Denpasar - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali menyiapkan sejumlah langkah, salah satunya operasi pasar yang akan dilakukan mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak termasuk pengendalian BBM bersubsidi.
"Solusinya adalah kami akan melaksanakan `serangan fajar` yakni dengan menggelar operasi pasar terhadap kebutuhan pokok masyarakat," kata Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta sekaligus selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali, usai memimpin Forum Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Regional bersama dengan instansi terkait lainnya di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, upaya itu dilakukan untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat di samping akan menggelar pasar murah di sentra-sentra tertentu di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Pasar murah itu nantinya akan disinkronisasikan dengan pihak swasta atau distributor atau instansi lainnya dalam bentuk tanggung jawab sosial atau program CSR.
"Pasar murah di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti di Buleleng, Karangasem, Bangli, atau Klungkung. Pasar murah tidak berlaku di Denpasar," imbuhnya.
Selain menjaga kestabilan harga, juga mengantisipasi akan tingginya inflasi mengingat kuota BBM bersubsidi yang akan habis akhir tahun ini dan bayang-bayang kenaikan harga BBM.
Meski kegiatan operasi pasar dan pasar murah itu diakui memang digelar sementara, namun pihaknya akan mengoptimalkan sejumlah kegiatan jangka panjang untuk masyarakat Pulau Dewata yang dituangkan melalui program Bali Mandara.
Sudikerta menyebutkan program prioritas tersebut di antaranya pemberian dana sebesar Rp1 miliar dan dana operasional Rp20 juta per desa melalui program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu).
Selain Gerbangsadu, lanjut dia, juga menyangkut program lainnya di antaranya Simantri atau Sistem Pertanian Terintegrasi.
Mantan Wakil Bupati Badung itu bahkan telah menyiapkan tim pengawas untuk mengawasi kegiatan operasi pasar dan pasar murah yang akan digelar bersama dengan Dinas Perdagangan dan instansi terkait lainnya, baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Dewata.
Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah III Bali-Nusa Tenggara Benny Siswanto menambahkan bahwa pihaknya memprediksi apabila terjadi kenaikan BBM dan jumlah subsidi BBM dikurangi, maka diperkirakan terjadi peningkatan harga untuk dampak langsung yang berkisar 1-1,2 persen.
"Kami perkirakan kalau BBM naik untuk dampak langsung seperti transportasi berkisar 1 hingga 1,2 persen," katanya.
sumber : Antara Bali
