 |
| Anggota DPD RI asal Bali Gede Pasek Suardika mengunjungi Lapas Kerobokan, Badung, Bali, Kamis (24/12/2015). |
Di Luar Negeri Bentrok Ormas Bali Disebut Bentrok Antar Geng, Pasek: ‘Masih Ada Waktu’
MANGUPURA - Anggota DPD RI, Gede Pasek Suardika menjelaskan, bentrok antar ormas di Lapas Kerobokan Badung, Bali beberapa waktu lalu sangat berdampak bagi pariwisata Bali.
Yang ia tahu, informasi yang beredar di luar negeri menjelaskan bahwa ada pertengkaran antar geng. Tentu saja, hal itu dapat memicu adanya kemerosotan pariwisata.
"Atas hal ini Kemenkum HAM, Pemkab Badung, Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar harus betul-betul mencari solusi. Karena menjadi pembicaraan di luar negeri dan berdampak bagi Pariwisata Bali," kata Pasek, Kamis (24/12/2015).
Pasek menjelaskan, ketika ia di luar negeri, banyak kawannya menanyakan mengenai berita yang beredar bahwa ada perang antar geng. Apalagi, sementara ini bertepatan dengan Natal.
“Saya cuma menjelaskan, bahwa itu tidak benar. Itu perkelahian antar anak-anak muda," ungkapnya.
Pasek mengaku, bahwa konotasi bahasa genk ialah organisasi massa yang begerak di dunia hitam.
Lantas, dengan adanya konotasi tersebut, sangat berbanding terbalik dengan lambang-lambang atau taksu yang dimunculkan ormas di Bali.
"Simbol itu metaksu dan memiliki sastra-sastra agama. Saat ini, masih ada waktu berbenah," tegasnya.
Pasek memaparkan, bubar atau tidaknya sebuah ormas itu memang kewenangan Pemprov Bali. Sehingga, Pemprov yang mesti mengambil sikap dalam hal ini.
Meski pada dasarnya, ormas diakui oleh undang-undang. Yang tidak, ialah organisasi yang menjual/menjadi beking merujuk pada hal negatif. Itu yang tidak boleh.
"Kalau konflik bisa terjadi, antar desa atau kelompok tertentu. Tapi, dengan memahami potensi, pasti bisa dicegah," pungkasnya.
2 Ormas Bentrok, Pasek Pertanyakan ‘Bali Mandara’
MANGUPURA - Slogan Bali Mandara (aman, damai, sejahtera) menjadi pertanyaan sendiri bagi politisi Bali, Gede Pasek Suardika.
Menurut dia, adanya bentrok antar ormas adalah pembuktian bahwa Pemprov Bali harus berani mengambil sikap terhadap hal ini. Sebab, dampak bentrok di Lapas Kerobokan cukup membuat kekhawatiran terhadap pariwisata Bali.
"Pemprov harus nyata melaksanakan Bali Mandara. Dari keamanan, damai dan sejahteranya. Jangan hanya Mandara itu ditempel saja di tol-tol atau di tempat lainnya. Mandara itu, ya, begini ini ada persoalan seperti ini harus mampu mengatasi dan memberikan solusi," tegas Pasek usai mengujungi Lapas Kelas II A, Kerobokan, Badung, Denpasar, Bali, Kamis (24/12/2015).
Pasek mengaku, persoalan kemanan dengan berujung pembubaran ormas adalah kewenangan Pemprov Bali. Dengan begitu, Pemprov mesti mengambil sikap.
Dia mencontohkan, pasca insiden itu, pemprov bisa saja melakukan pengamanan dengan melibatkan polisi, keamanan lapas dan pecalang. Keamanan dan sarana keamanan untuk personil ditingkatkan.
"Lapas ini juga dihuni oleh orang asing. Jika orang asing menjadi korban, resikonya lebih lagi. Dengan Bali Mandara, keamanan untuk pecalang dan sisi teruna dan teruni harus dikuatkan," pungkasnya.
Hingga saat ini, Lapas Kerobokan dihuni sekitar 991 Napi. Jumlah tahanan itu dari 22 negara di seluruh Dunia.
sumber : tribun
