DPP PDIP Minta Penjaringan Disegerakan
MANGUPURA - DPP PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi agar DPD dan DPC segera melakukan penjaringan kader menuju Pilkada Badung 2015 mendatang. Instruksi itu tertuang dalam surat Nomor 5426/ IN/DPP/IX/2014 tertanggal 13 September 2014, ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidajat dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Tjahjo Kumolo.
Isi surat itu menegaskan DPD dan DPC sesegera mungkin mempersiapkan konsolidasi berkaitan dengan tahapan pilkada. DPP PDIP menginginkan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang direkomendasikan sesuai pedoman pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon kepada daerah dan wakil kepala daerah baik tingkat kabupatan/kota dan provinsi.
Di internal PDIP, pedoman pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011 tertanggal 13 Mei 2011. Masih menyangkut instruksi tersebut, DPP PDIP secara tegas tidak akan memberikan rekomendasi apabila pengajuan usulan nama calon dilakukan secara mendadak. Deadline waktu yang diberikan sesuai instruksi partai, nama calon harus sudah ada paling lambat empat bulan sebelum batas akhir pendaftaran calon sebagaimana diputuskan KPU provinsi/kabupaten/kota.
Beberapa pertimbangan partai seperti dalam surat instruksi itu, misalnya, terkait elektabilitas, soliditas internal partai, kondisi objektif daerah, evaluasi masa kepemimpinan kepala daerah yang akan dimajukan kembali oleh PDIP, penilaian objektif dari berbagai aspek oleh DPD dan DPC, serta apabila diperlukan akan dilakukan survei. Wakil Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Badung I Gusti Anom Gumanti, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya instruksi tersebut. DPC PDIP Badung telah sempat menggelar rapat internal menindaklanjuti instruksi induk partai berlambang banteng moncong putih itu.
Menurut politisi asal Kuta, itu penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dibahas di internal partai. Tetapi, secara teknis seleksi internal ini dilakukan sepenuhnya oleh tim penjaringan. “Dalam penjaringan tersebut secara teknis nanti disusun oleh tim penjaringan yang diketuai oleh Sekertaris DPC PDIP Badung,” tandasnya.
Golkar Sosialisasi Muntra Jadi Cabup
DENPASAR - Ketua DPD I Golkar Bali, Ketut Sudikerta, sosialisasikan figur Wayan Muntra sebagai kandidat Calon Bupati (Cabup) Badung ke Pilkada 2015. Wayan Muntra digadang-gadang akan bertandem dengan AA Gede Alit (putra dari Bupati Badung AA Gde Agung) di posisi Calon Wakil Bupati (Cawabup). Duet Wayan Muntra-AA Gede Alit diklaim sebagai representasi kekuatan Badung Selatan-Badung Utara.
Wayan Muntra merupakan politisi Golkar asal Desa Sawangan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Saat ini, politisi yang berprofesi notaris ini menjabat sebagai Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD I Golkar Bali hasil reshuffle. Sedangkan AA Gede Alit adalah tokoh independen dari Puri Agung Mengwi, Kecamatan Mengwi, Badung.
Nama duet Muntra-Gung De Alit ini sudah mulai disosialisasikan Ketut Sudikerta saat Ketua DPD I Golkar Bali tersebut menghadiri upacara ritual Ngenteg Linggih lan Mamungkah di Pura Dalem Adat Dukuh Moncos, Desa Pakraman Mengwi pada Buda umanis Dukut, Rabu (24/9). Nama mereka diperkenalkan di hadapan krama adat yang hadir. Kebetulan, Muntra dan Gung De Alit juga hadir dalam ritual tersebut.
Sumber di lingkaran Golkar Badung menyebutkan, dalam acara tersebut, Sudikerta tegas-tegas mengatakan Muntra salah satu kader terbaik Beringin yang akan diikutkan dalam tgarung Pilkada Badung, 19 Mei 2015 mendatang. “Pak Sudikerta (mantan Wakil Bupati Badung yang kini menjabat Wagub Bali) sudah sosialisasikan Pak Muntra sebagai Cabup Badung,” ujar sumber yang wanti-wanti namanya tidak dikorankan tesebut.
Dia menuebutkan, dalam upacara ritrual yang sekaligus jadi ajang simakrama di Pura Dalem Adat Dukuh Moncos kemarin, Sudikerta menggarisbawahi bahwa Muntra adalah simbol kekuatan Badung Selatan, sementara Gung De Alit yang putra Bupati Gde Agung jadi representasi kekuatan Badung Utara. “Sudah ada paket calon yang disiapkan sebagai implementasi dua kekuatan. Muntra dari Badung Selatan dan Gung De Alit Badung Utara,” tandas sumber tadi.
Sementara, Ketut Sudikerta mengakui Wayan Muntra sebagai salah satu kandidat Cabup Badung yang akan diadu Golkar di Pilkada 2015. Menurut Sudikerta, Muntra diikutkan dalam survei elektabilitas figur yang sedang dilaksanakan Golkar Bali untuk Pilkada Badung 2015.
