Rabu, 8 Pebruari 2012, 05:39
| I Wayan Koster |
Utak-atik siapa yang akan didorong ke Senayan jika Koster di-PAW dari keanggotaan DPR ini kini menjadi pembicaraan di lingkungan DPD PDIP Bali. Wacana ini diduga kuat sengaja digelindingkan para Caleg PDIP untuk kursi DPR dari Dapil Bali yang gagal meluncur ke Senayan dalam Pileg 2009 lalu.
Informasi yang dihimpun di Denpasar, Selasa (7/2), ada tiga Caleg PDIP Dapil Bali yang dielus-elus akan menggantikan Koster dengan status PAW, jika nanti Koster terseret kasus wisma atlet. Mereka masing-masing I Gusti Ayu Eka Sukmadewi Djaksa, Ida Ayu Indra Kondi Santosa, dan Adenan. Di antara ketiga nama Caleg PDIP ini, duo Srikandi yakni Dewi Djaksa dan Indra Kondi Santosa yang lebih berpeluang, mengingat perolehan suaranya dalam Pileg 2009 lalu. Namun, versi lain menyebutkan, justru Adenan yang lebih berpeluang menggantikan Koster di Senayan, meskipun perolehan suaranya paling kecil dalam Pileg
2009 lalu.
2009 lalu.
Masalahnya, menurut sumber di lingkaran DPD PDIP Bali, Dewi Djaksa dan Indra Kondi dianggap tidak mungkin menggantikan Koster di Senayan, lantaran keduanya pindah partai. Dewi Djaksa—mantan anggota Fraksi PDIP DPR dari Dapil Bali dua kali periode—dikabarkan sudah lompat pagar ke Gerindra. Sedangkan Indra Kondi masuk di MKGR.
Belakangan, Indra Kondi santer diisukan juga akan pindah ke Gerindra melalui jaringan Perempuan Indonesia Raya (Pira). “Jika melihat konstelasi ini, maka Adenan yang paling mungkin ke Senayan seandainya Koster di-PAW dari keanggotaan DPR,” jelas elite PDIP Bali yang enggan namanya dikorankan, Selasa kemarin.
Sekadar mengingatkan, dalam Pileg 2009 lalu, PDIP meluncurkan empat wakilnya ke Senayan sebagai anggota DPR dari Dapil Bali. Mereka masing-masing Wayan Koster (politisi PDIP asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang meraih suara terbanyak dengan 185.901 suara), Made Urip (politisi PDIP asal Marega, Tabanan yang meraih 135.415 suara), I Nyoman Dhamantra (politisi PDIP asal Denpasar/70.241 suara), dan I Gusti Agung Rai Wirajaya (politisi PDIP asal Denpasar/54.803 suara).
Sedangkan Dewi Djaksa, Caleg PDIP yang menempati posisi kelima dalam perolehan suara, harus rela tersingkir. Padahal, Dewi Djaksa mengantongi sekitar 37.623 suara. Dia jauh mengungguli politisi Gerindra asal Buleleng, Anak Agung Jelantik, yang lolos ke Senayan dengan hanya mengantongi suara kisaran 11.000-an.
Sebaliknya, Indra Kondi yang menduduki peringkat enam dalam daftar peraih suara terbanyak Caleg PDIP Dapil Bali, juga harus tersingkir. Perempuan notaris ini tersingkir dengan modal 24.084 suara. Sementara, Adenan (politisi asal Karangasem yang kini Wakil Bendahara DPD PDIP Bali) dalam Pileg 2009 lalu tercecer di peringkat tujuh dengan 19.750 suara.
Sementara, Ketua DPD PDIP Bali Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat belum bisa dikonfirmasi terkait kasak-kusuk PAW untuk Koster. Saat dihubungi kemarin, ponselnya bernada mailbox. Ketika hendak ditemui di kantornya, DPRD Bali, salah seorang staf menyebut Ketua Dewan ini sedang ada kegiatan dinas luar kota.
