Rabu, 27 Juli 2011, 12:09
GIANYAR - Pernyataan pewaris tahta Puri Agung Peliatan, Tjokorda Gede Putra Nindia alias Cok Nindia, untuk maju sebagai Calon Bupati (Cabup) Gianyar ke Pilkada 2012, memicu perang antar LSM di Gumi Sejuk. Perang ini melibatkan kubu LSM pendukung Cok Nindia vs LSM pendukung Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace (tokoh Puri Agung Ubud yang kini Bupati Gianyar).
LSM yang berada di belakang Cok Nindia adalah Barisan Pendukung Reformasi Rakyat Gianyar (BPRG). Sedangkan LSM yang membekingi Cok Ace adalah Komunitas Peduli Pemerhati Gianyar Bangkit (KP2GB). Pihak KP2GB sebelumnya mengancam akan adukan Cok Nindia ke Mendagri, karena siap nyalon Bupati saat
masih aktif sebagai Sekda Gianyar. Lalu, Selasa (26/7), giliran kubu BPRG yang melakukan serangan balik. Ketua BPRG Ngakan Ketut Putra menuding pihak KP2GB terlalu bermanuver dan intervensi ke pribadi orang, yakni Cok Nindia. Sebab, setahunya Ngakan Putra, Cok Nindia menyatakan secara lisan maupun melalui media bahwa siap nyalon Bupati selaku orang Puri Agung Peliatan, bukan sebagai pejabat Sekda Gianyar.
masih aktif sebagai Sekda Gianyar. Lalu, Selasa (26/7), giliran kubu BPRG yang melakukan serangan balik. Ketua BPRG Ngakan Ketut Putra menuding pihak KP2GB terlalu bermanuver dan intervensi ke pribadi orang, yakni Cok Nindia. Sebab, setahunya Ngakan Putra, Cok Nindia menyatakan secara lisan maupun melalui media bahwa siap nyalon Bupati selaku orang Puri Agung Peliatan, bukan sebagai pejabat Sekda Gianyar.
Karena itu, kata Ngakan Putra, KP2GB terkesan kebingungan, antara tidak memahami aturan Pilkada dan mekanisme penerapam etika politik. “KP2GB ini telah memberikan pembelajaran politik yang salah dan mengibiri hak-hak politik warga negara. Kasiahn masyarakat,” ujar Ngakan Putra di Gianyar, Selasa kemarin. Ngakan Putra sendiri juga menyatakan salut dengan KP2GB, yang telah menyikapi wacana persiapan Pilkada Gianyar 2012. Tapi, kata dia, akan elok jika penyikapan itu tidak bernuansa menyokong dan menekan orang, apalagi mengakibatkan seolah-olah antara Cok Ace dan Cok Nindia terjadi pertengkaran karena jabatan.
“Mereka ini (Cok Ace dan Cok Nindia) kan bersaudara. Biarkan aspirasi bergulir secara alami, sesuai kondisi. Jika tidak demikian, semangat demokrasi ini akan terkesan kekanak-kanakan,” tandas Ngakan Putra.
Sebelumnya, Sekretaris KP2GB Wayan Rukiasta mempertanyakan legalitas terkait kesiapan Cok Nindia jadi kandidat Cabup, karena pewaris tahta Puri Agung Peliatan ini masih aktif sebagai Sekda Gianyar. "Kami akan adukan Cok Nindia ke Mendagri, karena kesiapan Sekda Gianyar untuk maju ke Pilkada 2012 nanti terindkasi sudah merusak tatanan birokrasi di pemerintahan," tandas Rukisata seusai rapat KP2GB di Desa Beng, Gianyar, Senin (25/7).
Sedangkan Juru Bicara KP2GB, Pande Ngurah Karyawan, menyatakan pihaknya akan mengkaji ketentuan hukum yang ada, baik menyangkut Pilkada maupun jabatan Sekda. “Kalau memang aturan yang ada tidak dijalankan Cok Nindia, kami jelas akan mengadukannya ke Mendagri,” ancam Karyawan. Dia menilai kesiapan Cok Nindia untuk maju ke Pilkada Gianyar 2012 terindikasi telah merusak tatanan birokrasi Pemkab Gianyar.
