 |
| Apa biang masalah aksi boikot ini? Informasinya, aksi boikot Fraksi PDIP dipicu beberapa faktor. Salah satunya, ketidakpuasan atas pembahasan struktur APBD Perubahan 2015. Masalahnya, jatah dana bansos/hibah yang difasilitasi Dewan dikurangi. Khusus untuk ketidakpuasan terkait bansos ini, bukan hanya Fraksi PDIP yang kecewa, namun juga anggota Dewan dari fraksi lainnya. Faktor kedua, Fraksi PDIP tidak sepakat dengan perubahan nama RS Indera menjadi RS Mata Bali Mandara. Faktor ketiga, Fraksi PDIP keberatan atas klaim program-program ‘pro rakyat’ Bali Mandara yang cenderung mengarah ke satu kelompok tertentu. Padahal, program Bali Mandara sudah dijalankan Gubernur Bali Made Mangku Pastika diusung PDIP periode 2008-2013. Meski diwarnai aksi boikot separuh lebih dari 24 anggota Fraksi PDIP, sidang paripurna DPRD Bali, Selasa kemarin, akhirnya bisa terlaksana mulai pukul 10.55 Wita, setelah peserta mencapai kuorum. Gbr Ist |
DENPASAR - Situasi tidak nyaman terjadi saat sidang paripurna DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Selasa (24/3). Sidang paripurna dengan agenda penyampaian pendapat dan keputusan DPRD Bali terkait Raperda Penyertaan Modal di BPD Bali dan Raperda Organisasi nyaris saja batal dan akhirnya bisa digelar setelah molor 1 jam, gara-gara ‘diboikot’ Fraksi PDIP.
Sidang paripurna DPRD Bali, Selasa kemarin, seharusnya dimulai pukul 10.00 Wita. Namun, sidang paripurna baru bisa dimulai pukul 10.55 Wita, setelah jumlah kehadiran anggota Dewan mencapai kuorum, yakni 35 orang dari total 55 kursi DPRD Bali. Itu pun, setelah staf DPRD Bali berupaya kontak-kontak para anggota Dewan yang tidak datang, hingga akhirnya muncul. Bahkan, Ketua DPRD Bali dari Fraksi PDIP, Nyoman Adi Wiryatama, juga ikut turun tangan.
Dalam sidang paripurna DPRD Bali yang dihadiri langsung Gubernur Made Mangku Pastika dan Waguyb Ketut Sudikerta, Selasa kemarin, separoh lebih anggota Fraksi PDIP yang absen. Jumlah anggota Fraksi PDIP DPRD Bali hasil Pileg 2014 mencapai 24 orang, namun yang hadir dalam sidang paripurna kemarin hanya 11 orang, termasuk sang Ketua Dewan, Nyoman Adi Wiryatama. Sedangkan dari 11 anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, yang hadir dalam rapat paripurna kemarin berjumlah 8 orang, termasuk Wakil Ketua Dewan Nyoman Sugawa Korry. Sementara, dari 8 anggota Fraksi Demokrat DPRD Bali, yang hadir 6 orang. Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Demokrat, I Gusti Bagus Alit Putra, tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut. Sebaliknya, dari 7 anggota Fraksi Gerindra DPRD Bali, yang hadir dalam rapat paripurna kemarin mencapai 6 orang, termasuk Wakil Ketua Dewan Jro Komang Swastika. Sedangkan dari 5 anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Bali, yang hadir kemarin mencapai 4 orang, masing-masing I Kadek Nuartana (PKPI/Dapil Karangasem), Ni Made Arini (Hanura/Dapil Buleleng), Nyoman Tirtawan (NasDem/Dapil Buleleng), dan Ketut Jengiskan (PAN/Dapil Buleleng). Satu-satunya yang absen adalag Wayan Kari Subali (NasDem/Dapil Karangasem). Bocoran yang diperoleh, aksi boikot Fraksi PDIP DPRD Bali ini sudah direncanakan sejak sepekan lalu. Karena informasi tersebut, maka pada Senin (23/3) malam staf DPRD Bali sibuk memastikan anggota Fraksi PDIP bisa hadir ke rapat paripurna.
