JAKARTA - Sidang perdana Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas kasus dugaan penistaan agama akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Selasa (13/12/2016) pekan depan.
Humas PN Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi membeberkan, nama-nama majelis hakim yang akan mengawal jalannya persidangan tersebut.
"Tadi Ketua PN Jakarta Utara sudah membuat penetapan tentang penyusunan majelis hakim. Ketua Majelis Hakimnya H. Dwiarso Budi Santiarto," kata dia.
Dwiarso akan didampingi oleh empat hakim anggota yaitu Jupriyadi, Abdul Rosyad, Joseph V. Rahantoknam dan I Wayan Wirjana.
Wayan Wirjana sendiri merupakan mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tabanan sebelum akhirnya dimutasi ke PN Jakarta Utara.
Dwiarso adalah juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
"Persidangan telah ditentukan oleh majelis pada hari Selasa, 13 Desember 2016, pukul 09.00 WIB," kata Hasoloan, Senin (5/12/2016).
Nantinya sidang akan digelar di lantai 2, ruangan Koesoema Atmadja.
Sementara itu, Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berharap sidang di pengadilan atas dugaan kasus penistaan agama berlangsung secara cepat agar dapat langsung dilihat oleh masyarakat.
"Mudah-mudahan sidangnya cepet. Saya pikir harus cepet, stasiun TV adil juga jangan cuma Jessica diliput lama. Saya sidang mesti diliput, ada nggak niat saya menghina dan menista agama," kata Ahok kepada warga, di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).
Jessica dimaksud adalah Jessica Kumala Wongso, terdakwa kasus pembunuhan Mirna.
Dalam persidangan, Jessica kerap ditayangkan langsung oleh stasiun televisi swasta nasional.
Ahok mengatakan warga jangan takut untuk tidak memilihnya sebagai gubernur DKI Jakarta.
Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu status tersangka Ahok, tidak menyurutkan semangatnya untuk bertarung di 15 Februari 2017 nanti.
"Jadi nggak usah khawatir. Yang fitnah tersangka. Sama status Ahok tersangka juga," ucap Ahok.
Ahok menilai di masa kampanye Pilkada DKI 2017, banyak oknum politikus yang memanfaatkan situasi untuk mendegradasi warga.
"Di musim Pilkada, banyak oknum politikus busuk ingin mendegradasi orang nggak sanggup bersaing dia selalu gunakan itu. Calon lain kampanye program dengerin jangan-jangan cuma nyontek aku juga," jelas Ahok.
Seandainya ada kecurangan, lanjut Ahok, harap direkam sehingga ada bukti kecurangan untuk dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI.
"Ini dapat menolong kita mengatasi kecurangan," ucapnya.
sumber : tribun
