DENPASAR - Sebanyak 1.096 proposal bansos dan dana hibah yang diajukan masyarakat dengan difasilitasi anggota DPRD Bali hingga kini masih numpuk dan belum ada pencairan dari pihak Biro Keuangan Setda Provinsi. Seluruh 1.096 proposal milik 7 anggota Dewan ini semuanya masuk di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali. Inilah yang membuat kalangan DPRD Bali pesimistis bansos yang mereka fasilitasi bisa cair tepat waktu.
Informasi yang dihimpun NusaBali, Minggu (29/12), proposal bansos dan hibah masih banyak yang mencari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Ada 1.096 proposal bansos yang maju alias menumpuk ke Dinas PU Provinsi Bali, masing-masing 285 proposal bansos milik anggota Fraksi PDIP Dapil Karangasem Ni Made Sumiati, 236 proposal bansos milik anggota Fraksi PDIP Dapil Gianyar Nyoman Parta, 180 proposal bansos milik anggota Fraksi PDIP Dapil Buleleng Gede Kusumaputra, 163 proposal bansos milik anggota Fraksi PDIP Dapil Tabanan I Gusti Ngurah Suryanta Putra, 100 proposal bansos milik anggota Ketua Fraksi PDIP dari Dapil Badung Ketut Tama Tenaya, 92 proposal bansos milik anggota Fraksi PDIP Dapil Klungkung Ketut Mandia, dan 34 proposal bansos milik anggota Fraksi PDIP Dapil Denpasar Made Arjaya.
Sedangkan rekap berdasarkan uraian global, proposal bansos yang masuk tercatat sebanyak 9.859 item ke 10 SKPD Pemprov Bali. Dari jumlah itu, sebanyak 5.498 proposal bansos masih proses, sementara 3.231 proposal bansos dalam proses NPHD, dan 328 proposal bansos ditolak karena tidak memenuhi syarat. Hingga saat ini, kalangan DPRD Bali masih berseliweran mengurus proposal dari masyarakat yang difasilitasinya dalam proses NPHD---dan ada juga menunggu SK Gubernur. Karena banyaknya proposal yang belum diproses, kalangan Dewan pesimistis bansos bisa cair tepat waktu. Anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Badung, Wayan Disel Astawa, mengatakan kini hibah dan bansos yang difasilitasinya masih menunggu SK Gubernur. “Jika SK Gubernur sudah turun, barulah ke Biro Keuangan. Sebagian proposal saya sudah masuk.
Tapi, apakah bisa cair atau nggak, saya tidak tahu juga. Karena ini waktunya sudah mepet sekali,” ujar Disel Astawa, yang Minggu kemarin sibuk mengurus bansos milik masyarakat Badung di Dinas Kebudayaan Bali. Disel Astawa menyatakan, masyarakat sudah berbondong-bondong datang bahkan dari kawasan seberang Nusa Penida (Klungkung), juga dari pegunungan Kecamatan Petang (Badung) untuk mengurus bansos. Banyak di antara mereka yang rela menginap di areal Gedung DPRD Bali, dengan meninggalkan pekerjaannya di kampung. “Termasuk ribuan masyarakat kami dari Badung datang ke Dinas Kebudayaan untuk mengurus hibah dan bansos. Sebagian dari mereka sampai menginap di Gedung Derwam. Kalau bansosnya sampai tidak cair, sama saja dengan pembohongan publik dan menipu masyarakat. Simpati masyarakat bisa hilang,” keluh politisi PDIP asal Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Bukan hanya Disel Astawa yang terlihat mondar-mandir mengurus bansos di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Niti Mandala Denpasar, Minggu kemarin. Hal serupa juga dilakukan Wayan Tagel Arjana (anggota Fraksi Banteng Indonesia Raya DPRD Bali Dapil Gianyar), Gusti Putu Budiartha (anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Denpasar), Nyoman Parta (anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Gianyar), dan Ketut Kariyasa Adnyana (anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Buleleng). Sehari sebelumnya, Sabtu (28/12), Kariyasa Adnyana dan Nyoman Parta bahkan sempat bersitegang dengan staf Dinas Kebudayaan. Pasalnya, ada proposal yang diurus dan dananya cair melalui underpass alias prioritas oleh staf Dinas Kebudayaan. “Yang bawa ini orangnya aneh, anggota Dewan juga tidak. Tapi, orangnya dapat fasilitas di sini dengan leluasa,” kritik Nyoman Parta. Orang yang dimaksud Parta adalah pengurus DPD Demokrat Bali, Nengah Sudiartha. Hingga Minggu sore, Nengah Sudiartha masih mondok di Dinas Kebudayaan Propinsi Bali mengurus bansos. Nengah Sudiartha sempat protes ketika mengambil foto di ruang pertemuan Dinas Kebudayaan, yang dijadikan posko dadakan oleh masyarakat pengurus bansos.
