 |
| Poin kelima dalam SMS SBY berbunyi seperti ini: "Jika terbukti Pasek (yang masih anggota DPR dari FPD) menyebarkan berita bohong yangg mencemarkan nama baik BIN, dan secara tidak langsung nama baik Presiden, saya kira Dewan Kehormatan harus mengambil sikap & mulai bekerja secara serius. Yang penting fakta, jangan fitnah. Kalau Pasek ternyata tidak mengeluarkan pernyataan yang bersifat fitnah itu, ya tidak boleh diberikan tindakan." Gara-gara isu penculikan Prof Subur Budhisantoso oleh BIN yang berujung keluarnya SMS SBY kepada petinggi partai, Pasek rencananya akan dipanggil Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Gbr Ist |
JAKARTA - Internal Demokrat tidak surut dilanda gonjang-ganjing. Kali ini, anggota Fraksi Demokrat DPR Dapil Bali yang baru digusur partainyadari jabatan Ketua Komisi III, Gede Pasek Suardika, pertimbangkan menempuh jalur hukum karena merasa ada unsur fitnah dalam SMS Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Nama Pasek Suardika memang disebut-sebut dalam SMS SBY kepada petinggi partainya terkait isu penjemputan mantan Ketua Umum DPP Demokrat Prof Subur Budhisantoso oleh Badan Intelijen Negara (BIN). SMS SBY berisi beberapa poin kepada petinggi partainya yang menyebut nama Pasek Suardika itu ternyata bocor ke publik. Menurut Pasek Suardika, dirinya sedang mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum karena merasakan ada unsur fitnah terhadap dirinya. Unsur fitnah itu ada dui poin kedua dalam SMS SBY. "Ya, permasalahannya adalah di poin dua, karena ada unsur fitnah kepada saya. Bagi saya, poin yang kedua itu sangat mengganggu saya,” ungkap Pasek Suardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (25/10).
“Saat ini, saya sedang menimbang-nimbang untuk menempuh jalur hukum lantaran ini mengganggu integritas saya. Saya sudah mengikhlaskan dan tidak masalah mengenai posisi di DPP Demokrat. Tapi, kalau sudah sentuh masalah integritas, perlu dipertimbangkan (untuk tempuh jalur hokum)," lanjut politisi Demokrat kelahiran Singaraja, Buleleng, 21 Juli 1969, yang notabene mantan wartawan ini. Pasek menegaskan, dirinya sudah kehilangan jabatan sebagai Ketua Komisi III DPR dan itu tidak dia masalahkan. Namun, bila sudah menyinggung harga diri dan integritas, itu tidak bisa didiamkan karena mengarah ke fitnah. Sebelum memperkarakan ke jalur hukum, Pasek terlebih dulu akan mengklarifikasi mengenai masalah tersebut. Pasalnya, dalam SMS SBY, menurut Pasek, tertulis kalimat ‘saya mendengar’.
Bunyi poin kedua dalam SMS SBY itu adalah: “Sekitar 2 jam yang lalu saya mendapatkan laporan dari Kepala BIN bahwa berita itu (penculikan Prof Subur Budhisantoso) tidak benar. Bohong. Tidak ada yang disebut penculikan itu. Saya mendengar bahwa pernyataan diculiknya Pak Budhisantoso itu dari Anas dan Pasek. BIN akan memberikan pernyataan pers malam hari ini. Bahkan atas pencemaran nama baik BIN sebagai lembaga negara, BIN mempertimbangkan untuk mengadukan pencemaran nama baik itu ke pihak kepolisian. Saya juga marah terhadap fitnah keji itu, dan saya minta diusut secara tuntas. Jelaskan kepada rakyat apa yang sungguh terjadi. Negara kita negara hukum, bukan negara fitnah." Kata ‘mendengar’, lanjut Pasek, menunjukkan ada pembisik-pembisik SBY alias ulah Sakuni. Hal itulah yang akan dicari.
"Mudah-mudahan, Pak SBY menyebutkan siapa orangnya. Jika disebutkan, orang itu yang akan saya laporkan karena telah menfitnah," jelas politisi yang digusur dari jabatan Ketua Komisi III DPR karena ikut deklarasikan ormas PPI bentukan mantan Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum ini. Di mata Pasek, SBY tidak ada masalah dengan dirinya. Justru SBY sangat sayang terhadap dirinya. Indikasi sayang itu tercermin dalam poin kelima SMS SBY---Ketua Umum DPP Demokrat yangnotabene Presiden RI. "Poin kelima dalam SMS itu memperlihatkan SBY sayang sama saya," cetus Pasek.
Poin kelima dalam SMS SBY berbunyi seperti ini: "Jika terbukti Pasek (yang masih anggota DPR dari FPD) menyebarkan berita bohong yangg mencemarkan nama baik BIN, dan secara tidak langsung nama baik Presiden, saya kira Dewan Kehormatan harus mengambil sikap & mulai bekerja secara serius. Yang penting fakta, jangan fitnah. Kalau Pasek ternyata tidak mengeluarkan pernyataan yang bersifat fitnah itu, ya tidak boleh diberikan tindakan." Gara-gara isu penculikan Prof Subur Budhisantoso oleh BIN yang berujung keluarnya SMS SBY kepada petinggi partai, Pasek rencananya akan dipanggil Dewan Kehormatan Partai Demokrat.
