 |
| Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan kampus Unud, Denpasar, Bali, Rabu (28/1/2015) |
DENPASAR - Seratus hari pemerintahan Jokowi-JK mendapat hadiah unjuk rasa di Bali. Puluhan mahasiswa turun ke jalan raya dan beraksi di depan kampus Universitas Udayana di Jalan Sudirman, Denpasar, Rabu (28/1) pukul 15.00 Wita.
Kelompok pengunjuk rasa itu adalah gabungan beberapa elemen, antara lain BEM Unud, BEM Fisip, Linimasa (Persma Fisip) dan DPM Unud.
Nanda, seorang mahasiswa asal Fisip Unud, berorasi meneriakkan selamatkan KPK dan Polri, selamatkan Indonesia. Mahasiswa yang kemarin mengenakan kopiah dengan lambang burung Garuda ini bersemangat menagih janji Jokowi, sebelum naik menjadi Presiden RI ke-7. “Selamatkan Indonesia, save KPK dan Polri,” teriaknya dengan megaphone.
Presiden BEM PM Unud, Ni Nyoman Clara Lisa Dewi juga menyatakan terjadinya gesekan antara Polri dan KPK. “Padahal mereka adalah institusi hukum tertinggi,” ujarnya menyayangkan. Gadis 25 tahun ini, menegaskan bahwa Koalisi Mahasiswa Bali Save Indonesia ini, lebih bersikap moderat karena tidak memihak KPK maupun Polri.
“Kami menuntut kedua lembaga ini, agar jangan berseteru. Kami ingin agar Jokowi menyikapinya dengan tegas dan konkret,” tegas gadis asal Kuta, Badung ini.
Memang sikap Jokowi sudah ada dengan pembentukan tim independen, namun langkah konkret dan nyata belum ada dan tidak memberikan efek.
“Kami ingin mengingatkan, Pak Jokowi bahwa ini sudah 100 hari kerja sebagai presiden. Apa yang bapak janjikan untuk Indonesia sekarang kita tagih,” ujarnya mengebu-gebu.
Apalagi setelah pidato Jokowi ternyata tidak memberikan efek, malah semakin menjadi polemik antara KPK dan Polri yang berujung pada sikap saling menjatuhkan.
“Kalau menurut saya, Jokowi agak tidak menempati janji. Misalnya, dia pernah mendengungkan akan ada perampingan kabinet tetapi tetap saja 34 menteri dalam kabinet,” ujarnya.
Aksi serupa juga dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi. Lebih dari 20 orang menggelar aksi di Lapangan Renon Bajra Sandhi. Mereka membentangkan spanduk dan poster, yang bertuliskan pembelaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sejauh ini presiden masih menjadi boneka. Belum berani mengambil tindakan tegas, pemerintahannya (Presiden Jokowi) masih belum membela rakyat," jelas Gede Nusantara dalam orasinya, kemarin.
Sebagai seorang presiden Republik Indonesia, Jokowi diminta jangan jadi presiden koalisi pendukung. Sebab, sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, maka presiden harus mendukung kesejahteraan rakyat.
"Jangan menjadi boneka para petinggi partai. Maka dari itu kita minta adanya tindakan tegas untuk kepimpinan rezim Presiden Jokowi, agar konsisten memberantas korupsi seperti yang diungkapkan saat kampanye," cetusnya dalam orasi 100 hari kepemimpinan Presiden Jokowi.
sumber : tribun
