 |
| “Nantinya juga ada sekitar 14 pura di wilayah Desa Kubutambahan dan Desa Bungkulan yang harus direlokasi. Dua pura di antaranya merupakan situs budaya,” ujar Dewa Punia. “Memindahkan ribuan kepala keluarga dan belasan tempat suci (pura) itu bukan pekerjaan mudah,” imbuhnya. Ada pun dari 14 pura yang harus dipindahkan karena pembangunan bandara nanti, 9 unit di antaranya berada di wewidangan (wilayah) Desa Pakraman Kubutambahan, yakni Pura Puseh Penegil Dharma, Pura Negara Gambur Anglayang, Pura Madue Karang, Pura Dalem, Pura Desa, Pura Bale Agung, Pura Patih, Pura Dalem Puri, dan Pura Segara. Sedangkan 5 pura lainnya berada di wewidangan Desa Pakraman Bungkulan, masing-masing Pura Dalem Alit, Pura Bungkulan, Pura Desa, Pura Sari Besikan, dan Pura Dalem Purwa. Sementara 2 pura yang termasuk dalam Situs Purbakala, kata Dewa Punia, adalah Pura Madue Karang dan Pura Negara Gambur Anglayang di Desa Pakraman Kubutambahan. |
Dewa Punia Asa mengatakan, proses pembangunan Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Badung, 30 tahun silam, menjadi pengalaman betapa sulitnya memindahkan pura. Ketika itu, Bandara Ngurah Rai awalnya hendak dibangun di Desa Kelan, Kecamatan Kuta. Namun, karena ada beberapa pura yang harus digusur, akhirnya semua gagal total. “Itu sudah 30 tahun berlalu, nggak bisa memindahkan pura begitu saja. Jika harus memindahkan pura, krma setempat akan terdampak secara psikologis dan sosiologis. Nah, sosiologis masyarakat di sekitar kawasan pura yang direlokasi tersebut sangat perlu dipikirkan,” ujar Dewa Punia di Denpasar, Rabu (3/7).
Untuk rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara jika lokasinya dipilih di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, nantinya terdapat 14 pura yang mesti dipindahkan. Selain itu, ada pula Kuburan China yang harus digusur oleh proyek bandara. Yang tak kalah repot, kata Dewa Punia, nantinya ada puluhan ribu warga dari 8.012 KK yang rumahnya mesti tergusur jika bandara dibangun di Desa Kubutambahan. Penduduk yang harus direlokasi itu sebanyak 4.838 KK di antaranya berada di Desa Kubutambahan, sementara 3.174 KK lainnya berada di Desa Bungkulan (Kecamatan Sawan, Buleleng).
“Nantinya juga ada sekitar 14 pura di wilayah Desa Kubutambahan dan Desa Bungkulan yang harus direlokasi. Dua pura di antaranya merupakan situs budaya,” ujar Dewa Punia. “Memindahkan ribuan kepala keluarga dan belasan tempat suci (pura) itu bukan pekerjaan mudah,” imbuhnya. Ada pun dari 14 pura yang harus dipindahkan karena pembangunan bandara nanti, 9 unit di antaranya berada di wewidangan (wilayah) Desa Pakraman Kubutambahan, yakni Pura Puseh Penegil Dharma, Pura Negara Gambur Anglayang, Pura Madue Karang, Pura Dalem, Pura Desa, Pura Bale Agung, Pura Patih, Pura Dalem Puri, dan Pura Segara. Sedangkan 5 pura lainnya berada di wewidangan Desa Pakraman Bungkulan, masing-masing Pura Dalem Alit, Pura Bungkulan, Pura Desa, Pura Sari Besikan, dan Pura Dalem Purwa. Sementara 2 pura yang termasuk dalam Situs Purbakala, kata Dewa Punia, adalah Pura Madue Karang dan Pura Negara Gambur Anglayang di Desa Pakraman Kubutambahan.
Menurut Dewa Punia, dari sisi sosiologis krama Bali, memindahkan pura-pura dengan segala jenis upacara itu tidaklah ternilai harganya. “Kami sudah sampaikan ke pusat masalah ini. Pusat menyampaikan punya kajian. Tapi, kami akan menyampaikan juga kajian kami sesuai dengan yang diminta Gubernur,” katanya. “Sekali lagi, ini tidak mudah. Makanya, Pak Gubernur (Made Mangku Pastika sampai menyampaikan akan buang koin, karena itu tadi masalahnya,” lanjut birokrat lulusan Ilmu Urban dan Pengembangan Wilayah dari Erasmus University Amsterdam, Belanda ini. Kendati demikian, sebagai Ketua Tim Kecil Pencarian Lokasi Bandara, Dewa Punia belum mau menyerah. Rabu kemarin, Dinas Perhubungan-Informasi-Komunikasi di bawah pimpinannya kembali menerjunkan tim untuk meninjau lokasi bandara alternatif di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Sama seperti di Desa Kubutambahan (wilayah Buleleng Timur), di Desa Sumberkima (Buleleng Barat) juga dibidik 1.300 hektare lahan untuk Bandara Internasional Bali Utara.