Dikonfirmasi terpisah, Adenan membantah ada pembahasan PAW Koster di DPD PDIP Bali. Menurut Adenan, isu PAW Koster itu adalah wacana yang sengaja dihembuskan pihak tertentu. ”Nggak ada pembahasan PAW Koster. Wong jadi saksi saja di KPK belum, apalagi tersangka. Memang Pak Koster dibahas di DPD PDIP Bali, tetapi beliau sudah dikonfirmasi dan menyatakan tidak terlibat,” ujar Adenan. Sedangkan Sekretaris DPD PDIP Bali Nyoman Adi Wiryatama, dengan tegas mengatakan status Koster baru tahap dicekal. DPD PDIP Bali tidak berwenang bicara soal kasus Koster, karena ini sudah ranah DPP PDIP. “Sebagai kader dari Bali, kita hanya berharap Koster kooperatif. Namun, itu sudah ranah DPP PDIP,” ujar Adi Wiryatama.
Di sisi lain, Ketua Fraksi PDIP DPR Puan Maharani, menyatakan pihaknya menghormati langkah KPK yang mencekal Koster. Namun, PDIP masih yakin Koster tidak terlibat kasus wisma atlet. Menurut Puan, Koster sudah dipanggil. Dari situ, Koster menyatakan tidak terlibat.
"Kami panggil Pak Wayan (Koster), beliau katakan tidak terlibat. Tapi, kalau KPK mencekalnya, itu kami hormati juga," jelas Puan dilansir detikcom sebelum menghadiri rapat paripurna di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa kemarin. Puan mengatakan, DPP PDIP siap melakukan mekanisme internal apabila ke depan ada langkah-langkah baru KPK untuk Koster. "Saat ini masih posisi dicekal, kami kedepankan asas praduga tidak bersalah. Kalau ke depan ada langkah KPK, maka kami akan lakukan mekanisme internal," ujar putri Ketua Umum DPP PDIP Megawati ini.
Bagaimana hasil evaluasi DPP PDIP soal Koster? "Apa yang kami pegang, beliau katakan tidak terlibat. Kami taat hukum dan Pak Wayan akan diminta klarifikasi. Kita ikuti proses hukum ini. Itu yang bisa kami lakukan dan meminta ini bisa dilakukan adil dan proporsional," papar Puan yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga.
Sebelumnya, Koster mengaku kaget dan mempertanyakan dasar KPK mencekal dirinya. "Saya kaget saja dicekal, saya nggak ngerti apa dasarnya, apakah karena saya disebut-sebut dalam persidangan, sehingga KPK mempertimbangkan saya harus dicekal," cetus Koster kepada wartawan di Gedung DPR Senayan pasca pencekalan dirinya, Jumat (3/2) lalu.
Koster yakin dirinya tak terlibat kasus wisma atlet. "Itu kewenangan KPK. Tugas saya sekarang adalah membuktikan bahwa saya nggak pernah terima uang, seperti yang dituduhkan, seperti keterangan yang dikatakan dalam persidangan," katanya. Koster juga berkomitmen tidak akan kabur ke luar negeri dan berjanji akan kooperatif. "Nggak dicekal pun, saya nggak akan lari ke luar negeri. Saya juga jarang ke luar negeri," katanya. “Saya juga akan kooperatif. Kalau saya diperiksa KPK, ya saya akan datang. Nggak ada masalah."
Kalau toh nanti ditetapkan sebagai tersangka, Koster siap mengikuti prosesnya. “Nanti kita lihatlah perkembangannya seperti apa, apakah perlu tim hukum atau tidak. Saya tidak mau memberatkan partai. Nanti akan saya hadapi sendiri. Kalau toh butuh bantuan hukum, ya nanti akan saya cari sendiri,” terang Insinyur Matematika lulusan ITB ini. Koster juga mengaku siap jika kelak dinonaktifkan dari keanggotaan DPR kalau jadi tersangka. "Ya, silakan dinonaktifkan, ya kita ikutin saja, kita pasrah.”
Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Trimedya Panjaitan, juga senada dengan Puan. Menurut Trimedya, pihaknya masih percaya Koster tidak terlibat kasus dugaan suap proyek wisma atlet yang telah menyeret dua politisi Demokrat, Angelina Sondakh dan Muhammad Nazaruddin, sebagai tersangka ini.
Ditegasklan Trimedya, dicegah berpergian ke luar negeri, belum tentu Koster jadi tersangka. "Kalau orang dicekal di KPK, belum tentu jadi tersangka. Banyak yang dicekal, tapi tidak jadi tersangka," kata Trimedya seraya mengaku tidak tahu, bukti apa yang dimiliki KPK hingga mencekal Koster.
Trimedya sendiri mengaku sempat bertemu Koster. Saat itu, dia meminta agar Koster memenuhi agenda pemeriksaan KPK sebagai saksi ketika pemanggilan pertama. Koster jangan sampai tidak hadir dalam panggilan itu, karena justru akan menimbulkan penilaian yang buruk.
"Saya minta ke dia (Koster), jelaskan sejelas-jelasnya ke penyidik, walaupun ada saksi yang mengatakan Pak Koster menerima aliran dana. Dia juga bilang sudah siap risikonya. Saya juga baru tahu meskipun umur dia 50 tahun, anaknya baru 6 tahun. Jadi, mungkin dia perlu konsolidasi dengan keluarga," kata anggota Komisi III DPR ini dikutip Kompascom terpisah di Senayan kemarin. Menurut Trimedya, pihaknya juga akan menyiapkan tim pembela untuk mendampingi Koster ketika pemeriksaan, jika diperlukan. "Kita kan ada lembaga bantuan hukum. Banyak lawyer-lawyer yang ada di PDIP," katanya.
Sementara itu, tersangka Angelina Sondakh alias Angie (anggota Banggar Komisi X DPR dari Fraksi Demokrat) akan dihadirkan dalam persidangan kasus wisma atlet dengan terdakwa Nazaruddin (mantan Bendahara Umum DPP Demokrat) di Pengadilan Tipikor. Nantinya, kesaksian Angie di persidangan Nazaruddin akan dijadikan KPK sebagai alat bukti. "Apa yang disampaikan di persidangan, bisa dijadikan alat bukti. Apa pun bisa menjadi keterangan yang berharga," ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnain, di Jakarta, Selasa kemarin. Zulkarnain menyatakan keterangan Angie itu nantinya akan dicatat dan ditelaah oleh jaksa KPK, lalu disampaikan kepada penyidik yang tengah mengusut berkasnya. "Jaksa bisa memberitahukan kepada pimpinan dan penyidik untuk mengembangkan," katanya.
Untuk memperkuat apa yang ada di surat dakwaan, jaksa KPK akan memanggil saksi-saksi terkait kasus suap wisma atlet dengan terdakwa Nazaruddin. Angie selaku tersangka baru pun akan dihadirkan di sidang Nazaruddin sebagai saksi. "Jaksa akan menghadirkan Ibu Angelina Sondakh di persidangan Nazaruddin," ujar Jubir KPK Johan Budi.
KPK berharap Angie dapat memberikan keterangan yang sejujurnya di depan penyidik. Selain itu, KPK juga berharap tidak ada pihak yang mengganggu Angie dalam memberikan keterangan. "Kami berharap disampaikan apa adanya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengganggu penyampaian (Angie) itu," tandas Zulkarnain.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut siapa yang mungkin mengganggu Angie, Zulkarnain tidak menjelaskan secara rinci. Dia hanya mencontohkan, hal semacam itu sering terjadi dalam penegakan hukum. "Selama ini, sering ada kasus semacam itu, ada yang mau memberikan keterangan tetapi diganggu, sehingga akhirnya LPSK turun. Dalam kasus hukum, banyak kan seperti itu," papar mantan koordinator staf ahli Jaksa Agung ini.
sumber : NusaBali
