DENPASAR - Pihak Eksekutif terus berupaya meredam kisruh masalah tidak cairnya bansos dan dana hibah tahun anggaran 2013 milik anggota DPRD Bali. Eksekutif melalui Wakil Gubernur Ketut Sudikerta undang Pimpinan DPRD Bali untuk membahas masalah bansos, Sabtu (4/1) malam. Namun, pertemuan itu hanya dihadiri tiga unsur dari DPRD Bali, sementara Pimpinan Dewan pilih boikot.
Pertemuan Wagub dan Pimpinan Dewan tersebut digelar dengan balutan ‘makan malam’ di RM Suranadi, Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar. Dalam pertemuan yang berlangsung hingga tengah malam ini, Wagub Sudikerta didampingi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Bali Tjokorda Ngurah Pemayun, dan Asisten III Setda Provinsi Bali Made Santa. Sedangkan dari unsur Dewan, yang hadir malam itu hanya Ketua Komisi I DPRD Bali dari Fraksi PDIP Made Arjaya, Ketua Fraksi Benteng Indonesia Raya dari PNBKI Wayan Tagel Arjana, dan anggota Fraksi Mandara Jaya dari Pakar Pangan Komang Nova Sewi Putra. Mereka didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) Putu Pande Malihana dan Kabag Humas Dewan, IGN Nyoman Wikrama. Sebetulnya, pihak eksekutif mengundang seluruh Pimpinan Dewan, mulai para Ketua Komisi (I, II, III, IV), para Ketua Fraksi (termasuk F-PDIP, F-Golkar, F-Demokrat), Ketua Badan Kehormatanm, hingga Wakil Ketua Dewan (dari Golkar, Demokrat, dan Gerindra). Namun, mereka tidak hadir.
Karena itu, pertemuan Sabtu malam akhirnya hanya jadi ajang silaturahmi dan bagi-bagi buku dari Wagub Ketut Sudikerta. Informasi yang dihimpun, Minggu (5/1), unsur Pimpinan Dewan pilih tidak hadir dengan alasan yang sama: kecewa masalah karena bansos dan dana hibah. Ketua Fraksi Mandara Jaya DPRD Bali, Gede Ngurah Wididana alias Pak Oles, mengakui pihaknya tidak datang karena tak ada lagi yang perlu dibahas. Masalahnya, bansos dan dana hibah tidak cair.Dalam hal ini, kata Pak Oles, pihak eksekutif sudah melanggar janji. "Apalagi yang dibahas? Saya pilih ke Karangasem ketimbang datang ke sana (undangan eksekutif) hanya untuk makan malam saja. Itu nggak menyelesaikan masalah.
Saya biasa mapunia kalau cuma makan," ujar Pak Oles yang juga Ketua DPD Hanura Bali. Pak Oles tuding eksekutif tidak satya wacana (tidak tepati janji). "Sekarang saya datangi masyarakat dan saya sampaikan apa sesungguhnya yang terjadi, supaya mereka tahu-lah. Kita yang dulu mengusung Mangku Pastika-Sudikerta, tapi sekarang tidak berada di sana (Koalisi Bali Mandara) lagi karena mereka tidak satya wacana. Mungkin karena kemenangan 996 suara di Pilgub Bali 2013, mungkin sudah merasa hebat," cibir politisi Hanura asal Buleleng ini. Wakil Ketua DPRD Bali dari Gerindra, Ida Bagus Putu Sukarta, juga memilih tidak hadiri undangan Wagub Sudikerta dengan alasan yang sama. Menurut Gus Sukarta, undangan itu tidak menyelesaikan masalah.
"Saya diundang, tapi tidak hadir. Nanti saja kalau ada rapat resmi di Dewan, baru saya akan hadir," tegas Ketua DPD Gerindra Bali ini. Sementara, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali Nengah Tamba dan Ketua Komisi II DPRD Bali Ni Putu Tutik Kusumawardhani, sama-sama mengaku berada di kampung halamannya malam itu, sehingga tidak hadiri undangan eksekutif. Nengah Tamba yang juga Ketua Bappilu DPD Demokrat Bali sedang berada di Desa Kaliakah, Kecamatan Jembrana. Sedangkan Putu Tutik Kusumawardhani (juga politisi Demokrat), sedang berada di Singaraja, Buleleng. "Senin saja rapat di Dewan, ‘kan sudah diagendakan," ujar Nengah Tamba.
Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Komisi DPRD Bali Made Arjaya mengatakan pertemuan di RM Suranadi malam itu tidak membuahkan hasil apa pun, karena Pimpinan Dewan tidak datang. Menurut Arjaya, Komisi I akan melakukan investigasi terkait kisruh bansos dan dana hibah ini. "Kami mensinyalir ada pertarungan politik di sini. Ke depan kan ada Pileg 2014. Kkami ingin buktikan bahwa kami tidak tinggal diam. Kami akan telusuri masalah bansos dan dana hibah ini, supaya terungkap," tegas politiisi militan PDIP asal Sanur, Denpasar Selatan ini. Ditambahkan Arjaya, Komisi I DPRD Bali juga akan memanggil pihak eksekutif, supaya semua terungkap jelas. "Nanti kita panggil eksekutif. Kita mau ada data yang jelas. Kita telusuri, terus apa solusinya. Kalau bansos tidak cair, seperti apa pertanggungjawabannya ke masyarakat. Kita tak mau eksekutif dan legislatif saling menyalahkan," ujar Arjaya yang juga Ketua Panitis Khusus (Pansus Aset) DPRD Bali.
sumber : NusaBali
