Ketua KPU Bali, Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, menyatakan saat coblosan Pilgub nanti memang rentan terjadi kecurangan yang berjalan massif dan terstruktur. Hal ini berdasarkan pengalaman terjadinya berbagai kecurangan di Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pilkada. Menurut Lanang, pihaknya sepakat dengan Panwaslu Bali bahwa yang paling potensial terlibat kecurangan, termasuk dalam Pilgub nanti, adalah oknum petugas di TPS. Karena itu, KPU Bali mengingatkan, siapa pun yang terlibat dalam kecurangan nanti, ancamannya adalah pidana. “Termasuk oknum petugas KPPS seperti yang disampaikan Panwaslu. Kami dari KPU Bali menekankan kepada KPPS supaya mereka independen dan melaksanakan tugas sesuai aturan. Jika tidak, ancaman hukuman pidana berlaku,” tegas Lanang Perbawa di Denpasar, Jumat (3/5).
Lanang Perbawa menyebutkan, KPU Bali akan menempatkan masing-masing 7 personel KPPS di setiap TPS se-Bali saat coblosan Pilgub, 15 Mei nanti. Ada 6.371 TPS yang tersebar di 58 kecamatan pada 9 kabupaten/kota se-Bali, yang mesti dikawal ketat agar tidak terjadi kecurangan. Nah, KPPS termasuk petugas yang diandalkan untuk mengawal terciptanya Pilgub yang netral dan adil. Selain sudah diberikan bimbingan teknis dan buku saku, menurut Lanang Perbawa, petugas KPPS ini juga disumpah jabatannya. “Buku saku sudah kita berikan, mereka (KPPS) pun telah dibekali bimbingan teknis. Jadi, mereka wajib mengerti apa yang harus dipatuhi, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” tandas Komisioner KPU Bali asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini. Lanang menambahkan, untuk mencegah berbagai modus kecurangan Pilgub nanti, KPU Bali akan berkoordinasi dengan Panwaslu. Lagipula, sudah ada Babinsa dan Babimkamtibmas, serta Pengawas Independen, saksi-saksi dari kandidat, pengawas Pemilu Kabupaten/Kota di TPS nanti.
“Kalau mereka ini bisa maksimal dan koordinasi bagus, maka kecurangan bisa dicegah. Yang paling penting adalah bagaimana kandidat menerjunkan saksi di TPS (tiap kandidat harusnya mengugaskan 2 saksi per TPS, Red). Kita bertumpu kepada saksi kandidat dan Panwas,” ujar Lanang. Selama ini, kata Lanang, yang paling rentan terjadi adalah praktek money politics. Paradigma masyarakat yang pragmatis dalam menentukan pilihan calon, masih disasar kandidat untuk bermain. Lanang mencontohkan serangan money politics bermodus nasi bungkus. “Nasib bungkus dibagi-bagika di mana di dalamnya ada duit Rp 50.000 terbungkus plastik. Ini modus yang pernah terjadi, meskipun tidak heboh. Modus ini menarik bagi calon pemilih pragmatis, karena dasarnya money politics tanpa kecurangan di TPS,” katanya. Sementara, Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya mengatakan, kecurangan di TPS secara umum terjadi karena ada kesempatan.
“Sekarang para pihak seperti penyelenggara, Panwaslu, aparat keamanan, dan saksi-saksi yang berperan amankan TPS. Kita berharap Pilgub Bali 2013 ini menjadi Pilgub yang demokratis,” ujar Arjaya secara terpisah, Jumat kemarin. “Kan mau jadi contoh Pilgub yang berkualitas nasional. Ya, dari penyelenggara, Panwaslu, serta pihak-pihak pamangku kewenangan harus punya moral dan bertanggung jawab-lah. Kita juga berharap pihak keamanan dalam hal ini Babinsa dan Babinkamtibmas. Kami dari DPRD Bali hanya bisa menyarankan semua pihak harus punya komitmen mewujudkan Pilgub yang demokratis dan jurdil,” lanjut politisi militan PDIP ini. Di sisi lain, Ketua DPD Hanura Buleleng Gede Ngurah Wididana alias Pak Oles menyatakan di daerahnya rentan terjadi modus-modus kecurangan Pilgub, sebagaimana yang diisyaratkan Panwaslu. Sebab, Pak Oles punya pengalaman mengawal TPS-TPS di Buleleng yang rentan permainan.
