NEGARA - Raut wajah Ida Ayu Putu Asri Lestari tampak gusar tatkala mendengar kampusnya, STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) Jembrana, Bali, dinonaktifkan, Jumat (2/10/2015). Ia pun waswas untuk kuliah, karena tahu kampusnya dinonaktifkan.
Dari 243 perguruan tinggi yang dibekukan Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), sebanyak dua perguruan tinggi di Bali turut dinonaktifkan, Selasa (29/9/2015) lalu.
Dua perguruan tinggi ini, yakni STIKES Jembrana dan Sekolah Tinggi Teknologi dan Kejuruan Gianyar.
Kedua perguruan tinggi yang sudah mengantongi izin dari Kopertis Wilayah VIII dinonaktifkan karena permasalahan yang berbeda.
STIKES Jembrana membuka kelas jauh di Singaraja yang dinilai melanggar Permendikbud 20 Tahun 2011 tentang Domisili Perguruan Tinggi.
Sedang STTK Gianyar sejak dibuka tak mendapatkan mahasiswa.
Meskipun dinonaktifkan, namun mahasiswa STIKES Jembrana yang di Jembrana masih tetap bisa belajar, hanya saja STIKES tidak diperkenankan untuk menambah mahasiswa baru.
"Sudah tahu dua hari lalu. Sekarang saya was-was kuliah di sini soalnya sudah dinonaktifkan oleh Dikti," ungkap Lestari.
Bersama belasan rekannya, dia tampak mengobrol serius berkenaan dengan status nonaktif kampusnya tersebut.
Mendengar keterangan Lestari, beberapa mahasiswi lainnya yang berada di depan bangku Lestari tampak saling toleh sesama rekannya.
Beberapa di antaranya mengaku ada yang baru mengetahui akan munculnya nama STIKES Jembrana dari 243 nama Perguruan Tinggi (PT) yang dinonaktifkan oleh Kemenristek Dikti ini.
"Harapannya ya bagaimana pihak kampus bisa segera menyelesaikan permasalahan ini, karena kami ingin diwisuda dan cepat-cepat cari kerja. Terus biar kampus ini juga semakin maju dan berstatus ke depannya," ujar mahasiswi Semester I ini yang diamini oleh rekan-rekannya ketika ditemui.
Sementara itu, sejumlah tenaga pengajar yang ditemui di STIKES Jembrana enggan berkomentar banyak terkait permasalahan ini.
Mereka mengaku belum menerima surat dari Kemenristek Dikti perihal penonaktifan ini.
Diduga, pemberian sanksi penonaktifan ini berawal dari dibukanya STIKES Jembrana di Kabupaten Buleleng yang kini sudah ditutup beberapa bulan yang lalu.
"Saya pikir yayasan ini akan berusaha memenuhi kekurangan yang ada, bagaimana manajemen di sini agar jangan sampai ditutup. Kami juga baru saja terima sertifikat Akreditasi C dari BAN PT," ungkap seorang tenaga pengajar yang enggan dikorankan namanya sembari menunjukkan sertifikat Akreditasi STIKES Jembrana.
Di lain sisi, Ketua Yayasan Triatma Surya Jaya selaku pendiri STIKES Jembrana, dr Ketut Putra Suarthana MM mengakui, jika STIKES Jembrana statusnya telah dinonaktifkan oleh Kemenristek Dikti.
Menurutnya, ada dua hal yang menjadi penyebab hingga dinonaktifkannya STIKES Jembrana yang baru diambil alih dari Yayasan Tat Twam Asi milik mantan Bupati Jembrana Prof Dr drg I Gede Winasa pada tahun 2013 lalu tersebut.
Pertama, kata dia, disebabkan lantaran kekurangan tenaga pengajar.
Saat ini pihaknya baru menyediakan enam tenaga pengajar dengan dua program studi (prodi).
Yakni D3 Kebidanan dan S1 Keperawatan.
Sementara, jumlah idealnya tenaga pengajar dalam sebuah Sekolah Tinggi yakni enam tenaga pengajar untuk masing-masing prodi.
Kedua, lanjut dia, disebabkan karena yayasan ini sempat membuka kelas jauh di Kabupaten Buleleng, sehingga dinilai melabrak Permendikbud No 20 Tahun 2011 tentang Domisili Perguruan Tinggi.
Alhasil, kelas jauh tersebut akhirnya resmi ditutup per bulan Agustus 2015 kemarin. Sementara, mahasiswanya telah dipindahkan ke yayasan lainnya di Denpasar.
"Kami masih melengkapi dosen S2 yang masih kurang, tapi kami masih jalan. Kebanyakan dosen kami masih S1, hanya dua orang saja yang sudah S2, dan ada juga yang tengah menempuh S2. Sisanya, kami kerja sama dengan STIKES Bina Usada Denpasar untuk memenuhi kurikulum yang berjalan," bebernya.
Ia katakan, dari Kemenristek Dikti, pihaknya ditarget hingga 1 Januari tahun depan ini untuk memenuhi persyaratannya.
"Target kami akhir tahun semua dosen sudah S2. Kalau tidak terpenuhi juga, kami akan tunggu keputusan Kemenristek Dikti, apa ada kebijakan khusus atau bagaimana," pungkas Putra Suasthana.
sumber : tribun
