Gubernur Minta Maaf ke Rakyat
Kisruh persoalan bansos dan dana hibah tahun anggaran 2013 untuk masyarakat yang difasilitasi anggota DPRD Bali praktis reda. Gubernur Made Mangku Pastika secara khusus minta maaf kepada rakyat atas kasus belum cairnya bansos dan dana hibah saat rapat eksekutif-legislatif di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (6/1) siang.
Gubernur Pastika mendatangi Gedung Dewan, yang berada di sebelah barat Kantor Gubernuran, Senin siang pukul 13.00 Wita. Gubernur Pastika didampingi Wagub Ketut Sudikerta, Tim Anggaran Daerah yang diketuai Sekprov Bali Tjokorda Ngurah Pemayun, Kepala Bappeda Bali Putu Astawa, Asisten III Setda Provinsi Bali Made Santa, Karo Keuangan Setda Provinsi Bali Dewa Putu Sunarta, dan Karo Humas Setda Provinsi Bali Ketut Teneng. Sedangkan dari kubu legislatif, semua unsur Dewan hadir di Gedung DPRD Bali. Ketua DPRD Bali AA Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat (dari Fraksi PDIP) didampingi tiga Wakil Ketua Dewan: Ketut Suwandhi (Fraksi Golkar), I Gusti Bagus Alit Putra (Fraksi Demokrat), dan Ida Bagus Putu Sukarta (dari Gerindra).
Selain itu, juga hadir Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali Ketut Tama Tenaya, Ketua Fraksi Golkar Wayan Gunawan, Ketua Fraksi Demokrat Nengah Tamba, Ketua Fraksi Banteng Indonesia Raya Wayan Pinta Yadia, dan Ketua Fraksi Mandara Jaya Gede Ngurah Wididana alias Pak Oles. Demikian pula Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya (dari Fraksi PDIP), Ketua Komisi II Ni Putu Tutik Kusumawardani (Fraksi Demokrat), Ketua Komisi III I Gusti Ngurah Suryanta Putra (Fraksi PDIP), dan Ketua Komisi IV Nyoman Parta (Fraksi PDIP). Dalam rapat eksekutif-legislatif yang berlangsung aliot di Gedung Dewan kemarin siang, Gubernur Pastika meminta maaf kepada rakyat terkait belum cairnya bansos dan dana hibah. “Saya meminta maaf kepada masyarakat Bali yang telah capek mengurus dana hibah yang dimohonkan kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui anggota DPRD. Semua ini bukan kesalahan anggota DPRD maupun staf saya. Ini aaya bertanggung jawab atas terjadinya persoalan bansos,” tandas Pastika di hadapan Dewan.
Sementara, Ketua DPRD Bali Cok Rat sempat panas dalam pertemuan eksekutif-legislatif kemarin siang. Tokoh Puri Satria yang notabene Ketua DPD PDIP Bali ini mencak-mencak terkait pernyataan eksekutif melalui Karo Humas Ketut Teneng, soal bansos yang bermasalah bukanlah kewenangan Dewan, melainkan pencairannya ada di eksekutif. “Mana namanya Ketut Teneng, saya tersinggung ini,” ujar Cok Rat di hadapan Gubernur Pastika. Namun, Ketut Teneng tidak meladeninya. Ketua Fraksi Mandara Jaya DPRD Bali, Gede Ngurah Widadana alias Pak Oles, juga sempat mencak-mencak. Ketua DPD Hanura Bali ini tuding Sekprov Tjok Pemayun hanya janji-janji. Namun, seperti halnya Ketut Teneng, Tjok Pemayun juga tidak meladeni Pak Oles. Kemudian, Gubernur Pastika tampil jadi bamper. Pastika angkat bicara mewakili eksekutif hadapi 55 anggota Dewan. Pastika memaparkan kisruh bansos dan seluruh masalah berikut alasan-alasannya. Menurut Pastika, tidak semua bansos milik anggota Dewan beku.