Apa biang masalah aksi boikot ini? Informasinya, aksi boikot Fraksi PDIP dipicu beberapa faktor. Salah satunya, ketidakpuasan atas pembahasan struktur APBD Perubahan 2015. Masalahnya, jatah dana bansos/hibah yang difasilitasi Dewan dikurangi. Khusus untuk ketidakpuasan terkait bansos ini, bukan hanya Fraksi PDIP yang kecewa, namun juga anggota Dewan dari fraksi lainnya. Faktor kedua, Fraksi PDIP tidak sepakat dengan perubahan nama RS Indera menjadi RS Mata Bali Mandara. Faktor ketiga, Fraksi PDIP keberatan atas klaim program-program ‘pro rakyat’ Bali Mandara yang cenderung mengarah ke satu kelompok tertentu. Padahal, program Bali Mandara sudah dijalankan Gubernur Bali Made Mangku Pastika diusung PDIP periode 2008-2013. Meski diwarnai aksi boikot separuh lebih dari 24 anggota Fraksi PDIP, sidang paripurna DPRD Bali, Selasa kemarin, akhirnya bisa terlaksana mulai pukul 10.55 Wita, setelah peserta mencapai kuorum. Rapai paripurna kemarin ditandai penyampaian pendapat Panitia Khusus (Pansus) Penyertaan Modal di BPD Bali, yang disampaikan anggota Komisi IV DPRD Bali dari Fraksi Demokrat, Utami Dwi Suryadi. Sedangkan penyampaian pendapat Pansus Raperda Organisasi disampaikan anggota Komisi I DPRD Bali dari Fraksi Demokrat, I Gusti Putu Widjera. Rapat paripurna kemarin berjalan cukup lancar, meski ditingkahi ketegangan menyusul aksi boikot Fraksi PDIP. Dalam rapat paripurna kemarin, dua Raperda akhirnya disahkan, yakni Raperda Penyertaan Modal BPD Bali dan Raperda Organisasi. Sementara itu, saat memimpin sidang paripurna kemarin, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama menegaskan toleransi harus dikedepankan. "Khusus kepada teman-teman Fraksi PDIP, saya berterima kasih telah mau hadir (meski hanya 11 orang, Red). Ada hal yang tidak nyambung, sebenarnya bukan masalah. Rancangan APBD Perubahan yang dipertanyakan sudah akan dibahas. Banggar (Badan Anggaran) akan kerja marathon. Faktual-faktual di lapangan akan dilaksanakan, tidak ada istilah dusta di antara kita," tandas Adi Wiryatama.
Terkait klaim atas program ‘pro rakyat’ Bali Mandara, menurut Adi Wiryatama, itu tidak akan terjadi, melainkan hanya miskomunikasi. "Nama Rumah Sakit Bali Mandara itu memang masih wacana. Bali Mandara kan masih jadi jargon yang dilanjutkan Saudara Gubernur pada jabatan periode kedua. Program Gubernur yang diklaim kelompok tertentu itu, nanti saya minta Gubernur menjelaskannya," ujar politisi senior PDIP yang mantan Bupati Tabanan 2000-2005 dan 2005-2010 ini. Sementara, Gubernur Mangku Pastika dalam jawaban resminya menegaskan tidak ada satu pihak pun yang mengklaim program Bali Mandara. "Tidak ada satu pihak pun mengklaim Bali Mandara sebagai miliknya. Sebab, Bali Mandara sudah jadi rencana pembangunan jangka menengah. Ini murni adalah Program Rakyat Bali," tegas Gubernur Bali yang dalam periode kedua 2013-2018 ini diusung Koalisi Bali Mandara (Golkar-Demokrat-Gerindra cs). Usai sidang paripurna kemarin, Gubernur Pastika kembali menegaskan tidak ada satu pihak pun yang boleh mengklaim program Bali Mandara. "Karena itu program yang merupakan visi-misi rakyat Bali, program milik kita semua, termasuk Anda para wartawan. Nggak ada politik-politikan di sini," kata Pastika kepada awak media. Soal pemberian penggantian nama RS Indera menjadi RS Mata Bali Mandara, menurut Pastika, itu dilakukan karena masalah aturan. Sesduai aturan, tidak dibolehkan kembali menggunakan nama RS Indera. "Berdasarkan UU tentang Rumah Sakit, RS Indera itu harus memiliki nama khusus. Makanya, diganti menjadi Rumah Sakit Mata Bali Mandara," tandas Gubernur Bali Pertama asal kiawasan utara Buleleng ini.
sumber : nusabali
