Mengkrucut 'Tarung Segitiga di Pilgub'
DENPASAR -
PDIP-Hanura diprediksi usung Koster sebagai Cagub Bali 2018, sementara Golkar-Demokrat usung Sudikerta
Gerindra-NasDem-PKPI-PAN Mengarah ke Gus Rai Mantra
Skenario tarung segitiga di Pilgub Bali 2018 kian mendekati kenyataan. Ini setelah Gerindra dikabarkan sepakat bergandengan dengan NasDem-PKPI-PAN untuk usung Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra sebagai Calon Gubernur (Cagub) Bali 2018. Jika skenario berjalan, tarung segitiga nantinya akan melibatkan PDIP-Hanura, Golkar-Demokrat, dan Gerindra-NasDem-PKPI-PAN.
Dalam skenario tarung segitiga ini, PDIP-Hanura sebagai pemegang suara mayoritas di DPRD Bali hampir pasti akan usung Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster, sebagai Cagub Bali ke Pilgub 2018. Sedangkan Golkar-Demokrat dipastikan akan usung Ketua DPD I Golkar Bali, Ketut Sudikerta, sebagai Cagub Bali 2018. Sebaliknya, Gerindra-NasDem-PKPI-PAN usung Rai Mantra.
Bocoran yang diperoleh, Selasa (20/6), Gerindra-NasDem-PKPI-PAN semakin intensif berkomunikasi untuk mengusung pasangan Cagub-Cawagub ke Pilgub Bali 2018. “Pertemuannya sudah tingkat elite DPP. Sudah beberapa kali pertemuan di Jakarta. Jadi, nantinya akan ada tiga pasangan calon bertarung di Pilgub Bali 2018,” ungkap salah satu kader elite Gerindra di Denpasar kemarin.
Dia menyebutkan, NasDem yang menggalang kekuatan koalisi sudah sejak awal mengusung Rai Mantra sebagai Cagub Balio 2018, dengan menyiapkan sekoci kendaraan jalur Independen. Gerakan NasDem ini dibuktikan dengan mengumpulkan dukungan KTP.
Tapi, menurut sumber tadi, pengumpulan KTP hanyalah opsi kedua. “Opsi pertamanya tetap mengusung Rai Mantra maju ke Pilgub Bali 2018 dengan kendaraan politik gabungan Gerindra, NasDem, PKPI, dan PAN,” katanya.
Koalisi Gerindra-NasDem-PKPI-PAN memenuhi syarat minimal untuk mengusung paket calon ke Pilgub Bali 2018, karena berkekuatan 11 kursi DPRD Bali atau 20,00 suara parlemen hasil Pileg 2014. Rinciannya, 7 kursi DPRD Bali (12,72 persen suara parlemen) milik Gerindra, 2 kursi DPRD Bali (3,64 persen suara parlemen) milik NasDem, 1 kursi DPRD Bali (1,82 persen suara parlemen) milik PKPI, dan 1 kursi DPRD Bali (1,82 persen suara parlemen) milik PAN.
Sedangkan PDIP-Hanura yang digadang-gadang akan mengusung Wayan Koster sebagai Cagub Bali 2018, maju tarung ke Pilgub dengan modal awal 25 kursi DPRD Bali (45,45 persen suara parlemen). Rinciannya, 24 kursi DPRD Bali (43,63 persen suara parlemen) milik PDIP dan 1 kursi DPRD Bali (1,82 persen suara parlemen) milik Hanura.
Sebaliknya, Golkar-Demokrat yang dipastikan akan mengusung Ketut Sudikerta sebagai Cagub Bali 2018, maju tarung ke Pilgub dengan modal awal 19 kursi DPRD Bali (34,55 persen suara parlemen). Rinciannya, 11 kursi DPRD Bali (20,00 persen suara parlemen) milik Golkar dan 8 kursi DPRD Bali (14,55 persen suara parlemen) milik Demokrat.
Dikonfirmasi secara terpisah, Selasa kemarin, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Nyoman Suyasa, mengatakan partaimya bisa berkoalisi dengan parpol mana pun dalam tarung Pilgub Bali 2018. “Kita kan sudah sejak awal sampaikan bahwa Gerindra mengarah ke Rai Mantra. Sekarang komunikasi politik masih sedang berlangsung. Kita inginkan Rai Mantra,” ujar Suyasa yang juga Ketua DPC Gerindra Karangasem.
