 |
| Ketua DPD PNIM Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna ingin hentikan kegaduhan politik menyusul statemennya di media soal ‘turunkan Gubernur’, yang kemudian dituding sebagai tindakan makar. Wedakarna minta bertemu langsung dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk berdialog, termasuk mengungkap adanya dugaan kongkalikong proyek reklamasi Teluk Benoa. |
DENPASAR - Ketua DPD PNIM Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna ingin hentikan kegaduhan politik menyusul statemennya di media soal ‘turunkan Gubernur’, yang kemudian dituding sebagai tindakan makar. Wedakarna minta bertemu langsung dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk berdialog, termasuk mengungkap adanya dugaan kongkalikong proyek reklamasi Teluk Benoa.
”Saya tidak mau ini menjadi bola liar. Saya beritikad baik menghentikan kegaduhan politik dengan bertemu langsung Pak Gubernur (Mangku Pastika),” tegas politisi-akademisi yang Rektor Universitas Mahendradatta ini saat jumpa pers di Kantor DPD PNIM Bali kawasan Sanur, Denpasar Selatan, Rabu (11/9). Terkait niatnya untuk hentikan kegaduhan politik, Wedakarna sudah melayangkan surat permintaan audiensi kepada Gubernur Pastika. Menurut Wedakarna, surat permintaan audiensi bernomor 018/ K/ DPD PNIM Bali/ IX/ 2013 tertanggal 10 September 2013 tersebut sudah berada di tangan Sekretaris Pribadi (Sekpri) Gubernur, Surya Atmaja.
“Saya dengan percaya diri akan ketemu (Gubernur Pastika). Saya sudah mengirimkan surat resmi dan mengajukan waktu audiensi besok (hari ini). Jam berapa pun diterima, saya siap. Saya ingin secara kekeluargaan sama beliau, karena saya secara pribadi tidak ada masalah," jelas Wedakarna. ”Sekarang tergantung Pak Gubernur, terima audiensi saya atau tidak,” imbuhnya. Dalam audiensi dengan Gubernur Pastika nanti, Wedakarna ingin mengklarifikasi beberapa hal secara langsung. Pertama, minta klarifikasi dari Gubernur tentang sikapnya pasca pencabutan SK Gubernur Bali Nomor 2138/02-C/HK/2012 soal pemberian izin dan hak pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan (reklamasi) wilayah perairan Teluk Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Kedua, klarifikasi tentang sekelompok orang dalam ormas dan partai-partai politik yang mengaku mengatasnamakan Gubernur Bali yang meminta Wedakarna untuk meminta maaf atas pernyataan akademis yang disampaikan dalam sebuah wawancara di Bali Post, 6 September 2013 lalu.
”Apakah benar Pak Mangku Pastika yang mengirim orang-orang itu? Saya yakin tidak. Mereka hanya orang-orang yang ingin mendapatkan perhatian Pak Gubernur,” katanya. Sikap reaktif pendukung Gubernur Pastika, baik yang tergabung dalam Forum Relawan Bali Mandara (Forbara) maupun Fraksi-fraksi Koalisi Bali Mandara di DPRD Bali, dianggap Wedakarna sangat berlebihan terkait pernyataan dirinya selaku akademise. ”Saya sesalkan mereka-mereka yang berada di sekitar Pak Gubernur, termasuk juga partai-partai yang ikut campur dalam pandangan saya selaku akademisi terkait reklamasi Teluk Benoa. Ini pandangan akademis saya selaku dosen dan Rektor, tapi justru digiring ke ranah politik,” sesalnya. Menurut Wedakarna, apa yang disampaikannya di media murni merupakan pandangan akademis atas kisruh reklamasi Teluk Benoa. Namun ironisnya, pandangan akademis tersebut justru berubah jadi kegaduhan politik.
Karena itu, Wedakarna ingin bertemu langsung dengan Gubernur Pastika. Wedakarna menegaskan, dirinya harus mengklarifikasi tuduhan-tuduhan pihak yang mbalelo soal makar itu. Menurut dia, tidak ada niatan PNIM untuk makar terhadap pemerintahan yang sah. PNIM juga tidak terlibat dalam Pilgub Bali 2013, karena pilih netral dan golput sesuai perintah dari Ketua Umum DPP PNIM Sukmawati Soekarnoputri. ”Dengan demikian, PNIM tidak memiliki keterikatan politik kepada kandidat mana pun dan jelas tidak ada kepentingan untuk makar terhadap Gubernur sebagaimana dituduhkan sejumlah pihak. Jadi, tuduhan makar itu sudah pasti tidak benar,” tandas Wedakarna. Wedakarna juga menegaskan, dirinya tetap menolak reklamasi. Selaku anggota Forum Rektor, Wedakarana pun mendukung keputusan akademis Unud. Sepengetahuan Wedakarna, ada kongkalikong dalam proyek reklamasi tersebut yang selayaknya dibuka oleh Gubernur Pastika.