“Dia (Muntra) termasuk kandidat yang kita siapkan maju ke Pilkada Badung 2014. Survei sudah kita laksanakan. Tapi, siapa nanti paketnya, itu tergantung hasil survei. Ada mekanisme. Selain kader partai, kan banyak tokoh yang kita survei,” tandas Sudikerta yang sempat dua periode menjabat Wakil Bupati Badung pendamping Gde Agung, sebelum kemudian terpilih menjadi Wagub Bali melalui Pilgub 2013.
Dikonfirmasi secara terpisah terkait namanya telah disosialisasikan Ketua DPD I Golkar Bali sebagai kandidat Cabup Badung, Rabu kemarin, Wayan Muntra menolak berkomentar banyak. Namun, Muntra mengakui dirinya memang hadir dalam acara ritual di Pura Dalem Adat Dukuh Moncos itu. ”Saya hadir karena memang diundang. Gung De Alit juga hadir di sana,” ungkap Muntra. Muntra sendiri mengaku siap berlaga ke Pilkada Badung 2015. “Saya siap dan serius ingin maju ke Pilkada Badung 2015 untuk membela partai. Sebagai kader Golkar, tentu kita harus mengedepankan mekanisme partai. Saat ini, banyak kader Golkar yang bisa diberi kesempatan,” papar Muntra, yang masih memimpin klasemen sementara bursa Cabup Badung versi pembaca.
Ditanya soal kemungkinan bertandem dengan Gung De Alit, sebagaimana disosialisasiak Sudikerta, menurut Muntra, dirinya memang bersahabat karib dengan putra Bupati Gde Agung tersebut. “Sekarang terserah masyarakat menilai. Kebetulan, saya dan Gung De Alit memang bersahabat sejak lama. Komunikasi kami bagus,” tegas Muntra.
Sementara itu, kandidat non kader yang kini Kadispenda Badung, Wayan Adi Arnawa, mendapat sodokan keras dari politisi PDIP Wayan Disel Astawa. Masalahnya, Adi Arnawa gembar-gembor mengaku sebagai kader PDIP saat sosialisasi jadi kandidat Cabup Badung untuk Pilkada 2015.
Disel Astawa pun tantang Adi Arnawa buktikan kekaderannya di PDIP dengan cara berani mundur dari jabatan Kadispenda Badung dan mundur pula sebagai PNS. “Apalagi akan menggunakan kendaraan PDIP di Badung. Buktikan kekaderan dulu kalau mengaku orang PDIP,” ujar Disel Astawa yang politisi militan PDIP asal Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Rabu siang. Menurut Disel Astawa, dalam setiap simakrama dan sosialisasi, sah-sah saja mengaku sebagai kader PDIP. Tapi, kekaderan itu harus dibuktikan. “Selama ini, Adi Arnawa kan PNS yang menjabat sebagai Kadispenda Badung. Bagaimana dia bisa menyebutkan diri sebagai kader partai? Wong PNS kan tak boleh jadi kader partai, itu amanat Undang-undang,” tegas anggota Fraksi PDIP DPRD Bali 2014-2019 Dapil Badung ini.
Disel Astawa pun meminta kader-kader PDIP supaya tidak terlena dengan klaim Adi Arnawa. Apalagi, dia mengaku tahun persis orangtua Adi Arnawa yang pernah mencalonkan diri jadi Kepala Desa Pecatu dari Golkar. Kemudian, saudara kandungnya yang juga maju sebagai Perbekel dari Golkar.
“Saya ingin meluruskan fenonema di Badung yang sudah meracuni masyarakat dengan manuver sebagaimana dilakukan Saudara Adi Arnawa, yang mencatut nama partai. Dia mengaku kader PDIP dan baru sekarang klaim itu saat mau maju jadi Calon Bupati,” kritik Disel Astawa yang mantan anggota Fraksi PDIP DPRD Badung 2004-2009, sebelum dua kali terpilih ke DPRD Bali hasil Pileg 2009 dan Pileg 2014. Disel Astawa mengingatkan, masih banyak kader PDIP yang lebih hebat dari Adi Arnawa dan layak diusung sebagai Cabup Badung. “Saya juga siap mendukungnya kalau sudah jelas warnanya. Saya sendiri cukuplah dengan penghargaan partai dua periode duduk di DPRD Bali,” lanjut mantan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Badung pendamping Prof Dr dr Wayan Wita yang diusung PDIP di Pilkada Badung 2010 ini.
Di sisi lain, Adi Arnawa mengatakan siap mundur sebagai PNS kalau memang itu sebuah konsekuensi kalau dirinya maju ke Pilkada Badung 2015 melalui PDIP. “Kalau memang risikonya seperti itu, saya siap mundur sebagai PNS. Kan ada aturan, ada Undang-undang tentang itu,” ujar birokrat yang mantan Camat Kuta Utara ini saat dikonfirmasi, Rabu kemarin.
ungasan.com
sumber : nusabali