Sedangkan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Bali, I Kadek Nuartana, menegaskan pihaknya sedang mengamati figur yang tepat untuk diusung. Nuartana memberikan sinyal PKPI tidak akan gabung dengan Koalisi Bali Mandara (KBM) yang digerakkan Golkar-Demokrat. PKPI tidak lagi gabung KBM seperti Pilgub Bali 2013. Alasannya, PKPI justru ditinggal di tengah jalan.
“Kita nggak mau diajak saat pertama saja, tapi terakhir-terakhir ditinggal. Kapok sudah dengan gaya begitu,” ujar anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Bali dari PKPI Dapil Karangasem ini saat dihubungi, Selasa kemarin.
Sebaliknya, Ketua DPW PAN Provinsi Bali, I Ketut Jengiskan, mengatakan pihaknya memang ada komunikasi dengan Gerindra, NasDem, dan PKPI terkait tarung Pilgub Bali 2018. Namun, PAN ingin segara disiapkan figur yang bagus untuk diusung sebagai Cagub Bali 2018.
“Ibarat mobil, jangan sampai sudah bagus kendaraannya, malah tidak ada sopir. Saya inginkan ada calon sopir yang berkualitas. Penampilannya menarik dan bisa sebagai sopir yang baik merawat kendaraan yang kita siapkan,” ujar anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Bali dari PAN Dapil Buleleng ini.
Sementara itu, Ketua DPW NasDem Bali, IB Oka Gunastawa, menegaskan partainya sedang berjuang untuk mengumpulkan KTP dukungan buat Rai Mantra. Namun, komunikasi dengan sejumlah parpol juga tidak berhenti. “Secara actual, kita memang sedang kumpulkan dukungan KTP untuk Rai Mantra. Nanti dalam perjalanan, apa pun bisa terjadi. Kalau koalisi parpol terbentuk, bisa saja,” tandas politisi NasDem asal Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Karangasem yang mantan kader Golkar ini.
Dana Pengawasan Pilgub Bali Disepakati Rp 62 Miliar
DENPASAR -
Berakhir sudah gonjang-ganjing masalah dana pengawasan Pilgub Bali 2018 kepada Bawaslu Bali.
Setelah melalui perjuangan dan pembahasan yang alot, dana pengawasan Pilgub akhirnya disetujui Rp 62 miliar.
Golnya dana pengawasan Pilgub Bali 2018 sebesar Rp 62 miliar ini dicapai setelah Sekda Provinsi Bali, Tjokorda Ngurah Pemayun, turun tangan langsung dan memanggil Ketua Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, ke Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (20/6). Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 20 menit itu, Ketut Rudia didampingi anggota Bawaslu Bali lainnya: I Wayan Widyardana Putra dan I Ketut Sunadra. Sedangkan Sekda Tjok Pemayun didampingi Kepala Badan Kesbanglimaspol Provinsi Bali, Putu Jaya Suartama.
Seusai pertemuan, Sekda Tjok Pemayun mengatakan anggaran pengawasalan Pilgub Bali 2018 untuk Bawaslu Bali sudah final di angka Rp 62 miliar. Dana sebesar itu dianggarkan multiyear, yakni lewat APBD Induk 2017, APBd Perubahan 2017, dan APBD Induk 2018. Skemanya masih menunggu menyusun Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Semula, Bawaslu Bali mengusulkan anggaran pengawasan Pilgub 2018 sebesar Rp 68 miliar. Bawaslu sempat kelabakan, karena Bappeda Provinsi Bali disebut-sebut hanya setuju Rp 35 miliar. pada akhirnya, pemerintah setuju anggaran pengawasan Rp 62 miliar. Menurut Tjok Pemayun, pihaknya dengan gamblang menjelaskan kepada Basawlu tentang kondisi anggaran Pemprov Bali, sehingga dilakukan efisiensi-efisiensi.
Jadi, kata Tjok Pemayun, Pemprov Bali bukannya menolak pengajuan Bawaslu. Pemprov Bali mendukung pelaksanaan pesta gong demokrasi Pilgub Bali 2018 tetap berjalan. Namun, karena kondisi keuangan saat ini, Pemprov Bali harus melakukan efisiensi.
