DENPASAR - “Bisa meluas dengan koalisi di daerah, tergantung dengan situasi dan peta politik di masing-masing daerah. Demokrat-Gerindra bisa menjadi motor penggalangan koalisi menghadapi Pilkada serentak 2018”
Pertemuan Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan respon di daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2018. Wasekjen DPP Demokrat yang juga Korwil Bali, NTB, NTT Putu Supadma Rudana menyebut, pertemuan SBY-Prabowo adalah aura positif untuk Pilgub Bali 2018.
Supadma Rudana mengatakan, pertemuan SBY- Prabowo adalah komunikasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun demikian, kata dia, pertemuan dua tokoh besar itu bisa saja membius dan meluas ke daerah dalam menghadapi event politik di daerah, terutama Pilkada serentak 2018 nanti.
“Bisa meluas dengan koalisi di daerah, tergantung dengan situasi dan peta politik di masing-masing daerah. Demokrat-Gerindra bisa menjadi motor penggalangan koalisi menghadapi Pilkada serentak 2018,” ujarnya ditemui disela-sela menghadiri pelantikan Pengurus DPD PUTRI (Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia) Bali di Taman Budaya (Art Centre) Bali, Jumat (27/7).
Menurut Supadma Rudana, pertemuan SBY-Prabowo bukanlah kepentingan pramagtisme untuk menggalang kekuatan politik guna merebut kekuasaan semata, tetapi karena melihat kondisi bangsa saat ini. “Pertemuan itu bisa saja diartikan di daerah dan diikuti dengan koalisi untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kemudian menyelesaikan masalah-masalah bangsa saat ini,” katanya.
Disinggung koalisi tentang Demokrat-Gerindra untuk Pilgub Bali 2018, menurut Supadma Rudana, tergantung komunikasi nanti. “Tergantung komunikasi riil dengan sesama elit Demokrat dan Gerindra nanti. Kita tentu membahasnya lagi kalau untuk kelanjutan di daerah menghadapi Pilkada serentak 2018. Termasuk juga figur calon yang akan diusung, itu masih perlu proses. Nggak kayak matematika,” ujar politisi Demokrat asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini.
Menurut alumni Universitas Webster Amerika Serikat ini, peta politik di nasional ada perbedaan dengan daerah. “Koalisi sangat besar berlanjut ke daerah. Ini namanya dalam proses masa ‘pacaran’. Belum kepada jenjang pernikahan. Ya selesaikan di hulu dulu (DPP). Kami di daerah (hilir) akan mengkomunikasikan dan akan permanenkan kalau DPP memberikan lampu hijau,” tegas pria yang juga Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) ini.
sumber : nusabali
