DENPASAR - Tim Kajian Bandara Internasional Bali Utara di Buleleng kehilangan nakhoda, menyusul pensiunnya Kepala Dinas Perhubungan-Informasi-Komunikasi Provinsi Bali, Dewa Made Punia Asa, yang selama ini bertindak selaku ketua tim. Kelanjutan proyek Bandara Buleleng pun semakin tidak jelas.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Bali, Tjokorda Ngurah Pemayun, mengatakan pensiunnya Kadishub Dewa Punia Asa memang memberikan pengaruh terhadap kelanjutan kajian Bandara Buleleng. Sebab, Dewa Punia Asa yang selama ini bertindak sebagai Ketua Tim Kajian Bandara Buleleng atas penunjukan Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Kajian dimaksud termasuk soal lokasi bandara. Setelah pensiunnya Dewa Punia Asa, menurut Tjok Pemayun, sejauh ini belum ada perkembangan soal kepastian kajian Bandara Buleleng.
“Kadisub Bali (Dewa Punia Asa) saat ini sudah pension. Belum ada kejelasan, apakah yang bersangkutan bersedia tetap melanjutkan tugasnya sebagai Ketua Tim Bajian Bandara Buleleng atau tidak,” jelas Tjok Pemayun. Tjok Pemayun menegaskan, sebenarnya Tim Kajian Bandara Buleleng berada di luar sistem pemerintahan. Karena itu, Dewa Punia Asa seharusnya bisa melanjutkan tugas sebagai Ketua Tim Kajian Bandara Buleleng, meski telah pensin dari jabatan Kadis Perhubungan Provinsi Bali.
“Tapi, kita mau lihat dulu aturannya. Semestinya sih bisa, karena Tim Kajian Bandara Buleleng itu kan di luar sistem pemerintahan. Tim Kajian Bandara Buleleng sepertinya tidak masalah dipegang pejabat non birokrat, meski yang menunjuknya adalah Gubernur,” tegas birokrat asal Puri Petak, Desa Petak, Kecamatan Gianyar ini. Ditanya soal perkembangan Bandara Buleleng, menurut Tjok Pemayun, masih tetap menunggu kajian selesai. Termasuk, menunggu keputusan dari Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, khususnya menyangkut titik koordinat lokasi Bandara Buleleng. Dikonfirmasi secara terpisah, Minggu kemarin, Ketua Komisi III DPRD Bali I Gusti Ngurah Suryanta Putra mengimbau masyarakat menunggu kajian resmi pemerintah dan tim yang memiliki kompetensi terkait proyek Bandara Buleleng. Dia pun meminta masyarakat Buleleng bersabar dengan rencana pembangunan bandara ini.
“Batal sih tidak, masih menunggu kajian dari pusat. Ya, tunggu pusat sajalah,” ujar Suryanta Putra. Menurut Suryanta Putra, kajian Bandara Buleleng sudah akan dibahas dalam perencanaan APBD Provinsi Bali 2014. “Soal teknis dan keselamatan penerbangan, itu kan urusan Dirjen Perhubungan Udara. Kita hanya menyiapkan lokasi bandara. Jadi, tunggu saja keputusan dari pusat,” ujar politisi PDIP asal Tabanan ini. Penegasan Suryana Putra ini disampaikan, karena di kalangan masyarakat Buleleng sudah breeder spekulasi dan wacana bahwa bandara batal dibangun. Sumber menyebutkan, masyarakat di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Buleleng pesimis bandara terwujud karena sulitnya menentukan lokasi bandara dari aspek keselamatan penerbangan. “Bahkan, kemungkinannya 80 persen Bandara Buleleng batal. Lokasi bandara tidak bisa dipaksakan di Buleleng dari sisi aspek keselamatan penerbangan. Informasinya, baik Desa Sumberkima (Buleleng Barat) maupun Desa Kubutambahan (Kecamatamn Kubutambahabn, Buleleng Timur) tidak memungkinkan jadi lokasi bandara dari sisi keselamatan penerbangan,” ujar sumber yang notabene warga Desa Sumberkima ini.
Menurut sumber tersebut, informasi soal hampir batalnya lokasi bandara di Buleleng ini diperoleh dari beberapa orang yang terjun langsung dalam penangaan rencana pembangunan Bandara Buleleng. “Saya tidak tahu persis, apakah ini sekadar untuk meredam calo tanah atau memang memang sudah tidak memenuhi syarat dibangun bandara di Buleleng,” katanya. Namun demikian, sumber yang juga seorang kontraktor ini mengatakan permainan calo tanah masih terus berlanjut. Karena itu, isu pembangunan Bandara Buleleng belumlah redup 100 persen. “Ini ada permainan makelar juga, supaya harga tanah melambung dan masyarakat ramai-ramai jual tanahnya.”
Semula ada, dua lokasi yang dijadikan alternatif pembangunan Bandara Buleleng, yakni Kubutambahan (Timur) dan Desa Sumberkima (Barat). Kalau di Kubutambahan, dampak sosialnya akan lebih besar, karena menyangkut penggusuran 14 pura dan tempat tinggal milik ribuan kepala keluarga (KK). Sebaliknya, jika di Desa Sumberkima, dari sisi keselamatan penerbangan dianggap kurang memenuhi syarat.
Namun, dampak sosial pembebasan lahan di Sumberkima lebih ringan, karena hanya ada 4 pura yang digusur. Selain itu, di Sumberkima bahkan bisa saja tanpa membebasan lahan, karena Pemprov Bali punya tanah seluas 650 hektare yang bisa digunakan untuk parkir pesawat. Hanya saja, landasan pacu bandara harus dibangun di laut dengan reklamasi (mengurug laut). Tapi, reklamasi inilah yang kemungkinan ditentang banyak pihak.
Ketua Komisi II DPRD Bali, Ni Putu Tutik Kusumawardani, meminta pemerintah mencarikan solusi atas pembangunan Bandara Buleleng yang terancam batal karena kendala sosial dan pembebasan lahan. Menurut Tutik, pemerintah harus ada upaya lain agar proyek Bandara Buileleng terwujud. “Tidak boleh menyerah begitu saja, karena ini demi masyarakat di Bali Utara yang sudah menunggu lama adanya pemerataan pembangunan. Carilah jalan yang terbaik, supaya pembangunan Bandara Buleleng terwujud,” ujar anggota Fraksi Demokrat DPRD Bali Dapil Buleleng ini, beberapa waktu lalu.
Tutik mengingatkan, kondusivitas Bali juga harus tetap terjaga, hindari ribut-ribut setiap ada wacana pembangunan. “Kalau ribut kita terus, apa pun yang direncanakan tidak akan berhasil dibangun di Bali. Dalam pembangunan kan ada kajian yang melibatkan tim ahli, itu rambu-rambunya. Kalau layak berdasarkan kajian, kenapa tidak,” tegas Ketua Bidang Perempuan DPD Demokrat Bali yang maju sebagai caleg DPR ke Pileg 2014 ini.
sumber : NusaBali
