali belum berani menyebutkan hasil sementara perolehan suara pascapemilu Legislatif pada Rabu (9/4).
"Kami belum berani mengeluarkan rekapitulasi perolehan suara sementara di Bali. Karena kita masih menunggu hasil resmi rekapitulasi data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Wakil DPD Partai Golkar Bali, I Gusti Putu Wijaya di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan data yang masuk ke sekretariat Golkar Bali baru sekitar 30 persen. Sehingga belum validasi menyebutkan angka perolehan suara pada pemilu kali ini.
"Nanti jika sudah masuk daftar perolehan suara masing-masing saksi Partai Golkar dari semua tempat pemungutan suara (TPS) tersebut tentu kami akan segera sampaikan kepada publik," ucap Wijaya yang didampingi pengurus lainnya.
Wijaya lebih lanjut mengatakan pihaknya harus bersabar menunggu hasil penghitungan keseluruhan suara yang dilakukan oleh tim pemenangan Golkar.
"Semua kader dan calon legislatif untuk bersabar menunggu data rekapitulasi perolehan suara partai berlambang pohon beringin tersebut," ucapnya.
Menyinggung pelaksanaan pemilihan umum legislatif ini, Wijaya mengatakan sudah berjalan cukup baik, walau ada beberapa TPS terpaksa melakukan pencoblosan ulang.
"Memang ada beberapa TPS terpaksa harus melakukan pencoblosan ulang. Namun secara keseluruhan pemilu legislatif sudah berjalan lancar," ucap politikus asal Kabupaten Tabanan itu.
Seorang calon legislatif untuk DPRD Bali dari daerah pemilihan Kabupaten Karangasem Putu Yuda Suparsana mengaku pihaknya menunggu hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara tersebut.
"Ya saya menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara dari KPU. Dan apa pun hasilnya saya menerima. Dalam kancah politik harus berani menerima kekalahan," katanya.
Partisipasi Pemilih di Nusa Lembongan 69,5 Persen
Nusa Lembongan - Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 di Nusa Lembongan, Bali, tercatat 69,5 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Klungkung akhir 2013 yang di atas 71 persen.
Hasil rekapitulasi suara dari 11 tempat pemungutan suara di Desa Lembongan, Kamis sore, menyebutkan bahwa jumlah suara sah untuk anggota DPRD Kabupaten Klungkung pada pemungutan suara, Rabu (9/4), sebanyak 2.642 suara, sedangkan suara tidak sah sebanyak 126 suara.
Jumlah warga Desa Lembongan yang masuk dalam daftar pemilih tetap mencapai 3.800 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.855 orang dan perempuan 1.945 orang.
"Memang partisipasinya lebih rendah dibandingkan dengan pilkada beberapa waktu lalu. Apalagi calon bupati terpilih waktu itu memang berasal dari Nusa Lembongan," kata Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Lembongan, Nyoman Sudana.
Untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Klungkung periode 2014-2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) keluar sebagai pemenang dengan meraih 717 suara yang sekaligus mengalahkan dua rival terdekatnya, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 554 suara dan Partai Demokrat dengan 141 suara.
Sementara itu, untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Bali jumlah surat suara tidak sah mencapai 618. Partai Gerindra berhasil meraup 745 suara melampaui perolehan PDIP dan Partai Demokrat, masing-masing 655 dan 120 suara.
Rekapitulasi suara delapan TPS di Desa Jungut Batu sampai saat ini belum selesai. Pengamanan rekapitulasi di kantor desa setempat jauh lebih ketat dibandingkan dengan di Desa Lembongan.
Tercatat belasan polisi bersiaga di luar kantor Desa Jungut Batu sebagai tempat rekapitulasi suara.
Logistik pemilu dari dua desa di Nusa Lembongan itu seharusnya dikirimkan ke Nusa Penida pada pukul 16.00 Wita dengan menggunakan sampan.
Selama ini tak ada satu pun caleg asal Nusa Lembongan yang terpilih menjadi anggota legislatif. Pada pemilu tahun ini terdapat enam caleg bersaing dari pulau yang menjadi tujuan favorit wisatawan mancanegara itu.
Pencoblosan Ulang Di Denpasar Dijadwalkan 15 April
Denpasar - Pencoblosan ulang di 11 TPS di Kota Denpasar yang mengalami permasalahan tertukarnya surat suara dijadwalkan digelar pada 15 April 2014 sesuai dengan instruksi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.
"Kami sudah mendapat perintah dari KPU Provinsi Bali bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di Denpasar pada 15 April mendatang sehingga kami sudah mengajukan usulan ke KPU Pusat untuk pengadaan surat suara tersebut," kata Ketua KPU Kota Denpasar Gede Jhon Darmawan, di Denpasar, Kamis.
Kebutuhan surat suara untuk pencoblosan ulang di 11 TPS tersebut, ucap dia, sekitar 4.119 lembar dan dijadwalkan sudah ada di Bali pada 12 April 2014.
"Surat suara cadangan yang sebelumnya masih tersisa di KPU Denpasar sudah digunakan untuk pengganti surat suara yang tertukar kemarin sehingga diperlukan pengadaan yang lumayan besar juga," katanya.