"Saya dukung kok kalau Pak Mangku Pastika mau membukanya. Bukalah jika ada partai besar dalam kongkalikong itu. Saya terima informasi ada DPP yang mendesak-desak reklamasi. Besok (hari ini) mending saya tanyakan langsung ke Pak Mangku Pastika," ujar penyandang predikat Rektor Termuda Se-Indonesia ini. Wedakarna berharap pertemuannya dengan Gubernur Pastika nantinya dapat menghentikan kegaduhan politik yang dinilainya cenderung berkembang liar dan telah dimanfaatkan oleh oknum, kelompok, dan pihak-pihak tak bertanggung jawab, termasuk politisi social climbers demi kepentingan Pemilu 2014. Sebagai warga masyarakat yang baik, Wedakarna juga mengaku bersedia dipanggil DPRD Bali. "Saya malah menunggu dipanggil DPRD Bali. Tapi, tunggu dulu siapa yang memanggil saya. Kalau yang memanggil itu berkepentingan dengan Pemilu 2014 yang notabene adalah rival saya, ya saya tidak mau. Kalau yang mengundang kredibel, saya mau," tegas calon anggota DPD RI untuk Pileg 2014 ini.
Sebelumnya, Fraksi Koalisi DPRD Bali ramai-ramai ‘serang’ Wedakarna saat bertemu dan merapatkan barisan di Sector Bar kawasan The Grand Ina Bali Beach Hotel Sanur, Denpasar Selatan, Selasa (10/9). Mereka masing-masing Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali Wayan Gunawan, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali Nengah Tamba, Ketua Fraksi Gabungan Benteng Indonesia Raya DPRD Bali Wayan Tagel Arjana (dari PNBKI), Ketua Fraksi Mandara Jaya DPRD Bali Komang Nova Sewi Putra (dari Pakar Pangan). Selain itu, hadir pula Sekretaris Fraksi Gabungan Benteng Indonesia Raya DPRD Bali, Gede Budi Hartawan. Dari pertemuan itu, Fraksi Koalisi DPRD Bali menuding tindakan Wedakarna adalah tindakan yang mengkerdilkan akademisi, serta membuat suasana politik dan pemerintahan tidak kondusif atas pernyataannya di Bali Post untuk ‘turunkan Gubernur’. Fraksi Koalisi juga sebut Wedakarna hanya cari popularitas sebagai calon anggota DPD RI ke Pileg 2014. Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Wayan Gunawan, sangat menyayangkan sikap Wedakarna yang mengarah provokatif demi kepentingan politik.
“Saya melihat dia itu (Wedakarna) hanya mau populer dengan membuat pernyataan ‘turunkan Gubernur’ di koran. Tapi, dia tidak paham dan mengerti pernyataannya itu provokatif dan membuat suasana tidak kondusif,” tandas Gunawan. Sayangnya, lanjut Gunawan, tindakan provokatif ini justru dilakukan seorang Wedakarna, akademisi yang menjabat Rektor Universitas Mahendradatta. Dengan upaya numpang tenar melalui pernyataannya di koran, menurut Gunawan, maka kualitas akademis Wedakarna pun disangsikan (diragukan). Kecaman senada juga dilontarkan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, Nengah Tamba. Menurut politisi Demokrat asal Jembrana ini, pernyataan Wedakarna tidak sesuai dengan jabatan Rektor yang disandangnya. Dia miris mendengar seorang akademisi mengeluarkan pernyataan yang bernada memprovokasi.
“Itu sudah menyalahi etika. Seharusnya, seorang akademisi apalagi menjabat Rektor, menjadi pencerah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukannya mengeluarkan pernyataan aneh-aneh. Kami malah menyangsikan kualitas akademisi dfan jabatan Rektor yang disandang Wedakarna, dengan pernyataannya yang kurang negarawan. Apalagi, dia itu Rektor yang menjadi ketua partai politik (Wedakarna adalah Ketua DPD PNIM Bali, Red),” kecam Nengah Tamba. Sedangkan massa Forbara berdemo di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (9/9). Mereka meminta Komisi I DPRD Bali panggil Wedakarna untuk klarifikasi statemennya ‘turunkan Gubernur’ di media. Wedakarna juga dituntut Forbara minta maaf tiga hari berturut-turut atas statemennya.
propinsibali.com
sumber : NusaBali