“Kita sudah bisa baca permainan curang itu di mana, karena sudah pengalaman dalam berbagai Pemilu,” ujar Pak Oles, Jumat kemarin. Pak Oles pun akan berusaha mengawal ketat TPS yang dicurigai akan menjadi TPS 100 persen alias suryak siyu---kompak memenangkan kandidat tertentu, yang didahului intimidasi.
“Modusnya kan tetap sama seperti sebelumnya. TPS-TPS di pegunungan nggak mungkin. Yang digalang justru di TPS yang tidak terpantau,” tandas Pak Oles. Panwaslu Bali sebelumnya mengingatkan ada belasan modus kecurangan yang membayangi coblosan Pilgub, 15 Mei 2013 nanti. Salah satu modus kecurangan yang potensial terjadi adalah menyuap calon pemilih supaya tidak datang ke TPS, terutama di TPS yang basis kandidat lawan. Ada juga modus TPS 100 persen karena suryak siu untuk menangkan kandidat tertentu, dengan diawali intimidasi sebelumnya. Modus kecurangan lainnya lagi, versi Panwaslu, adalah memilih dua kali dalam satu TPS yang sama, memanggil nama ganda atau lebih dari sekali yang berpeluang dilakukan petugas, mewakilkan pemilih lain terutama Lansia yang tidak bisa hadir untuk nyoblos di TPS, mengintimidasi calon pemilih untuk memilih kandidat tertentu, tangan ditempeli alat untuk menciptakan suara sah, tangan ditempeli alat untuk menciptakan suara tidak sah, hingga menyuap pemilih di TPS agar memilih kandidat tertentu. Ketua Panwaslu Bali, Made Wena, mengakui kecurangan-kecurangan itu salah satunya justru diduga bisa dilakukan oknum KPPS.
”Kalau kandidat (Cagub-Cawagub) tidak mungkin melakukan kecurangan. Tapi, dorongan kecurangan itu potensial terjadi melalui KPPS. Disuruh atau tidak, KPPS potensial melakukan kecurangan untuk memenangkan kandidat tertentu,” ujar Made Wena, Kamis (2/5). Sementara itu, dua pasangan Cagub-Cawagub yang akan tarung head to head di Pilgub Bali 2013, AA Puspayoga-Dewa Sukrawan alias PAS (kandidat nomor urut 1 yang diusung PDIP-PKS) dan Mangku Pastika-Ketut Sudikerta alias Pasti-Kerta (kandidat nomor urut 2 yang diusung Koalisi Bali Mandara), mendapat kesempatan tiga kali berdebat di televisi. Acara depat kandidat seri pertama akan dilaksanakan Sabtu (4/5) malam ini pukul 20.00 Wita, ditayangkan langsung TVOne. Acara debat kandidat malam ini bakal dilaksanakan di Hotel Aston, Jalan Gatot Subroto Barat Denpasar. Untuk debat yang disiarkan langsung TVOne malam ini, ada dua panelis nasional dan satu panelis dari Bali yang dilibatkan KPU.
Sedangkan acara debat kandidat seri kedua dijadwalkan akan berlangsung 7 Mei 2013, dengan ditayangkan langsung tiga televisi televisi lokal yakni TVRI Bali, Dewata TV, dan Bali TV. Sementara untuk debat terakhir (seri ketiga) dilaksanakan 10 Mei 2013, dengan ditayangkan langsung Metro TV. Menurut Ketua Kelompok Kerja Kampanye KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, durasi setiapkali debat Cagub-Cawagub dirancang selama 1,5 jam di luar jeda iklan. Debat juga melibatkan panelis dari tokoh nasional dan daerah. “Untuk debat yang disiarkan langsung TVOne (malam ini), ada dua panelis nasional dan satu panelis dari Bali. Sedangkan debat yang disiarkan televisi lokal, 7 Mei, komposisi panelisnya berkebalikan, yakni dua dari Bali dan satu dari nasional," katanya. Khusus untuk debat kandidat yang ditayangkan Metro TV, 10 Mei, disepakati tidak meggunakan panelis.
sumber : NusaBali