Namun, menurut Pasek, hingga Jumat kemarin dirinya belum mendapat panggilan dari Dewan Kehormatan. Yang pasti, jika dipanggil, Pasek siap saja. Pasek juga menyatakan akan hadir dalam konsolidasi nasional kader Demokrat yang digelar di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/10) ini. "Saya akan hadir di Sentul, karena saya masih kader Demokrat. Lagipula, partai itu milik bersama, bukan pribadi," jelas Pasek. Pasek juga membenarkan adanya iuran Rp 10 juta per orang bagi anggota Fraksi Demokrat DPR untuk biaya penyelenggaraan acara konsolidasi nasional di Sentul hari ini. Bagi Pasek, iuran ini wajar karena sebuah bentuk sumbangan kader terhadap partai. "Itu kewajiban kader. Tapi, jangan paksa saya menjilat dan memuji-muji untuk jabatan. Sebab, kelemahan saya tidak bisa memuji-muji dan menjilat-jilat," tandas Pasek.
Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Demokrat Jhonny Allen Marbun menyesalkan rencana Pasek Suardika untuk menempuh jalur hokum atas SMS SBY. Jhonny berpendapat Pasek terlalu berpikir negatif soal SMS SBY, padahal SMS itu hanya sebuah imbauan normatif. “SMS SBY tidak menuding. Kalau dia (Pasek) tidak merasa bersalah, kan tidak masalah. Dia yang selalu berpikir negatif, makanya jadi kontraproduktif,” kata Jhonny dilansir VIVAnews secara terpisah di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat kemarin. Jhonny mengatakan, ketika SBY mendengar sesuatu, maka yang bersangkutan akan melakukan cek dan ricek. Untuk itulah, Pasek akan dipanggil Dewan Kehormatan Partai Demokrat, agar semuanya menjadi jelas. “Jadi, di SMS itu tidak ada fitnah. Isinya hanya soal kewaspadaan dan prosedur normatif soal pemanggilan (Pasek),” tegas Jhonny.
Jhonny sendiri mengaku pernah dipanggil Dewan Kehormatan Demokrat karena menjadi tim sukses Anas Urbaningrum saat Kongres 2010 di Bandung yang mengagendakan pemilihan Ketua Umum DPP. “Memang tugasnya Dewan Kehormatan untuk menindaklanjuti informasi. Jadi, pemanggilan terhadap Pasek dilakukan untuk meminta klarifikasi mengenai informasi yang diterima SBY soal Pasek. Itu ‘kan positif dan kode etiknya begitu,” katanya. Sementara itu, mantan Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum memastikan SMS yang beredar luas ke publik adalah benar dari SBY. Anas mendasarkan analisis dari komunikasinya dengan SBY saat masih aktif di Demokrat. "Kalau dari struktur penulisannya, kemudian dari gaya bahasanya, dari substansinya, saya percaya dan yakin itu SMS yang dikirim Pak SBY kepada elite-elite Partai Demokrat," ujar Anas di kediamannya, kawasan Duren Sawit, Jakarta Selatan, Jumat kemarin.
Selain itu, Anas merujuk pada konfirmasi dari Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha. Julian memang membenarkan SBY memberikan arahan kepada internal Demokrat. "Dan, itu dikonfirmasi oleh Juru Bicara Presiden. Saya tidak ragu sama sekali," tegas Anas. Anas menceritakan dirinya dulu biasa berkomunikasi melalui SMS dengan SBY. "Struktur penulisan dan gaya bahasanya. Jadi saya yakin memang," kenang Anas yang kini Ketua Presidium Ormas Pergerakan Perhimpunan Indonesia (PPI), sementara Pasek Suardika jadi Sekjen PPI. Anas juga mengingatkan Demokrat dan SBY jangan takut dengan ormas PPI. Menurut Anas, PPI terlalu kecil bila dihadapkan dengan tokoh sekaliber SBY. "Pak SBY itu Presiden RI dua kali periode, pemimpin yang berpengalaman, teruji, dan ketua umum partai besar.
Pasti dia tidak terancam oleh PPI," tandas Anas yang sebelumnya meletakkan jabatan Ketua Umum DPP Demokrat setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Anas menegaskan, PPI hanya forum kumpul-kumpul dan tak lebih sebagai organisasi warung kaki lima. Karena itu, dia meminta publik tidak membayangkan SBY menjadi terancam. "PPI itu ormas baru yang masih seumur jagung. Ormas yang tidak layak dijadikan saingan politik Partai Demokrat dan partai lain," ujarnya. Anas juga menegaskan PPI tidak mungkin menyerang Demokrat. Bahkan, PPI concern dengan sistem politik meritocracy dan mendukung SBY yang mengkritik politik dinasti di Indonesia. "Saya bekas Ketua Umum Demokrat, tidak ada alasan menyerang apalagi sahabat-sahabat saya di Partai Demokrat. Tentu saya senang sahabat-sahabat saya sukses di Demokrat."
sumber : NusaBali
