DENPASAR - Jatah Bandara Internasional Bali Utara menjadi harga mati bagi krama Buleleng. Wakil-wakil rakyat Buleleng di DPRD Bali menegaskan, Bandara Buleleng harus tetap dibangun, tak soal di mana lokasinya. Pembangunan Bandara Buleleng juga tidak boleh terpengaruh isu reklamasi, jangan pula digagalkan oleh kepentingan kelompok.
Mewakili rekan-rekannya, anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Buleleng, Ketut Kariyasa Adnyana, meminta para elite politik jangan hanya memikirkan kepentingan kelompok dan pribadi, dengan mengabaikan kepentingan rakyat. Pembangunan Bandara Buleleng, bagi Kariyasa, adalah untuk kepentingan masyarakat banyak dan pemerataan ekonomi. “Mau lokasinya di Buleleng Barat atau Buleleng Timur, tidaklah masalah. Yang penting, terbangun Bandara di Buleleng dan percepat pembangunannya. Rakyat Buleleng minta jatah bandara terealisasi. Mereka haus akan pemerataan pembangunan pariwisata,” ujar Kariyasa di Kantor Sekretariat DPD PDIP Bali, Jalan Cok Agung Tresna Denpasar, Senin (5/8).
Menurut Kariyasa, daripada masyarakat Bali Utara bedol ke Bali Selatan berebut gula pariwisata, kan lebih baik pembangunan diarahkan ke Buleleng. Lokasi Bandara Bulelemg tidak masalah mau dibangun di Kubutambahan (timur) atau Desa Sumberkime, Kecamatan Gerokgak (barat). Jika memang harus ada reklamasi untuk membangun landasan pacu bandara, menurut Kariyasa, juga tidak masalah sepanjang memenuhi kajian. Kariyaasa tidak mau isu reklamasi dan isu lainnya yang sengaja digelembungkan pihak tertentu membuat semua program pembangunan batal. “Salah satunya, ya Bandara Buleleng itu, jangan sampai batal oleh isu reklamasi. Mau ada reklamasi untuk landasan pacu bandara, ya silakan, sepanjang sesuai dengan kajian penerbangan, kajian sosiologis, kajian ekonomi, dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat,” tegas politisi PDIP asal Busungbiu, Buleleng (Barat) yang sudah dua kali periode duduk di DPRD Bali ini.
Hanya saja, kata Kariyasa, pembangunan Bandara Buleleng nantinya mesti dudukung adanya pembangun infrastruktur penunjang seperti jalan. “Soal lokasi bandara, kami berharap pemerintah pusat dan Pemprov Bali bisa melahirkan keputusan yang cepat, tepat, dan berpihak kepada rakyat,” tabndas Kariyasa. “Nah, supaya pembangunan Bandara Buleleng ini terealisasi, maka para elite politik dan pemangku kepentingan harus mengedepankan kepentingan rakyat Buleleng, bukan kepentingan politis, kelompok, apalagi kepentingan diri sendiri,” lanjut anggota Komisi IV DPRD Bali ini. Wakil rakyat Buleleng lainnya di DPRD Bali, Ni Putu Tutik Kusumawardani, juga mengingatkan agar polemik reklamasi Teluk Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung jangan berimbas ke mana-mana. Apalagi, di Buleleng akan dibangun Bandara Internasional Bali Utara yang kemungkinan membutuhkan reklamasi seperti saat pembangunan Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban (Badung). “Kalau berpolemik terus, ya semua program akan batal.
Jangan dihantam kromo, asal main potong dan gagalkan. Yanag rugi rakyat Bali sendiri, kalau terus saja ribut. Bagi kami sebagai warga Buleleng, ya Bandara Buleleng itu sudah harga mati,” tandas Srikandi Demokrat yang menjabat Ketua Komisi II DPRD Bali ini secara terpisah, Senin kemarin. Menurut Tutik Kusumawardani, sekarang bukan lagi persoalan lokasi bandara mau di mana, melainkan Bandara Buleleng itu harus segera dibangun. Tentunya, bandara dibangun setelah ada kajian teknis keselamatan penerbangan.
“Kita harus sabar menunggu kajian selesai dan final. Yang tidak merasa punya kepentingan, tunggulah kajiannya. Jangan nanti gara-gara kepentingan segelintir orang, lalu ditembakkan isu macam-macam yang berdampak pada terbengkalainya Bandara Buleleng. Nantu rakyat Buleleng jadi korban,” tegas mantan Cabup Buleleng di Pilkada 2012 yang kini bersiap maju sebagai calon anggota DPD RI ke Pileg 2014 ini. Pernyataan Tutik Kusumawardani---dan juga Kariyasa Adnyana---ini sekaligus merupakan reaksi atas statemen Ketua Tim Kajian Bandara Buleleng bentukan Pemprov Bali, Dewa Punia Asa, sehari sebelumnya. Dewa Punia menyebutkan, gara-gara ribut soal reklamasi, masalah lokasi Bandara Buleleng buat sementara di-cooling down alias tidak diekspose sementara Tim Kajian Pemprov Bali. Sebab, isu reklamasi dikhawatirkan bisa merembet ke wacana Bandara Buleleng. Dewa Punia menegaskan, rencana pembangunan Bandara Buleleng nantinya juga diarahkan mengurug laut (reklamasi) untuk membuat landasan pacu. Rencana reklamasi pembangunan landasan pacu bandara bisa-bisa jadi ramai dan ditolak masyarakat.
“Kita cooling down dulu-lah masalah lokasi Bandara Buleleng. Sekarang kan isu reklamasi sedang ramai. Nanti semua ikut berkomentar, bisa berantakan rencana pembangunan Bandara Buleleng,” ujar Dewa Punia yang juga Kadis Perhubungan-Informasi-Komunikasi Provinsi Bali di Denpasar, Minggu (4/8). Kendati cooling down, menurut Dewa Punia, pihaknya tetap melakukan tindak lanjut hasil pertemuan di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali untuk kaji ulang lokasi Bandara Buleleng. Dua tim penyusun Feasibility Study (FS) dari dua lembaga berbeda: PT Wiswakarma Consulindo dan PT Pembangunan Bali Mandiri (PBM) tetap diberikan kesempatan melakukan study kelayakan lokasi bandara. Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, juga mengingatkan kalau semua berkomentar padahal tidak tahu persoalannya, apa pun yang hendak dibangun di Bali tidak akan terwujud.
Rencana pembangunan Bandara Buleleng juga tidak akan terwujud jika semua orang komentar. “Kalau masalah Bandara Buleleng juga dijadikan pro dan kontra, saya yakin proyek tersebut bisa batal,” ujar Gubernur Pastika saat dialog dengan rakyat terkait pro-kontra reklamasi Teluk Benoa, Sabtu (3/8).
sumber : NusaBali