Ia menambahkan, jika mengacu pada aturan yang tercantum pada UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, memang untuk pemungutan suara ulang paling lambat harus dilaksanakan pada H+10 pelaksanaan pemilu. Hanya saja sudah diputuskan pemungutan suara ulang di Denpasar akan dilaksanakan 15 April mendatang.
"Sebanyak 11 TPS yang surat suaranya tertukar itu kami dapatkan datanya berdasarkan laporan dari kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) setempat yang bermasalah," ucap Jhon.
Adapun 11 TPS tersebut di antaranya TPS 19, 30, 35, 36, 58, 61 yang semuanya berada di Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan. Selain itu TPS 10, 25, dan 28 di Kelurahan Padangsambian dan TPS 19, dan 18 di Padangsambian Kelod.
Persoalan surat suara yang tertukar di 11 TPS Denpasar itu, karena seharusnya surat suara DPRD Provinsi Bali adalah Dapil Bali 1, tetapi yang tersedia adalah Dapil Bali 3 dan sudah dicoblos oleh sebagian pemilih di TPS tersebut.
Polresta Denpasar Pertebal Pengamanan Saat Pencoblosan Ulang
Denpasar - Kepolisian Resor Kota Denpasar akan mempertebal jumlah petugas yang akan melaksanakan pengamanan saat pencoblosan ulang di 11 tempat pemungutan suara (TPS) yang dijadwalkan digelar pada 15 April 2014.
"Kami akan mengantisipasi pengamanan dengan mempertebal jumlah polisi di 11 TPS itu," kata Kepala Sub-Bagian Hubungan Masyarakat Polresta Denpasar, Ajun Komisaris Ida Bagus Made Sarjana, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, Polresta Denpasar berencana akan menambah jumlah personel yang awalnya dua polisi untuk lima TPS dibantu 10 petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) menjadi dua polisi untuk satu TPS.
"Petugas kami sudah siap dan selalu siaga untuk pengamanan pencoblosan ulang," ujarnya.
Data dari KPU Kota Denpasar, tercatat ada 11 TPS yang akan menjalani pemungutan suara ulang karena permasalahan surat suara tertukar.
Sebagian besar surat suara di TPS tersebut tertukar dengan daerah pemilihan dari surat suara DPRD Provinsi Bali yang tak sesuai.
Sebagian besar dari surat suara yang tertukar tersebut telah dicoblos oleh pemilih.
Ketua KPU Kota Denpasar Gede Jhon Darmawan menjelaskan bahwa 11 TPS tersebut di antaranya TPS 19, 30, 35, 36, 58, 61 yang semuanya berada di Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan.
Selain itu TPS 10, 25, dan 28 di Kelurahan Padangsambian dan TPS 19, dan 18 di Padangsambian Kelod.
Kebutuhan surat suara untuk pencoblosan di 11 TPS tersebut, kata dia, sekitar 4.119 lembar yang dijadwalkan tiba di Bali 12 April 2014.
"Kami sudah mendapat perintah dari KPU Bali bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di Denpasar pada 15 April 2014," ucap Jhon.
Nusa Penida Butuh Lima Hari Rekapitulasi Suara
Nusa Penida - Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) Nusa Penida membutuhkan waktu lima hari untuk merekapitulasi suara, baik untuk calon anggota DPRD Kabupaten Klungkung, DPRD Provinsi Bali, DPR, maupun Dewan Perwakilan Daerah periode 2014-2019.
"Kami mulai bekerja pada 13 April dan berakhir pada 15 April 2014," kata Ketua PPK Nusa Penida, Nyoman Suarta, Jumat.
Lamanya waktu yang dibutuhkan PPK Nusa Penida itu salah satunya disebabkan oleh faktor beberapa desa di gugusan pulau di sebelah tenggara daratan Pulau Bali itu sulit dijangkau.
Bahkan pengembalian logistik Pemilu 2014 dari Desa Lembongan dan Desa Jungut Batu ke Nusa Penida harus menggunakan perahu tradisional.
"Selain itu coblosan untuk pemilu ini lebih rumit. Tidak sesederhana Pilbup dan Pilgub beberapa waktu lalu," katanya menambahkan.
Menurut dia, bertambahnya TPS di Nusa Penida dari 106 unit pada pilada akhir tahun 2013 menjadi 127 unit pada Pemilu 2014 tidak diimbangi dengan jumlah personel.
Nyoman Suarta menyebutkan bahwa pada Pemilu 2014 dua staf sekretariat PPK dan lima staf administrasi mengundurkan diri. "Belum lagi dari sisi anggaran yang sangat minim dibandingkan dengan pilkada," katanya.
Meskipun demikian, dia optimistis mampu menyelesaikan rekapitulasi suara sesuai jadwal. "Bahkan kami berharap pada 13 April itu sudah rampung, asalkan semua desa sudah mengembalikan logistik pemilu," ujarnya.
Kecamatan Nusa Penida yang terdiri dari tiga pulau dengan jumlah penduduk sekitar 10 ribu jiwa itu mendapatkan jatah delapan kursi di DPRD Kabupaten Klungkung periode 2014-2019 yang diperebutkan 50 calon anggota legislatif.
Daftar pemilih tetap di Kecamatan Nusa Penida tercatat 43.655 orang dengan 127 unit tempat pemungutan suara yang tersebar di 16 desa.
sumber : antara