DENPASAR - Jurus pasang badan Fraksi PDIP DPRD Bali untuk Gubernur Made Mangku Pastika terkait serangan Fraksi Golkar soal kebijakan pemerintah, utamanya program bedah rumah, berbuntut panjang. Fraksi Golkar diinstruksikan induk partainya untuk melawan dan semakin kencang membongkar penyimpangan program bedah rumah yang dijalankan Gubernur Pastika.
Sehari pasca Fraksi PDIP melakukan pembelaan terhadap Gubernur Pastika, DPD I Golkar Bali secara khusus menggelar jumpa pers di Denpasar, Kamis (23/3). Intinya, DPD I Golkar Bali instruksikan Fraksi Golkar untuk melawan manuver kubu PDIP.
Dalam jumpa pers kemarin, Ketua Harian DPD I Golkar Bali I Gusti Putu Wijaya didampingi Sekretaris DPD I Dewa Ayu Sri Wigunawati dan Bendahara DPD I Made Baktiyasa. Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Wayan Gunawan, juga hadir dalam jumpa pers tersebut.
DPD I Golkar Bali menegaskan dukung penuh dan back up sikap kritis yang dilakukan Fraksi Golkar DPRD Bali terhadap kebijakan pemerintah. Golkar pun menyatakan komit untuk membela masyarakat yang tidak mendapatkan hak-haknya, serta jadi korban pilih kasih dalam pelayanan program pemeirntah. Golkar juga mengingatkan, program pro rakyat seperti bedah rumah dan jaminan kesehatan bagi masyarakat (JKBM) yang dijalankan Pemprov Bali, itu bukan program PDIP. "Bedah rumah dan JKBM ‘kan bukan programnya PDIP, tapi program yang dicerminkan visi misi paket Pastika-Puspayoga (Gubernur-Wakil Gubernur Bali yang kebetulan diusung PDIP)," ujar Sri Wigunawati.
Sedangkan IGP Wijaya menegaskan, Golkar sebetulnya sangat pro dengan kebijakan Pemprov Bali. Namun, kalau ada kebijakan pemerintah yang dianggap melenceng, Golkar bersinergi dengan fraksi untuk mengkritisinya, terutama masalah bedah rumah ini.
Menurut Wijaya, kalau dilihat persoalannya, sebenarnya masih ada celah program bedah rumah diserahkan dengan swakelola. Untuk Rp 100 juta ke bawah, ada penunjukkan dengan Keprres 54 Tahun 2010. Sedangkan untuk dana Rp 26 juta yang dialokasikan Pemprov Bali untuk bedah rumah (per unit), diharapkan bisa maksimal. "Kita tahu kehidupan masyarakat pedesaan. Kalau dilakukan dengan swakelola, kita akan mampu menarik partisipasi dan kegotong-royongan," ujar Wijaya.
Wijaya kemudian mencontohkan program bedah rumah yang dilaksanakan Golkar Bali, dengan anggaran Rp 15 juta per unit. "Setelah kita berikan swakelola, bedah rumah itu hanya Rp 15 juta. Biaya yang terakumulasi sebenarnya Rp 40 juta jatuhnya. Ternyata hasilnya bagus,” jelas politisi Golkar asal Kerambitan, Tabanan ini.
Dipaparkannya, ada bedah rumah Golkar di Tabanan yang hanya menghabiskan Rp 15 juta, yang spesifikasinya sama dengan bedah rumah Pemprov Bali. Bedah rumah dari Golkar itu, kata Wijaya, atas nama keluarga I Nengah Winata di Banjar Penebel Kaja, Desa/Kecamatan Penebel.
Wijaya juga menyinggung soal program JKBM yang dijalankan Gubernur Pastika. Menurut Wijaya, kalau bisa keseluruhan masyarakat Bali dapat menikmati JKBM. "Kepada pelaksana JKBM itu, baik rumah sakit maupun dokter yang menerima pasien, hendaknya tidak ada perbedaan layanan. Jangan pilih kasih dalam pelaksanaan JKBM," ujar Wijaya.
Selain itu, masalah infrastruktur juga disinggung Wijaya. Menurut dia, banyak jalan yang benyah latig (rusak parah), terutama jalan yang menghubungkan antara desa dan lingkungan dan menghubungkan kecamatan dengan desa. "Kami instruksikan Fraksi Golkar memperjuangkan semuanya, ya masalah bedah rumah, JKBM, hingga persoalan jalan rusak ini," tandas mantan anggota DPR dua kali periode ini.