”Saya sih nggak keberatan masyarakat non Dewan mengurus bansos. Tapi, mereka kok dapat prioritas? Dan, ada bansos dan hibah anggota Dewan yang ditengarai dipindah ke proposal mereka yang bukan anggota Dewan, hanya tim sukses di Pilgub Bali 2013 dulu,” tuding Parta. Sebaliknya, proposal bansos milik Wayan Tagel Arjana masih nyelip di Biro Hukum Setda Provinsi Bali. Minggu kemarin, Tagel Arjana harus terjun sendirian mondar-mandir supaya proposal bansosnya dapat NPHD dari Biro Hukum. “Lembur, lembur hari ini. Nggak selesai-selesai,” ujar politisi yang kini Caleg DPRD Bali dari Gerindra Dapil Gianyar ke Pileg 2014 ini. Sayangnya, pihak eksekutif belum berhasil dikonfirmasi terkait pencairan dana hibah dan bansos yang last minute ini, Minggu kemarin.
Saat Kepala Biro Keuangan Dewa Putu Sunartha dihubungi per telepon, terdengar nada sambung namun ponselnya tak diangkat. Demikian pula Sekprov Bali Tjokorda Ngurah Pemayun dan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali, Ketut Teneng. Sekadar dicatat, anggota DPRD Bali 2009-2014 hasil Pileg 2009 berjumlah 55 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 24 orang di antaranya anggota Fraksi PDIP. Sedangkan sisanya, 12 orang dari Golkar, 10 orang dari Demokrat, 2 orang dari Gerindra, 2 orang dari PNBKI, serta masing-masing 1 orang dari Hanura, PNIM, PKPB, PKPI, dan Partai Pakar Pangan. Hampir seluruh anggota Dewan ini maju lagi sebagai caleg incumbent menuju Pileg 2014, di mana beberapa di antaranya incar kursi legislatif di Senayan, Jakarta.
Setiap anggota DPRD Bali dijatah dapat bansos sebesar Rp 3,5 miliar berdasarkan APBD Perubahan 2013. Sedangkan di APBD Induk 2013, mereka juga dijatah dapat hibah dan bansos Rp 2,5 miliar. Salah seorang anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, Made Sumiati, sebelumnya menyatakan dirinya sudah siap tempur kalau nanti ternyata hibah dan bansos benar-benar tidak cair. "Ya, saya harus siap dengan ganti rugi, dananya dari kantong pribadi. Ini menyangkut masyarakat. Kita tak mau malu di mata masyarakat," tandas Sumiati, beberapa hari lalu. Sementara itu, di Gianyar muncul spanduk berisi tulisan untuk mengingatkan masyarakat agar jangan pilih caleg yang menggunakan dana bansos dalam kampanye. Spanduk tersebut berisi foto Dewa Nyoman Sukadana, caleg nomor urut 5 DPRD Bali dari Demokrat Dapil Gianyar. Dewa Sukadana merupakan caleg new comer untuk Pileg 2014.
Spanduk imbauan kepada masyarakat berisi gambar caleg Dewa Sukadana ini, antara lain, terpasang di tembok sebelah barat Perumahan Wakapolres Gianyar, sisi barat Polres Gianyar, dan beberapa titik strategis lainnya, Minggu kemarin. Saat dihubungi NusaBali, Dewa Sukadana mengakui spanduk tersebut memang miliknya. “Saya buat spanduk sekitar 30 lembar. Saya pasang keliling Kabupaten Gianyar,” ujar politisi Demokrat asal Desa Tegaltugu, Kecamatan Gianyar ini. Dewa Sukadana mengaku sadar isi spanduknya akan memancing kontrovesi, terutama dari para caleg incumbent yang berkampanye memanfaatkan bansos. Menurut Dewa Sukadana, selama ini jarang ada caleg yang berani membuat spenduk seperti itu. “Saya coba pasang spanduk ini agar masyarakat tidak jadi pemilih yang pragmatis,” jelas Dewa Sukadana. Ditanya apakah kelak berani menolak bansos jika terpilih sebagai anggota DPRD Bali, Dewa Sukadana berjanji 100 persen akan menolak dana-dana bansos untuk kempanye. “Rasanya, kehidupan saya sudah cukup. Kok saya pakai dana bansos lagi?” tegas politisi yang kesehariannya bekerja sebagai dosen dan sekaligus pelaku pariwisata ini.
Dewa Sukadana mengatakan, meski jadi kontroversi, isi spanduk yang dipasangnya itu tidak perlu dikonsultasikan ke pimpinan partainya. Sebab, yang dilakukannya tidak menyalahi hukum. Dia memaklumi jika caleg lain yang tersinggung dengan tulisan spanduk ini karena mereka benar-benar memakai dana bansos untuk kampanye. Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPC Demokrat Gianyar Ketut Jata mengaku telah menerima laporan tentang spanduk nyeleneh yang dipasang calegnya. Menurut Ketut Jata, dirinya menangkap pesan dari spanduk itu ditujukan agar Dewa Sukadana dipilih oleh masyarakat, meskipun tidak memiliki dana bansos seperti caleg incumbent. “Tapi, saya akan koordinasikan ke DPD Demokrat Bali supaya tidak ada lagi caleg yang pasang spanduk seperti itu,” tandas Ketut Jata.
sumber : NusaBali
