Semua Siap "Buka-bukaan", Tuk Ungkap "Kongkalikong" Bedah Rumah

Sabtu 26 Maret 2011

DENPASAR - Kisruh program bedah rumah pemerintah provinsi yang ditembakkan Fraksi Golkar DPRD Bali, akhirnya mencapai klimaks. Tiga kekuatan besar di Dewan, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, dan Fraksi Demokrat sepakat untuk mengusut masalah ini dengan memanggil kontraktor bedah rumah. Dinas Sosial Provinsi Bali pun akan dihadirkan di Gedung Dewan untuk membedah persoalan.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, Nengah Tamba, mengatakan nantinya lintas Komisi harus turun tangan untuk rembug masalah bedah rumah. “Supaya fakta yang memang melenceng dari mekanisme, baik pengerjaan
maupun penggunaan anggaran, terungkap jelas. Saya di Fraksi Demokrat akan maksimal bersama petugas kami di partai,” ujar Nengah Tamba yang juga anggota Komisi II DPRD Bali di Gedung Dewan, Nitimandala Denpasar, Jumat (25/3).

Menurut politisi Demokrat asal Jembrana ini, sekarang bukan lagi tataran soal program, namun mengarah ke teknis di lapangan. Tamba pun siap membina anggotanya, jika ada di antara mereka yang terlibat dalam ‘kongkalikong’ proyek bedah rumah seperti ditudingkan Fraksi Golkar.

“Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita jangan ribut di media soal program saja. Karena bedah rumah ini sasarannya masyarakat miskin. Kalau ada anggota Dewan yang terlibat, sebut saja. Kalau indikasinya mereka ikut main, ya ditindak saja,” ujar Tamba.

Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Bali dari Fraksi PDIP, Made Arjaya, mengatakan jalan keluar terbaik mengatasi masalah bedah rumah ini adalah menghadirkan pihak kontraktor. Ditegaskan Arjaya, evaluasi harus dilakukan kalau memang pelaksanaan program bedah rumah menyimpang, baik menyangkut proses tender maupun mekanisme pengerjaan di lapangan.

“Kalau ada penyimpangan, Komisi I Dewan yang membidangi masalah ini berhak memanggil kontraktor, Dinas Sosial, sampai dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Bali yang selama ini menjadi ujung tombak pengadaan barang dan jasa di Pemprov,” tandas Arjaya secara terpisah, Jumat kemarin.

Bagaimana sikap Fraksi Golkar sendiri? Fraksi yang melempar bola panas bedah rumah ini menyatakan siap saja buka-bukaan. Pasalnya, yang dikritisi bukanlah program Gubernur, melainkan pelaksanaan bedah rumah di lapangan. Hal itu ditegaskan anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Cokorda Gde Ngurah. “Kita bukan pepesan kosong belaka dalam mengkritisi. Kalau tanpa ada fakta, kenapa teriak? Rekan kami, Wayan Gunawan (Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali) banyak menemukan fakta bedah rumah di Bangli bermasalah. Belum lagi, data yang saya kantongi di Klungkung,” ujar mantan Bupati Klungkung dan Ketua DPD II Golkar Klungkung ini.

Menurut Cok Ngurah, bukan hanya masalah pelaksanaan bedah rumah saya yang dikritisi Fraksi Golkar, namun juga masalah-masalah lainnya. Fraksi Golkar siap buka-bukaan terkait berbagai masalah ini.

“Ada masalah proyek jalan, masalah penanganan pasien JKBM (jaminan kesehatan bagi masyarakat), sampai dengan masalah perekonomian Bali, sebagaimana diungkap Fraksi Golkar sebelumnya. Kita bertanggung jawab dengan omongan kita,” tegas Cok Ngurah.

