DENPASAR - Komisi III DPRD Bali meminta semua pihak mendukung proses pembangunan Dermaga Pelabuhan Gunaksa (untuk penyeberangan Klungkung Daratan-Nusa Penida), tanpa disertai saling curiga. Pembangunan Dermaga Gunaksa harus jalan terus demi rakyat. Kalaupun ada temuan BPK dan proses hukum, Komisi III menyerahkan kepada pihak berwenang dan tidak boleh didorong-dorong karena adanya kekuatan politik.
Keputusan tersebut diambil dalam hearing lintas lembaga yang difasilitasi Komisi III DPRD di Ruang Rapat Gabungan Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (98/7) siang. Hearing yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bali, I Gusti Ngurah Suryanta Putra, kemarin dihadiri pula Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Klungkung Ketut Janapria, mewakili Bupati Wayan Candra---yang berhalangan karena selaku Ketua DPC PDIP Klungkung harus mengantar Cabup-Cawabup partainya dalam proses pengambilan nomor urut calon di KPU. Dirjen Perhubugan Darat Kemenhub juga mengutus perwakilannya, Nurhadi, ke acara hearing tersebut. Nurhadi dihadirkan bersama Kadis Perhubungan-Informasi-Komunikasi Provinsi Bali, Dewa Punia Asa. Selain itu, dua anggota DPRD Bali Dapil Klungkung juga hadir dalam hearing kemarin, yakni Tjokorda Gede Ngurah (Fraksi Golkar) dan Ngakan Made Samudra (Fraksi Demokrat). Ketua Komisi III IGN Suryanta Putra selaku pimpinan sidang kemaring didampingi Ketua Komisi I DPRD Bali, Made Arjaya. Selain Tjok Gede Ngurah (anggota Komisi I) dan Ngakan Samudra (anggota Komisi III), hearing kemarin juga melibatkan Tjokorda Gede Budi Suryawan dan Made Suparta (Komisi I) serta Made Budastra dan Ida Bagus Ketut Birawa (Komisi III).
Hearing yang digelar khusus untuk membahas masalah Dermaga Pelabuhan Gunaksa (di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung) kemarin berjalan alot selama 3,5 jam, sejak siang pukul 12. 30 Wita hingga sore pukul 16.00 Wita. Alotnya pembahasan karena ada berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang bicara. Ada yang memang menyuarakan aspirasi rakyat. Ada pula yang berpedoman dengan masalah teknis dan anggaran, sehingga mendorong supaya ditindaklanjuti pihak penegak hukum. Namun, keputusan hearing, proses hukum silakan jalan asalkan jangan didorong-dorong kekuatan politik, sementara pembangunan Dermaga Gunaksa harus tetap jalan terus. Dalam hearing kemarin, Kadis Perhubungan Bali Dewa Punia Asa membeber data bahwa pembangunan Dermaga Gunaksa sebenarnya tidak ada masalah dan akan tetap dilanjutkan. Total dana yang sudah dihabiskan proyek prestisius ini mencapai Rp 84,66 miliar.
Rinciannya, kata Dewa Punia, dikucurkan APBN sebesar Rp 68,63 miliar dari rencana kewajiban penganggaran total Rp 188 miliar, APBD Bali Rp 12,29 miliar dari rencana kewajiban penganggaran Rp 28,33 miliar, dan APBD Klungkung Rp 2,7 miliar dari rencana kewajiban penganggaran Rp 14,14 miliar. Dewa Punia menegaskan, tidaklah benar berita di media yang menyebutkan dana yang sudah terserap mencapai Rp 144,50 miliar. “Pembangunan Pelabuhan Gunaksa itu total baru menyerap dana Rp 84,66 miliar,” tandas Dewa Punia. Dana sebesar itu, menurut Dewa Punia, tidak termasuk dalam biaya normalisasi Tukad Unda yang menjadi pendukung pembangunan Dermaga Gunaksa. ”Jadi, tidak ada masalah dengan prosesnya. Pembangunan Pelabuhan Gunaksa tetap dilanjutkan,” tegas Dewa Punia. Sementara, IGN Suryanta Putra menegaskan pembangunan Dermaga Gunaksa sudah banyak menyedot anggaran, sehingga harus dilanjutkan. Kalau ada proses hukum, ya silakan, itu kewenangan penegak hukum.
“Pembangunan Dermaga Gunaksa ini untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Kalau ada temuan BPK, ya silakan, tapi itu ditangani yang berwenang. Jangan Dermaga mau dihentikan, kasihan rakyat Klungkung,” ujar politisi PDIP asal Tabanan yang baru beberapa bulan menjadi Ketua Komisi III DPRD Bali ini. Kesimpulan Suryanta Putra ini adalah untuk menghentikan polemik dari pembangunan Dermaga Gunaksa. Menurut Suryanta Putra, pembangunan harus tetap dilanjutkan, karena dana pusat sudah turun. Kalau tidak, dana tersebut bisa hangus. “Sembari menunggu proses pencairan dana, kalau kajiannya harus direview, ya silakan direview. Kalau masih masih single year, pendanaan diubah ke multiyears,” katanya. “Jalan masuk ke Dermaga Gunaksa belum ada, lakukanlah pembebasan. Tukad Unda belum dilakukan penanganan, ya dilakukan penanganan. Semuanya sudah ada itu, siapa yang masuk dan bertanggung jawab. Sudah, selesai dah ini,” lanjut Suryanta Putra.
Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Bali, Made Arjaya, menyatakan kepentingan rakyat harus dikedepankan terkait pembangunan Dermaga Gunaksa yang mulai dikaitkan dengan temuan BPK dan kasus hukum seperti berita-berita di media. “Tidak boleh ada upaya-upaya mendorong dan terkesan menghambat supaya Pelabuhan Gunaksa ini tidak jadi. Yang rugi rakyat. Jangan sampai kepentingan politik sebagai panglima di sini dan merugikan rakyat Klungkung,” pinta politisi militan PDIP asal Sanur, Denpasar Selatan ini. Sementara itu, anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Dapil Klungkung, Tjok Gde Ngurah, mengatakan proyek Dermaga Gunaksa yang sudah menghabiskan dana miliaran rupiah terus menjadi pertanyaan masyarakat.
”Saya sebagai pihak yang memang tulus ngayah, menilai wajar masyarakat menanyakan kelanjutan proyek Pelabuhan Gunaksa,” ujar Tjok Ngurah. Mantan Bupati Klungkung ini pun meminta apa yang disampaikan bukan karean politis, tapi aspirasi rakyat. “Memang rakyat yang menanyakan dan Pelabuhan Gunaksa ini harus jadi. Macetnya di mana, ya cari solusinya sekarang,” katanya. Sedangkan anggota Fraksi Demokrat DPRD Bali Dapil Klungkung, Ngakan Samudra, mengakui sejak awal perencanaan pembangunan Dermaga Gunaksa sudah salah.
”Beda dengan pembangunan Jalan Diatas Perairan (JDP) dan Underpass yang matang. Ini seperti kajiannya dipaksakan, tidak ada pembanding. Dananya besar, tapi tidak dipertanggungjawabkan dengan efektif, tanah pengganti tidak jelas,” ujar politisi gaek asal kawasan seberang Nusa Penida, Klungkung ini.
sumber : NusaBali
