DENPASAR - Setelah menunggu selama 5 tahun, Pemprov Bali akhirnya berhasil ‘naik kelas’ dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013. Ini prestasi, karena sebelumnya audit atas laporan keuangan Pemprov Bali empat tahun secara beruntun hanya meraih opini Wajar dengan Pengecualian (WDP).
Hasil audit laporan keuangan yang mengukuhkan Pemprov Bali meraih opini tertinggi WTP ini diserahkan langsung Ketua BPK, Dr H Rizal, dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Jumat (6/5). Hasil audit diserahkan kepada Gubernur Made mangku Pastika, disaksikan Ketua DPRD Bali AA Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat.
Berhasil ‘naik kelas’ dengan opini WTP ini merupakan prestasi terbaik bagi Pemprov Bali, setelah sebelumnya selama empat tahun berturut-turut terperangkap pada opini WDP. Selama ini, opini WDP yang sebelumnya jadi langganan Pemprov Bali salah satunya karena kasus-kasus aset yang setiap tahun selalu saja menjadi temuan BPK.
Namun, setelah empat tahun secara beruntun berlabel WDP, Pemprov Bali di bawah Gubernur-Wakil Gubernur Mangku Pastika-Ketut Sudikerta berjibaku melakukan penertiban, pendataan, dan penataan aset. Ketua BPK, Rizal, menegaskan keberhasilan Bali meraih opini WTP bukan hanya terukur dari sajian laporan keuangan yang telah memenuhi standar, namun juga dari manfaat hasil-hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Menurut Rizal, data makro menggambarkan Bali berhasil melampaui rata-rata nasional di sejumlah kategori, seperti Indek Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, dan penurunan angka pengangguran. Rizal memberi gambaran hasil pemeriksaan LKPD Bali Tahun 2013 yang dilakukan selama dua bulan. Pada tahun anggaran tersebut, pendapatan Bali mencapai Rp 4,1 triliun dan belanja Rp 3,8 triliun. Anggaran belanja, antara lain, dimanfaatkan untuk mendanai program pembangunan sebesar Rp 2,7 triliun (70 persen), belanja modal Rp 454 miliar (11,75 persen), dan tak terduga Rp 1,58 miliar. “Komposisi anggaran tersebut menunjukkan besarnya komitmen Pemprov Bali dalam menggenjot program pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat,” pujinya.
Namun, Rizal mengingatkan agar prestasi meaih opini WTP ini jangan lantas membuat Pemprov Bali bertepuk dada. “Masih banyak agenda Pemprov Bali yang perlu terus dimatangkan ke depan,”tandas Rizal.
Sementara, Gubernur Pastika menyatakan bersyukur dan bangga karena Pemprov Bali akhirnya naik kelas meraih opini WTP. Menurut Pastika, prestasi ini bukan hasil kerja satu-dua orang, tapi merupakan hasil kerja keras seluruh jajarannya yang didukung peran aktif masyarakat dalam mengawal berbagai program yang diluncuran Pemprov Bali.
“Apapun hasil opini yang diperoleh Pemprov Bali, harus jadi pemacu dan komitmen untuk melakukan pembenahan pengelolaan keuangan dan aset. Ini harus menjadi cambuk untuk meningkatkan komitmen aparatur,” kata Pastika. Pastika mengakui, sejumlah terobosan telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Pemprov Bali mengambil langkah-langkah penting dan strategis yang setiap tahun terus dimantapkan, mulai dari meningkatkan kapasitas aparat pengelolaan keuangan dan aset, meningkatkan sarana prasarana, memantapkan komitmen aparatur, hingga menindaklanjuti hasil pemeriksaan serta mempedomani hasil temuan tahun-tahun sebelumnya. Ini berbuah capaian opini WTP.
Tapi, menurut Pastika, sederetan prestasi tersebut bukanlah satu-satunya tujuan. “Tujuan utamanya adalah bagaimana program-program kita mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya sembari menyebut peranserta aktif masyarakat dalam mengawal berbagai program jadi kunci keberhasilan pembangunan.
Sementara itu, kalangan DPRD Bali memberikan ucapan selamat kepada Gubernur Pastika dan jajarannya atas prestasi raih opini WTP ini. Anggota Komisi II DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, mengatakan opini WTP dikeluarkan BPK berkat pencatatan dan pengelolaan Pemprov Bali telah dilakukan dengan sistem akuntansi pemerintahan didukung bukti-bukti keuangan yang valid, menerapkan kepatuhan pada sistem dan prosedur, pengendalian internal yang efektif. “Ya, ini prestasi tersendiri bagi Gubernur dan jajarannya, di samping berbagai prestasi lainnya, seperti keberhasilan menurunkan pengangguran, kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bali,” tegas anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Dapil Buleleng ini.
Sugawa Korry mengingatkan, ke depan mempertahankan opini WTP ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan meraihnya. ”Sehingga ke depan akuntabilitas, transparansi membutuhkan dukungan, konsistensi, dan sistem pengendalian internal yang berkelanjutan,” ujar Sugawa Korry.
Menurut Sugawa Korry, salah satu titik lemah mencapai semua itu adalah masih terbatas dan lemahnya SDM. “Selama ini, tenaga PNS yang direkrut dengan kualifikasi akuntan sangat terbatas. Ke depan, paling tidak di SKPD yang strategis mengelola keuangan besar, minimal harus ada tenaga akuntansi yang berkualitas,” katanya.
sumber : NusaBali