Informasi yang dihimpun, Jumat kemarin, persoalan jalan yang benyah latig (rusak parah) kembali menggelinding dalam rapat Komisi III DPRD Bali. Rapat untuk membahas jalan rusak itu digelar Komisi III dengan melibatkan Dinas PU Bali. Dalam rapat tersebut, pihak eksekutif ditantang untuk segara membenahi jalan-jalan rusak, seperti rute Payangan (Gianyar)-Kintamani (Bangli). Sumber di Dewan menyebutkan, anggota Komisi III DPRD Bali, Wayan Sukaja, bahkan sampai menantang Dinas PU untuk segera menurunkan bantaun perbaikan jalan. “Kalau tidak, Sukaja siap ditanam di jalan rusak yang ada di Payangan itu, sebagai bukti membela kepentingan rakyat. Sukaja (anggota Fraksi PDIP) marah besar, karena di daerah Tabanan juga sangat banyak ada jalan benyah latig,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Sosial Provinsi Bali menyatakan siap buka-bukaan terkait masalah bedah rumah. Bahkan, Dinas Sosial menantang DPRD Bali agar sebaiknya turun ke lapangan bersama Dinas Sosial dan kontraktor bedah rumah. “Kami siap memaparkan masalah bedah rumah itu. Namun, sebaiknya kita cek saja bersama-sama ke bawah, biar rekan di DPRD Bali juga tahu kondisi di lapangan,” tandas Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, I Ketut Susrama, saat dikonfirmasi, Jumat kemarin.

Menurut Susrama, banyak faktor yang mempengaruhi persoalan bedah rumah di lapangan. “Tapi prinsipnya, saya siap dipanggil Dewan. Kita akan paparkan proses, mekanismenya, serta pelaksanaan tender bedah rumah. Ya, supaya tidak ada kecurigaan, biar klir masalahnya,” tegas Susrama.

Dikonfirmasi secara terpisah sebelumnya, Kamis (24/3), pihak kontraktor bedah rumah Pemprov Bali dari PT Adi Murti, juga mengatakan siap memberikan pertanggungjawaban di hadapan DPRD Bali. "Kami siap, tapi hingga kini belum ada surat panggilan," ujar Wayan Madia, kontraktor dari PT Adi Murti. Menurut Wayan Madia, bedah rumah tidak terpaku pada angka Rp 26 juta saja, karena terkait dengan berbagai kondisi di lapangan, termasuk masalah tranportasi untuk mengangkut material. "Pada umumnya, lokasi rumah warga miskin pasti jauh dari jalan raya, sehingga mempengaruhi biaya dan pengangkutan material, karena bisa dua kali angkut,” jelas Wayan Madia. “Kita bekerja sudah sesuai dengan bestek yang ditetapkan Pemprov Bali. Bestek itu sudah dijelaskan dan sosialisasinya sejak awal. Kepala desa dan warga tahu itu," imbuhnya.

Persoalan bedah rumah merupakan satu dari sederet program Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang dikritisi Fraksi Golkar, karena pelaksanaannya dianggap melenceng. Selain bedah rumah, Fraksi Golkar juga menohok masalah dana nganggur sebesar Rp 500 miliar yang diparkir di BPD Bali, padahal banyak jalan benyah latig yang memerlukan penanganan.

Khusus untuk program bedah rumah, Fraksi Golkar memasalahkan proses tender yang dianggap sarat diwarnai kongkalikong, hingga ada pihak legislatif maupun eksekutif ikut bermain. Salah satu indikasinya, ada pihak yang sampai tiga kali berturut-turut memenangkan tender bedah rumah. Sasaran bidik program bedah rumah juga dituding ada pilih kasih, dengan melihat faktor dukungan di Pilgub. Fraksi Golkar, sebagaimana dibeberkan Ketua Harian DPD I Golkar Bali I Gusti Putu Wijaya bersama Ketua Fraksi Wayan Gunawan, menyatakan sebaiknya bedah rumah ini tidak melalui tender, melainkan swakelola. "Kita tahu kehidupan masyarakat pedesaan. Kalau dilakukan dengan swakelola, kita akan mampu menarik partisipasi dan kegotong-royongan," ujar Wijaya dalam jumpa persnya, Kamis siang.

Wijaya kemudian mencontohkan program bedah rumah yang dilaksanakan Golkar Bali, dengan anggaran hanya Rp 15 juta per unit. "Setelah kita berikan swakelola, bedah rumah itu hanya Rp 15 juta. Biaya yang terakumulasi sebenarnya Rp 40 juta jatuhnya. Ternyata hasilnya bagus,” jelas Wijaya. Ditegaskannya, program bedah rumah yang dijalankan Golkar di Bali bisa maksimal dengan biaya Rp 15 juta, lebih murah dari bedah rumah Pemprov yang Rp 26 juta dengan spesifikasi yang sama.

sumber : NusaBali