“Pembahasan anggaran pengawasan Pilgub Bali 2018 ini menjadi agak panjang, karena kita hitung pos-pos mana bisa dirasionalisasi dan celah aturannya untuk memberikan anggaran kepada Bawaslu. Tadi Bawaslu kita kasi penjelasan, supaya mereka paham kondisi anggaran. Akhirnya, mereka mengerti,” papar Tjok Pemayun.
Tjok Pemayun menyayangkan peristiwa sebelumnya ketika rombongan Bawaslu mendatangi kantornya, tapi tidak ketemu, lalu beritanya muncul di media. Menurut Tjok Pemayun, hal tersebut hanya soal komunikasi dan masalah waktu saja.
“Berita di media, seolah-olah Bawaslu dan Pemprov Bali berseberangan. Sebenarnya nggak ada begitu. Saya kebetulan saja tidak di tempat saat itu, karena sedang ada tugas. Saya ada di tempat ketuka Bawaslu nggak bisa datang. Jadi, susah ketemu. Tapi, inilah pembelajaran buat kita semua,” ujar mantan Karo Tata Pemerintahan Setda Provinsi Bali dan Kepala Bappeda Provinsi Bali ini.
Itu sebabnya, Tjok Pemayun kemarin langsung ambil langkah turun tangan menyelesaikan permasalahan, karena antara Bawaslu dan Bappeda tidak ada titik temu terkait dana pengawasan Pilgub 2018. “Ya, wajar saja prosesnya alot, karena Bappeda juga menghitung-hitung, menyesuaikan dengan aturan. Nah, supaya tidak makin panjang dan saya rasa ada waktu, hari ini (kemarin) saya selaku Ketua Tim Anggaran Daerah berupaya menyelesaikannya,” tandas birokrat asal Puri Madangan, Desa Petak, Kecamatan Gianyar ini.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bali Ketut Rudia mengatakan pertemuan dengan Sekda Tjok Pemayun kemarin berlangsung sangat cair. Tidak ada ketegangan. Dalam pertemuan itu, Rudia menjelaskan secara gamblang kebutuhan anggaran pengawasan Pilgub Bali 2018.
Rudia memaparkan, total kebutuhan anggaran pengawasan Pilgub Bali mencapai Rp 62.898.316.000. Jika dianggarkan dua tahun anggaran, kebutuhan tahun 2017 sebesar Rp 27.318.929.000. Sedangkan sisanya tahun 2018 sebesar Rp 35.519.387.000. “Pak Sekda langsung merespons. Intinya, kebutuhan tersebut dipenuhi dengan skema satu naskah NPHD untuk dua tahun anggaran,” kata Rudia.
Rudia mengakui juga bahwa Bawaslu selama ini belum bisa diterima Sekda Tjok Pemayun, karena banyaknya agenda orang nomor satu di jajaran birokrasi Pemprov Bali tersebut. Rudia pun lega dan mengapresiasi sikap Pemprov Bali, yang akhirnya sepakati dana pengawasan Pilgub Bali sebesar Rp 62 miliar.
"Pertama, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kedua, saya merasa plong dan mengapresiasi Pemprov Bali. Sekarang kami dan Pemprov Bali sedang membahas NPHD," papar Rudia.
Lima hari sebelumnya, 15 Juni 2017, pemerintah juga telah menyetujui anggaran Pilgub Bali 2018 sebesar Rp 229,36 miliar untuk KPU Bali. Dana sebesar itu alokasinya untuk honorarium sekitar Rp 99.222.800.000, sementara sisanya untuk pengadaan barang dan jasa senilai 130.137.200.000.
Nilai Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana Pilgub Bali 2018 sebesar Rp 229,36 miliar ini tinggal ditandatangani antara KPU Bali dan Gubernur Bali. Menurut Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, penandatanganan NPHD dana Pilgub rencananya akan dilakukan sebelum 23 Juni 2017. Sesuai dengan draft NPHD, kata Sugiada, dana Pilgub Bali 2018 dianggarkan bertahap. Rinciannya, di APBD Induk Tahun 2017 senilai Rp 100 miliar, di APBD Perubahan 2017 sebesar Rp 25 miliar, dan APBD Induk 2018 mencapai Rp 104 miliar.
sumber : nusabali
