Legislator Ingatkan Gubernur Bali Soal Pengelolaan Keuangan
Denpasar - Anggota DPRD Provinsi Bali Kadek Diana mengingatkan Gubernur Made Mangku Pastika agar mengelola keuangan daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya berharap Gubernur bisa melakukan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan," kata anggota Komisi III DPRD Bali Kadek Diana di Gedung DPRD Bali, Jumat.
Ia juga mengharapkan kepada Pemprov Bali berkaitan dengan pajak daerah tahun 2015 direncanakan meningkat sebesar 21,46 persen dengan sumber-sumber penerimaan, di antaranya pajak kendaraan bermotor.
"Untuk itu diperlukan upaya memaksimalkan pelayanan dan menambahkan jangkauan pelayanan tersebut ditempat-tempat strategis," katanya.
Begitu juga terkait retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada masa yang akan datang agar ditingkatkan lagi sesuai dengan realisasi capaian tahapan setiap tahun.
Menurut dia, realisasi tersebut merupakan pembagian keuntungan atau deviden atas penyertaan modal pada perusahaan umum milik daerah (BUMD) dan bagi laba atas penyertaan modal perusahaan swasta, apalagi ada penambahan penyertaan modal pada Bank BPD Bali sebesar Rp200 miliar.
"Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2014, defisit anggaran sebesar 5,25 persen dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2015 atau maksimal 0,5 persen dari PDRB," kata Diana.
Oleh karena itu, pihaknya menyararankan untuk mengkaji secara jernih serta mengkonsultasikan penerapan ketentuan tersebut dengan pemerintah pusat, sehingga pada penyusunan RAPBD masa yang akan datang secara bertahap ketentuan tersebut bisa dipenuhi.
"Kami juga mengharapkan Bali harus mampu mempertahankan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dengan penerapan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah secara konsisten," katanya.
Sudikerta : Munas Golkar Rencananya Di Bali
Denpasar - Ketua DPD Partai Golkar Bali Ketut Sudikerta mengatakan rencananya Musyawarah Nasional Golkar akan diselenggarakan di Pulau Dewata pada 31 November mendatang.
"Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie sempat nelpon saya agar mempersiapkan tempat Munas Golkar untuk menindaklanjuti Rapat Pimpinan Nasional Golkar di Yogyakarta beberapa hari lalu," katanya di Denpasar, Jumat.
Ia mengatakan memang Rapimnas Partai Golkar di Yogyakarta memutuskan Munas Golkar di Bandung. Namun mungkin berbagai pertimbangan jajaran DPP Golkar memutuskan merencanakan di Bali.
"Memang saat Rapimnas sebelumnya, 34 DPD (Golkar) sepakat untuk menggelar Munas di Bandung. Namun tadi malam saya ditelepon jika tidak ada aral melintang, Munas akan digelar di Bali," ucap Sudikerta yang juga Wagub Bali itu.
Menurut dia, DPD Golkar Bali siap menggelar Munas tersebut di Bali. Sebagai tuan rumah. Golkar Bali siap untuk menyiapkan segala persiapan teknis untuk menyukseskan kegiatan tersebut, seperti kesiapan akomodasi dan sebagainya.
Sementara itu, terkait peluang ARB terpilih kembali menahkodai Partai Golkar, menurut Sudikerta, Aburizal Bakrie (ARB) mendapat dukungan mayoritas. Dukungan itu telah disampaikan dalam Rapimnas Partai Golkar di Yogyakarta.
"Kalau Bali memang sudah bulat untuk memilih ARB dan keputusan ini sudah bulat serta tidak akan berubah lagi," ujarnya.
Sudikerta lebih lanjut mengatakan saat ini sudah ada 38 suara dari total 44 suara dari seluruh Indonesia yang mendukung ARB sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Dari 38 suara tersebut, 34 suara berasal dari DPD I Golkar dari seluruh Indonesia dan empat suaranya berasal dari Ormas atau organisasi sayap Golkar. Sayangnya, Sudikerta tidak menyebut Ormas mana saja yang mendukung ARB.
sumber : Antara Bali
