 |
| Gunung Agung, Kamis (12/1/2018) setelah erupsi |
AMLAPURA - Maha Giri Tohlangkir (Gunung Agung), masih bergolak sejak naik status dari Siaga (level III) ke Awas (Level IV) per tanggal 27 November 2017.
Dalam ketidakpastian, warga yang tinggal di kawasan rawan bencana (KRB) III, harus pergi mengungsi meninggalkan rumah, lahan, dan ternak dalam waktu yang tak bisa ditentukan.
Saat gejolak hilang dan gunung mengisyratkan ketenangan, sebagaian memberanikan diri untuk pulang.
Namun tak belum lama setelah kepulangan warga, Tohlangkir eruspi lagi. Warga pun harus balik ke pungungsian.
Hal tersebut ternyata membuat sebagian warga berpikir untuk transmigrasi.
Ini terbukti dari peningkatan jumlah kepala keluarga (KK) yang mendaftar transmigrasi setelah Gunung Agung (GA) ditetapkan ke level Awas.
Tahun ini, jumlah KK yang mendaftar mencapai 150 KK dari dua Kecamatan yang ada di zona rawan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karangasem, I Nyoman Suadnya mengatakan, mereka yang mendaftar transmigrasi kebanyakan berasal dari KRB III, yaitu dari Desa Ban, Kecamatan Kubu dan Desa Sebudi, Kecamaatan Selat.
"Warga yang mohon untuk transmigrasi berasal dari Desa Ban sebanyak 50 KK dan dari Sebudi 100 KK. Jumlah warga yang daftar transmigrasi meningkat drastis," kata Suadnya.
Sebelum Gunung Agung berstatus Awas, jumlah warga yang mendaftar transmigrasi paling banyak 10 KK.
Tahun 2017, Pemkab Karangasem bahkan hanya memberangkatkan sekitar 9 KK ke Sulawesi Tengah.
"Tahun 2017, petugas Disnakertrans yang datang ke desa-desa menawarkan program transmigrasi dari pemerintah pusat. Sekarang malah warga yang memohon ikut transmigrasi," kata Suadnya.
Antusiasme warga mengikuti program transmigrasi disebabkan kondisi Gunung Agung yang belum membaik.
Warga memiliki keinginan untuk merubah hidup.
Terutama mereka yang terkena dampak dari erupsi.
Sudanya mengatakan, warga yang mendaftar pesimistis bisa mengembalikan lahannya seperti dulu.
Kebun sulit ditanami setelah terpapar abu vulkanik.
Di sektor peternakan, mereka kesulitan pakan.
Tanah Dua Hektare
Warga yang ikut program transmigrasi mendapat tanah dua hektare dari pemerintah pusat.
Rinciannya yakni, 6 are pekarangn dan rumah, 94 are lahan pertanian yang sudah siap untuk digarap, serta 1 hektare hutan.
"Setelah lima tahun, lahan pertanian yang digarap bisa menjadi hak milik dan bisa disertifikatkan. Kalau lahan hutan bisa dimiliki ketika sudah berhasil ditanami," paparnya.
Peserta program transmigrasi juga mendapat jaminan hidup selama satu tahun.
Per orang mendapat beras 10 kilogram dalam sebulan.
Mereka juga mendapat jagung, minyak, dan makanan lainnya dari pemerintah pusat.
Sarana dan prasarana bercocok tanam juga diberikan.
"Semua biaya sudah ditanggung pusat. Mulai dari keberangkatan sampai kebutuhan ditempat baru. Persyaratan ikut transmigrasi yakni, peserta tidak meninggalkan utang pada warga. Peserta harus memiliki keahlian di sektor pertanian," ucap dia.
Berharap Kuota Lebih
Disnakertrans Karangasem belum bisa memastikan berapa jumlah KK yang akan diberangkatan tahun ini untuk transmigrasi.
Pemkab masih menunggu kuota yang ditetapkam kementrian pusat. Belum diketahui apakah diberi lebih atau tetap seperti sebelumnya.
"Kami berharap pemerintah pusat bisa memberi kuota lebih untuk mengakomodir lonjakan pendaftar. Hingga hari ini (kemarin) belum dipastikan berapa kuota untuk Karangasem," ujar Kepala Disnakertrans Karangasem, I Nyoman Suadnya.
Jadi para pendaftar belum bisa diberikan jawaban apakah mereka akan diberangkatkan semua.
Untuk kasus ini, ia mangaku sudah disampaikan ke Bupati Karangasem, IGA mas Sumatri. Bupati, kata Suadnyana akan melakukan komunikasi dengan Kementreian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam waktu dekat.
"Karena antrean cukup banyak, kemarin ada 5 KK yang transmigrasi mandiri. Tanpa sepengetahuan Pemkab Karangasem. Warga yang transmigrasi berasal dari Desa Ancut, Kecamatan Selat," kata dia.
sumber : tribun