Secara keseluruhan, kata Pastika, proposal bansos dan hibah yang diajikan masyarakat melalui fasilitas anggota DPRD Bali mencapai 14.449 item, dengan dana total Rp 445 miliar. Dari jumlah itu, yang sudah cair mencapai Rp 256 miliar (57,75 persen), sementara sisanya tidak cair sebesar Rp 188 miliar (42,25 persen). Menurut Pastika, bansos masyarakat yang tidak cair sebesar Rp 188 miliar ini nantinya akan diproses di tahun 2014. Ada mekanisme dan tata cara prosesnya (lihat bagan pencairan bansos dan hibah). “(Bansos) Yang tidak cair sekarang nantinya akan dianggarkan pada 2014, dengan syarat memenuhi semua ketentuan. Mekanisme pengajuan dan pencairannya telah diatur,” tandas Pastika. Pastika menegaskan, sesuai hasil konsultasi dengan Mendagri, bansos dan hibah yang lewat 31 Desember 2013 memang tidak bisa dicairkan. Kalau dipaksakan, itu bisa menimbulkan masalah. Soalnya, anggaran tahun 2013 sudah tutup buku per 31 Desember.
Mantan Kapolda Bali dan Kalakhar BNN berpangkat Komjen Pol (Purn) ini menegaskan, pihaknya tidak pernah memerintahkan SKPD-SKPD lingkup Pemprov Bali supaya menghambat atau sengaja tidak memproses proposal bansos dan hibah yang difasilitasi Dewan. “Saya tidak pernah ada perintah apa pun, apalagi menunda atau menghambat. Orang ini semua masyarakat saya. Tapi, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini,” cetus Pastika. Menurut Pastika, ada banyak hal yang menyebabkan terhambatnya realisasi atau pencairan bansos. Di antaranya, masalah alamat penerima dana hibah-bansos, masalah rekening yang salah, hingga masalah kelengkapan KTP penerima. Karena itu, SKPD memerlukan waktu panjang untuk melakukan verifikasi. Padahal, untuk pencairan bansos memerlukan kelengkapan dan akurasi data supaya memenuhi syarat.
“Kita harus meneliti betul, karena kita tidak mau melanggar hukum,” tegas Gubernur asal Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Buleleng ini. Untuk bansos dan dana hibah tahun 2014, Gubernur Pastika minta anggota Dewan yang akan mengajukan proposalnya agar segera menyerahkannya melaui Bappeda Provinsi Bali. Pastika mengingatkan, anggota Dewan tidak sudah untuk ketemu Gubernur, karena tak ada protokoler. Kapan pun anggota Dewan mau ketemu kalau ada masalah, Gubernur siap menerima mereka. “Sekarang, usulan itu (bansos) masuk, kita langsung proses. Saya janji ini, begitu diajukan, langsung ditangani. Tidak ada sulitnya ketemu dengan saya. Kapan pun teman-teman Dewan mau ketemu kalau ada persoalan, saya siap menerima,” ujar Pastika.
Gubernur Minta PNS Lebih Disiplin
Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta PNS di lingkungan Pemprov Bali meningkatkan kedisiplinan, loyalitas dan lebih memahami jenjang hirarki sehingga kewajiban pemerintah untuk menjadikan Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera (Mandara) dapat segera terwujud. Demikian disampaikannya saat memimpin Apel Pertama Tahun 2014 bertempat di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Bali, Senin (6/1).
Gubernur juga mengingatkan PNS untuk kembali mengevaluasi diri untuk selalu intropeksi diri, apa saja yang kurang di tahun 2013 senantiasa diperbaiki dan yang baik untuk terus ditingkatkan sehingga di Tahun 2014 bisa melaksanakan kewajiban untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. “Pergantian tahun ini harus dimaknai dengan suatu perubahan kearah yang lebih baik, lebih positif sehingga benar-benar dapat melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pesannya.
Sementara itu, di awal tahun 2014 ini, Pemkot Denpasar terus bertekad meningkatkan mutu pelayanan masyarakat. Dengan motto ‘Sewaka Dharma’ yang berarti melayani adalah kewajiban seluruh jajaran PNS di Pemkot Denpasar diminta untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan dengan lebih profesional, sehingga masyarakat benar-benar merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Untuk itu di tahun Kuda ini menurut filosofi China, seluruh pegawai di lingkungan Kota Denpasar harus mampu memberikan pelayanan dan kinerja yang baik sesuai karakter Kuda yang lincah dan semangat.
Demikian disampaikan Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra di depan semua para pegawai saat memberikan arahan pada apel pagi pertama Tahun 2014 yang dilaksanakan dihalaman Kantor Walikota, Senin.
sumber : NusaBali