Sementara, Ketua Fraksi Golkar Wayan Gunawan menegaskan, pihaknya tidak ada maksud untuk menjelek-jelekkan Gubernur atas tohokan terhadap kebijakan Pastika. "Tidak ada sedikit pun maksud seperti itu. Buktinya, Fraksi Golkar setujui RAPBD-nya. Bedah rumah 1.000 unit yang diprogramkan Gubernur juga kami dukung, justru kita yang minta itu di rapat gabungan,” terang Gunawan yang juga Ketua DPD II Golkar Bangli.
Hanya saja, menurut Gunawan, Fraksi Golkar mengkritisi pelaksanaan kebijakan yang dijalankan pemerintah. Misalnya, soal pertumbuhan ekonomi Bali digembar-gemborkan sudah melebihi target, tapi secara riiil di fakta di lapangan, masyarakat tidak menikmati pertumbuhan ekonomi itu.
“Yang kami tekanankan itu mekanisme dan pangawasannya yang lemah," tegas Gunawan. "Kita berharap Gubernur koordinasi dengan kepala daerah (Bupati/Walikota). Nggak ada Gubernurnya PDIP lagi, karena Gubernur itu milik masyarakat," imbuh politisi Golkar asal Batur, Kintamani, Bangli seraya mengingatkan kebijakan politisi dan kepemerintahan itu harus dibedakan. Sementara itu, Fraksi Demokrat DPRD Bali juga ‘panas’ atas klaim Fraksi PDIP terhadap program bedah rumah yang dijalankan Gubernur Pastika. Menurut Ketua Fraksi Demokrat, Nengah Tamba, program bedah rumah adalah program nasional, bukan programnya PDIP.
"Itu program Menko Kesra yang diprogramkan pemerintahan SBY. PDIP kok enaknya mengklaim? Di seluruh Indonesia ada itu (program bedah rumah)," tandas Nengah Tamba secara terpisah di Denpasar, Kamis kemarin. Ditegaskan Tamba, Fraksi Demokrat DPRD Bali setuju kontraktor penggarap bedah rumah dipanggil saja, terkait program bedah rumah yang dianggap bermasalah ini. "Supaya tidak hanya perang di media, lebih baik panggil saja itu kontraktornya, agar jelas masalahnya. Saya intruksikan anggota saya di Komisi agar panggil kontraktornya," ujar politisi Demokrat asal Jembrana ini. Dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Kamis kemarin, pihak kontraktor bedah rumah Pemprov Bali dari PT Adi Murti, mengatakan siap memberikan pertanggungjawaban di hadapan DPRD Bali. "Kami siap, tapi hingga kini belum ada surat panggilan," ujar Wayan Madia, kontraktor dari PT Adi Murti.
Menurut Wayan Madia, bedah rumah tidak terpaku dengan angka Rp 26 juta saja, karena terkait dengan berbagai kondisi di lapangan, termasuk tranportasi mengangkut material. "Pada umumnya, lokasi rumah warga miskin pasti jauh dari jalan raya, sehingga mempengaruhi biaya dan pengangkutan material, karena bisa dua kali angkut,” jelas Madia. “Kita bekerja sudah sesuai dengan bestek yang ditetapkan Pemprov Bali. Bestek itu sudah dijelaskan dan sosialisasinya sejak awal. Kepala desa dan warga tahu itu," imbuhnya.
Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD Bali pasang badan untuk Gubernur Pastika, menyusul serangan Fraksi Golkar. PDIP tak mau program yang pro rakyat diotak-atik, namun mereka siap melakukan pengusutan jika program bedah rumah sarat kongkalikong dalam pelaksanaannya.
Anggota Fraksi PDIP, Made Arjaya, mengingatkan program bedah rumah adalah program PDIP yang dilaksanakan Gubernur Pastika bersama Wagub AA Ngurah Puspayoga. Sehingga, program ini adalah program PDIP yang diperuntukkan demi masyarakat. “Jangan sampai masyarakat menjadi korban gara-gara kritikan yang ada muatan politiknya. Bedah rumah ‘kan program PDIP. Jadi, kami membela yang dibuat PDIP untuk masyarakat miskin,” tandas Arjaya yang juga Ketua Komisi I DPRD Bali, Rabu (23/3).
Arjaya menegaskan, PDIP dan dirinya selaku kader partai akan mati-matian membela program yang pro rakyat ini. “Pastika-Puspayoga itu pasangan Gubernur-Wakil Gubernur yang diusung PDIP. Sekali lagi, yang diusung PDIP. Saya tidak menyebutkan Pastika adalah Gubernur PDIP,” katanya.
“Tapi, ini partai kami (PDIP) sudah disentuh. Ayo kita buka-bukaan kalau soal bedah rumah ini dimasalahkan. Kalau kontraktornya nakal, ayo kita usut sama-sama. Kalau memang tendernya bermasalah atau nilai proyek bedah rumah Rp 26 juta per unit dipotong dan ada setoran ke eksekutif, kami siap mengusutnya.”
sumber : NusaBali