Cok Nindia sendiri sebelumnya menegaskan kesiapannya maju sebagai Cabup ke Pilkada 2012, saat didatangi ribuan massa pendukungnya dari Ormas Masyarakat Peduli Membangun Gianyar (MPMG) di Puri Agung Peliatan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Minggu (24/7). Meski siap maju, namun Cok Nindia minta masyarakat Gianyar untuk tidak mencampuradukkan kapasitas dirinya selaku kandidat Cabup dan Sekda Gianyar. Statemen Cok Nindia ini mengejutkan, karena sebelumnya dia sempat menyatakan sepakat dengan Cok Ace untuk pilih menunggu keputusan dari Pasemetonan Keturunan Dalem Sukawati terkait rekomendasi sebagai Cabup Gianyar. Baik Cok Nindia maupun Cok Ace sama-sama tokoh dari trah Dalem Sukawati.
Sementara itu, Golkar pilih percepat survei untuk menentukan figur Cabup-Cawabup Buleleng ke Pilkada 2012. Empat figur yang telah resmi mendaftar nyalon di DPD II Golkar Buleleng dipastikan masuk survei, yakni yakni Sang Putra Mahkota Gede Ariadi (kader Golkar), Ketut Susila Umbara (Ketua Harian DPD II Golkar Buleleng), Made Suyasa (non kader yang kini Camat Buleleng), dan Cening Widhiada (non kader yang pengusaha minyak).
Ketua DPD II Golkar Buleleng, Nyoman Sugawa Korry, mengatakan percepatan survei ini rencananya akan dilakukan September 2011 nanti. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi (Rakor) antara DPD I Golkar Bali dan Korwil Bali DPP Golkar, beberapa waktu lalu.
“Jadi, isu yang berkembang seolah ada pendaftaran ulang calon, itu tidak benar. Justru yang benar itu adalah DPP Golkar menyetujui percepatan survei,” terang Korry saat dikonfirmasi di Singaraja, Selasa kemarin.
Menurut Korry, percepatan survei dini dilakukan berdasarkan pengalaman perhelatan Pilkada di daerah lainnya, yang selelalu dilakukan 5 bulan jelang hari H pencoblosan, sehingga Golkar kalah cepat dibanding partai lain dalam mensosialisasikan Cabup-Cawabup yang diusungnya.
Ditanya soal rencana DPP Golkar memasukan figur lain sebagai syarat agar tidak ada pendaftaran ulang di Buleleng, menurut Korry, sangat tergantung dari hasil survei nanti. Jika hasil survei menunjukkan ada figur di luar empat kandidat tadi punya ranting tertinggi dengan selisih keunggulan 10 persen, maka DPP Golkar bisa memasukkan figur tersebut. Tapi, jika sebaliknnya, DPP Golkar tidak bisa memasukkan nama lain.
Ditegaskan Korry, jika di atara empat figur yang sudah mendaftara itu nantinya punya rating tertinggi dalam survei, maka yang bersangkutan akan langsung diputuskan sebagai Cabup Buleleng dari Golkar. “Jika antara kader dan non kader ratingnya hanya selisih 10 persen di survei, maka yang dipilih adalah kader. Yang diprioritaskan adalah kader,” terang Korry.
Korry juga menyebut peluang Sang Putra Mahkota Gede Ariadi terbuka lebar, karena putra sulung Bupati Buleleng Putu Bagiada ini adalah kader Golkar. Demikian pula dengan Susila Umbara. Selama ini, Putra Mahkota digadang-gadang akan diusung Golkar sebagai Cabup Buleleng. Namun, karena Golkar tak kunjung memberi jaminan posisi Cabup Buleleng, maka Putra Mahkota pilih membelot nyalon Bupati di koalisi PKPB-PAN. Putra Mahkota bertandem dengan Wayan Arta (Ketua DPC PKPB Buleleng) yang duduk di posisi Cawabup.
Korry juga menyinggung membelotnya Hanura dan PKB, yang pilih membangun koalisi bersama PNBKI dan Partai Pelopor. Koalisi Hanura-PKB-PNBKI Pelopor pilih mengusung paket Wayan Gede Wenten Suparlan-Nengah Renaya sebagai Cabup-Cawabup. Padahal, Hanura dan PKB sebelumnya disasar Golkar untuk koalisi besar bersama Demokrat, PKPB, dan PAN.
Menurut Korry, keputusan Hanura-PKB membelot usung paket calon sendiri adahal hal yang wajar. Karena, komunikasi format koalisi antar partai masih sangat dimungkinkan. “Untuk partai-partai yang ikut koalisi di DPRD Buleleng, kemudian ada komunikasi politik menuju Pilkada, itu sah-sah saja. Karena Pilkada masih jauh, sangat dimungkinkan untuk penjajakan berbagai kemungkinan format koalisi,” ujar Korry yang juga anggota Fraksi Golkar DPRD Bali.
sumber : NusaBali
