DENPASAR - Anggota DPRD Bali benar-benar ngotot agar dana hibah dan bansos yang difasilitasinya untuk masyarakat bisa segera cair. Tak mau mau di mata masyarakat karena bansos tidak cair, para caleg incumbent untuk Pileg 2014 ini pun pilih masuk kerja saat libur Natal, Rabu (25/12), buat tongkrongi proposal.
Dari pantauan, sejumlah anggota DPRD Bali terlihat sudah ngantor di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Rabu pagi. Padahal, kemarin merupakan hari libur Natal. Wakil rakyat yang terlihat di Gedung Dewan saat libur Natal, antara lain, Ni Made Sumiati, anggota Fraksi PDIP DPRD Bali dari Dapil Karangasem. Made Sumiati terus terang mengakui dirinya tidak mau malu di mata masyarakat hanya gara-gara persoalan bansos yang belum cair. "Kalau sampai bansos tidak cair, kami akan jelek di mata masyarakat. Kami pasti dicap bohong. Kami nggak mau dikatakan bohong. Makanya, saya tungguin bansos tersebut sampai malam ini (tadi malam)," ujar Sumiati. Srikandi PDIP yang duduk di Komisi I DPRD Bali ini mengaku merelakan waktu liburnya untuk masuk kerja dan lembur. Sehari sebelumnya, Selasa (24/12), Sumiati juga terpaksa wara-wiri ke beberapa SKPD Pemprov Bali untuk mengurus masalah bansos, seperti ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Kebudayaan.
"Kemarin (Selasa) saya di kantor sampai malam. Sekarang pun (kemarin) pagi sampai malam saya tongkrongi," ujar politisi yang advokat ini. Menurut Sumiati, banyak anggota Dewan yang tidak cair dana hibah dan bansosnya. Mengawal bansos ini, kata dia, memang memerlukan kegigihan. Sumiati sendiri punya 158 titik bansos yang harus segera dicairkan. Nilai bansos milik Sumiati ini besarnya berkisar antara Rp 10 juta sampai Rp 25 juta per unit. Anggota DPRD Bali 2009-2014 hasil Pileg 2009 berjumlah 55 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 24 orang di antaranya anggota Fraksi PDIP. Sedangkan sisanya, 12 orang dari Golkar, 10 orang dari Demokrat, 2 orang dari Gerindra, 2 orang dari PNBKI, serta masing-masing 1 orang dari Hanura, PNIM, PKPB, PKPI, dan Partai Pakar Pangan. Setiap anggota DPRD Bali dijatah dapat bansos sebesar Rp 3,5 miliar berdasaerkan APBD Perubahan 2013. Sedangkan di APBD Induk 2013, mereka juga dijatah dapat hibah dan bansos Rp 2,5 miliar. Menurut Sumiati, dirinya sudah siap tempur kalau nanti ternyata hibah dan bansos benar-benar tidak cair. "Ya, saya harus siap dengan ganti rugi, dananya dari kantong pribadi.
Ini menyangkut masyarakat. Kita tak mau malu di mata masyarakat," tandas Sumiati. Sementara, anggota Fraksi PDIP DPRD Bali lainnya dari Dapil Tabanan, I Gede Suamba, juga masuk kerja pas libur Natal, Rabu kemarin, buat mengurus masalah bansos. Gede Suamba membawa bahkan stafnya, karena ada beberapa bansos yang harus diperbaiki proposalnya. "Pokoknya, masih ada waktu sampai 27 Desember 2013. Beberapa proposal kemarin sudah banyak yang tidak bernyawa (dananya hangus), karena tidak diperbaiki dan disetor ulang," ujar Suamba yang duduk di Komisi IV DPRD Bali. Suamba menegaskan, hibah dan bansos yang difasilitasinya rata-rata ada untuk untuk masyarakat di tingkat banjar dan desa adat. Karena itu, dirinya mengawal habis-habisan supaya dana hibah dan bansos bisa cair tepat waktu, sesuai dengan peruntukan.
"Pokoknya, lembur dan harus dijaga," ujar politisi PDIP asal Pupuan, Tabanan ini. Sementara itu, jajaran pejabat eksekutif (Pemprov Bali) juga kerja lembur pas libur Natal, Rabu kemarin, sesuai instruksi Gubernur Made Mangku Pastika. Mereka diminta kebut penanganan proposal hibah, tidak boleh ada layanan kepada masyarakat terutama menyangkut bansos yang terputus. Di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, proses pencairan dan perbaikan proposal bansos masih berlanjut, Rabu kemarin. Kepala Dinas Kebudayaan Bali, Ketut Suastika, pun lembur di kantornya. "Sampai pagi kita tetap kerjakan proposalnya. Kita selesaikan sesuai instruksi pimpinan (Gubernur)," ujar Suastika, yang menangani hibah dan bansos yang difasilitasi anggota DPRD Bali, Rabu kemarin. Sebelumnya, Gubernur Pastika meminta jajaran pejabat SKPD terkait lembur untuk penanganan bansos. Bahkan, Gubernur Pastika sendiri sampai batalkan kunjungan kerja (kunker) ke kawasan seberang Desa Lembongan, Nusa Penida, Klungkung, yang semula dijadwalkan 24-25 Desember 2013.
”Berhubung masih banyak tugas yang belum terselesaikan, beliau (Gubernur Pastika) menunda kunjungan kerja ke Lembongan, Nusa Penida,” ungkap Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali, I Ketut Teneng, Senin (23/12). Menurut Teneng, Gubernur Pastika instruksikan semua jajaran SKPD agar kerja lembur saat libur Natal, 25 Desember 2013. “Gubernur saja membatalkan kunjungan kerja ke Nusa Penida. Bahkan, kunjungan kerja ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tujuannya, agar pekerjaan dan tugas pelayanan tuntas sebelum tutup tahun 2013. Jadi, selama libur Natal juga kerja,” tandas Teneng.
sumber : NusaBali