“Tim saya masih melakukan pendataan dan cek lokasi. Nanti ada laporannya,” tandas Dewa Punia. Dia menambahkan, keputusan lokasi bandara ada di tangan Presiden SBY. Keputusan itu diambil atas usulan Gubernur kepada Menteri Perhubungan, yang dilanjut ke Presiden. Bandara baru itu sendiri tidak masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Buleleng yang masih dalam pembahasan. Dalam RTRW Provinsi Bali juga tidak jelas disebutkan lokasi bandara baru ini. RTRW Provinsi hanya menyebutkan lokasi bandara di Bali Utara atau Buleleng.
“Lokasinya belum ada ditentukan secara jelas dalam RTRW,” ujar Punia Asa sembari menyebut Bandara Internasional Bali Utara ini dicanangkan akan mulai digarap tahun 2014. Sementara, Komisi III DPRD Bali yang membidangi masalah pembangunan, lingkungan, dan perhubungan memberikan lampu hijau upaya pembangunan bandara di Buleleng ini. Menurut Ketua Komisi III DPRD Bali, I Gusti Ngurah Suryanta Putra, sekarang tinggal menunggu di mana lokasi final bandara. Suryanta Putra meminta soal lokasi bandara sebaiknya menunggu kajian teknis saja. ”Pembangunan bandara di Buleleng ini harus kedepankan kajian teknis. Kalau sudah ada kajian teknis, saya baru percaya. Kalau sekarang kan belum ada kajian teknis, nanti bisa blunder di masyarakat,” katanya secara terpisah di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Rabu kemarin.
“Menentukan lokasi bandara itu bukan hal gampang. Banyak kajian teknisnya. Saya yakin tim pengkaji yang dikerahkan sudah profesional,” lanjut politisi PDIP asal Tabanan ini. Sementara itu, Bupati Karangasem Wayan Geredeg juga menyiapkan lahan alternatif untuk lokasi Bandara Internasional Bali Utara, yang pembangunannya mengarah ke Buleleng ini. Lahan alternatif yang disiapkan Bupati Geredeg berada di wilayah Kecamatan Kubu, Karangasem. “Dalam waktu dekat, saya akan berupaya mempresentasikannya di Kementerian Perhubungan,” ujar Bupati Geredeg secara terpisah di Amlapura, Rabu kemarin. Bupati Geredeg berdalih, ada beberapa alasan kenapa pihaknya siapkan lahan alternatif di kawasan Kubu.
Pertama, Kecamatan Kubu berdekatan denagn Kecamatan Kubutambahan. Kedua, sebagian besar kawasan Kecamatan Kubu merupakan lahan kurang produktif, karena tanahnya kering dan kosong. Ketiga, harganya murah. Keempat, karena masih kosong, di kawasan ini tidak banyak ada rumah penduduk yang perlu direlokasi. Wilayah Kecamatan Kubu memiliki luas 23.472 hektare yang sepenuhnya lahan kering, terdiri dari lahan pekarangan (195 hektare), tegalan (10.739 hektare), hutan rakyat (375 hektare), perkebunan (4.361 hektare), hutan negara (6.014 hektare), dan lain-lain (1.766 hektare Menurut Bupati Geredeg, pihaknya mendukung pembangunan bandara baru di Buleleng, sehingga multiplayer efeknya bisa berimbas ke Karangasem. Sebab, Buleleng dan Karangasem bertetangga. Begitu pula sebaliknya, jika bandara dibangun di Karangasem, imbas ekonominya juga ke Buleleng. Karena itu, meski pemerintah pusat belum ada melakukan survei lokasi ke Gumi Lahar, Pemkab Karangasem melalui Bappeda sudah siapkan lahan bandara alternatif di Kecamatan Kubu.
“Kami sudah siap dengan data dan hasil kajian yang diperlukan pusat. Kami berharap Kecamatan Kubu bisa jadi alternatif lokasi pembangunan bandara,” jelas Bupati Karangasem dua kali periode yang juga Ketua DPD II Golkar Karangasem ini.
sumber : NusaBali
