 |
| Diungkapkan, ada ide pembagian saham atas pembangunan Bandara Buleleng. Sudah diakomodir, bahwa nantinya Pemprov Bali akan diberikan pembagian saham 15 persen, Pemkab Buleleng 10 persen, kemudian ada 5 persen saham untuk desa dinas dan desa adat atau pakraman 5 persen. “Akan ada nanti pembagiannya, secara proporsional. Yang akan dibahas lebih detail, menyangkut desa sekitar lokasi bandara dan lainya. Namun dipastikan desa di seluruh Buleleng nanti dapat juga,” tegas Wagub Sudikerta.Gbr Ist |
DENPASAR - Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta bakal memperjuangkan berdirinya Bandara Buleleng dan Pemprov Bali bisa turut serta dalam kepemilikan saham kalau bandara tersebut terwujud.
Hal itu diungkapkan Sudikerta yang akrab disapa SGB (Sudikerta Gubernur Bali) saat bertemu dengan tokoh Buleleng Dewa Nyoman Sukrawan dan perwakilan investor penggarap lokasi Bandara Buleleng di Pantai Sindhu, Sanur, Denpasar Selatan, Minggu (17/9).
Sudikerta mengatakan sebelumnya sudah bertemu dengan investor yang akan menentukan letak lokasi Bandara Buleleng. Pertemuan dilakukan di ruang rapat Wakil Gubernur pada Sabtu (16/9). Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Wagub Sudikerta, hadir Dirut PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti Dr Made Mangku dan jajaran direksinya serta Dirut PT Pembangunan Bali Mandiri (Pembari), Roli Irwananda. Sudikerta didampingi Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali Putu Astawa, Kadis Perhubungan Bali IGA Sudarsana dan Kepala Biro Hukum I Wayan Sugiada.
Dalam pertemuan itu, Sudikerta mengatakan memang sudah disepakati untuk dua investor ini bekerjasama dan telah terjadi kesepakatan pembangunan Bali Utara di pantai yang ada di Kecamatan Kubutambahan. “Proses selanjutnya adalah kedua belah pihak ini diminta untuk menindaklanjuti proses pembangunannya agar konsensus pemberian penlok (penentuan lokasi) dan bisa diwujudkan untuk melaksanakan pembangunannya,” tegas Sudikerta.
Wagub Sudikerta memberi apresiasi kepada kedua perusahaan baik PT Pembari dan PT BIBU yang telah menginisiasi pembangunan Bali Utara untuk meningkatkan kemajuan Bali secara menyeluruh dan Kabupaten Buleleng pada khususnya. "Nah hari ini kita lanjutkan pertemuan lagi. Kita bahas penentuan lokasi (penlok), "ujar politisi Golkar, asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Sudikerta menjelaskan bahwa ada kesepakatan lebih awal untuk dua investor ini dalam pembangunan Bandara Buleleng. Terutama dalam penentuan lokasi yang digarap. "Jadi akan diakomodir kedua belahpihak. Sehingga bisa segera muncul Penlok. Yang nantinya Bandara itu ada di darat dan laut,” jelas Sudikerta.
Dia mengatakan pembangunan bandara supaya cepat ada gambaran soal lokasi tidak berlama-lama karena pembangunan Bali Utara sangat mendesak. Investor yang dirangkul ini diharapkan bisa segera melakukan penlok secara teknis. "Sehingga dua investor kita akomodir. Nantinya dua investor ini akan menjadi JO (Joint Operation),” sambung mantan Wakil Bupati Badung ini.
Sudikerta juga mengatakan, nantinya pembangunan Bandara Buleleng dengan modal Rp 50 triliun itu juga tidak akan melibatkan peran masyarakat Buleleng dan Pemprov Bali.
Diungkapkan, ada ide pembagian saham atas pembangunan Bandara Buleleng. Sudah diakomodir, bahwa nantinya Pemprov Bali akan diberikan pembagian saham 15 persen, Pemkab Buleleng 10 persen, kemudian ada 5 persen saham untuk desa dinas dan desa adat atau pakraman 5 persen. “Akan ada nanti pembagiannya, secara proporsional. Yang akan dibahas lebih detail, menyangkut desa sekitar lokasi bandara dan lainya. Namun dipastikan desa di seluruh Buleleng nanti dapat juga,” tegas Wagub Sudikerta.
Bagi Sudikerta, langkah ini akan memberikan efek luar biasa bagi keseimbangan pembangunan Bali, karena bandara akan membutuhkan sekitar 200 ribu tenaga kerja. “Semoga ini segera terwujud dan krama Buleleng memberikan dukungan. Selain akan ada pembagian saham untuk pemerintah, nantinya juga akan menyerap 200 ribu tenaga kerja,” pungkasnya.
sumber : NusaBali
