 |
| Inilah jurus yang ditempuh Pemprov Bali pasca sukses ‘naik kelas’ meraih meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013. Pemprov Bali secara khusus mengundang Ketua BPK, Dr H Rizal Djalil, untuk memberikan pengarahan kepada segenap pimpinan SKPD sebagai bagian strategi mempertahankan opini WTP periode mendatang. |
DENPASAR - Inilah jurus yang ditempuh Pemprov Bali pasca sukses ‘naik kelas’ meraih meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013. Pemprov Bali secara khusus mengundang Ketua BPK, Dr H Rizal Djalil, untuk memberikan pengarahan kepada segenap pimpinan SKPD sebagai bagian strategi mempertahankan opini WTP periode mendatang.
Pemprov Bali telah menjadwalkan untuk mengundang Ketua BPK Rizal Djalil, Jumat (1/8) besok, untuk pengarahan di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur, Niti Mandala Denpasar. Selain menghadirkan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Bali, pengarahan Ketua BPK besok juga akan dihadiri anggota DPRD Bali 2009-2014.
Selain itu, perwakilan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)) dan pengurus barang di lingkup Pemprov Bali juga ikut dilibatkan dalam pengarahan oleh Ketua BPK besok. Secara keseluruhan, peserta pengarahan dalam rangka strategi pertahankan opini WTP bagi Pemprov Bali nanti akan diikuti sekitar 500 orang. Menurut Karo Humas Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, dalam acara pengarahan besok, Ketua BPK Rizal Djalil akan didampingi langsung Gubernur Made Mangku Pastika dan Pimpinan Dewan.
“Ketua BPK akan hadir untuk memberikan pengarahan. Kita punya target untuk mempertahankan opini WTP ke depan. Opini WTP yang baru saja kita raih tidak boleh membuat SKPD lingkup Pemprov Bali berpuas diri. Justru predikat ini harus menjadikan cambuk untuk tetap memperbaiki kinerja yang sudah tercapai,” tegas Dewa Mahendra, Rabu (30/7).
Sebetulnya, acara pengarahan Ketua BPK untuk SKPD lingkup Pemprov Bali sudah dijadwalkan bisa berlangsung Sabtu (26/7) lalu. Namun, agenda hari itu diundur hingga Jumat besok, karena Ketua BPK Rizal Djalil ada kesibukan tersendiri di Jakarta.
Sementara itu, Inspektorat Provinsi Bali menunjukkan taringnya terkait dengan kinerja SKPD selaku pelaksana anggaran Pemprov Bali. Setelah sempat mengungkap kasus dugaan mark up harga stand di Pesta Kesenian Bali (PKB) XXXVI 2014, Inspektorat kini ‘sasar’ 15 SKPD.
Kepala Inspektorat Provinsi Bali, Ketut Teneng, menyatakan pihaknya bersama Wakil Gubernur Ketut Sudikerta telah menyelesaikan pemeriksaan secara marathon terhadap pelaksanaan anggaran di 15 SKPD. Pemeriksaan ini terkait dengan adanya temuan BPK pada Tahun Anggaran sebelumnya. Teneng menegaskan, 15 SKPD yang disasar Inspektorat dan Wagub Bali ini juga terkait dengan opini pemeriksaan keuangan yang akan berjalan pada Tahun Anggaran berikutnya. “Kita sudah turun di 15 SKPD lingkup Pemprov Bali. Ya, supaya ke depan SKPD yang mengalami temuan nggak terulang-ulang lagi,” ujar Teneng secara terpisah di Denpasar, Rabu kemarin.
Hanya saja, Teneng tidak merinci SKPD mana saja yang disasar terkait adanya temuan BPK. Yang jelas, kata dia, SKPD yang tidak ada temuannya pun diingatkan jangan lengah. Pasalnya, kalau tidak ada temuan, justru santai-santai dan kinerjanya melemah sehingga malah menimbulkan persoalan yang tak diketahui. “(15 SKPD) Yang ada temuan berulang-ulang kita sasar. Pengadaan barang jalan sendiri juga kita ingatkan. Apa-apa yang jadi catatan BPK, kita sudah minta tindaklanjuti sesuai batas waktu. SKPD yang tidak ada temuan pun tetap kita pantau, mereka tak boleh lengah,” katanya.
Menurut Teneng, predikat WTP yang diberikan BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2013 merupakan tantangan tersendiri bagi Pemprov Bali. Sebab, mempertahankan WTP justru jauh lebih sulit ketimbang meraihnya.
“Dari dulu Pak Gubernur Pastika sudah mengingatkan opini WTP ini jangan membuat kita terlena, apalagi sampai pelaksanaan anggaran di luar rambu-rambu yang ada. SKPD harus tertantang mempertahankan WTP ini,” jelas Teneng. Predikat WTP atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 itu sendiri sebeloumnya diberikan PBK kepada Pemprov Bali, 6 Juni 2014 lalu. Hasil audit LKPD tersebut diserahkan langsung Ketua BPK, Dr H Rizal Djalil, kepada Gubernur Pastika dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar.
Berhasil ‘naik kelas’ dengan opini WTP ini merupakan prestasi terbaik bagi Pemprov Bali. Itulah akhir datri penantian selama 5 tahun, setelah sebelumnya selama empat periode berturut-turut terperangkap pada opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Pemprov Bali sebelumnya jadi pelangggan opini WDP, salah satunya karena kasus-kasus aset yang setiap tahun selalu saja menjadi temuan BPK.
Versi Ketua BPK, Rizal Djalil, keberhasilan Bali meraih opini WTP bukan hanya terukur dari sajian laporan keuangan yang telah memenuhi standar, namun juga dari manfaat hasil-hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat. Data makro menggambarkan Bali berhasil melampaui rata-rata nasional di sejumlah kategori, seperti Indek Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, dan penurunan angka pengangguran.
Berdasarkan LKPD Tahun 2013, pendapatan Bali mencapai Rp 4,1 triliun dan belanja Rp 3,8 triliun. Anggaran belanja, antara lain, dimanfaatkan untuk mendanai program pembangunan sebesar Rp 2,7 triliun (70 persen), belanja modal Rp 454 miliar (11,75 persen), dan tak terduga Rp 1,58 miliar. “Komposisi anggaran tersebut menunjukkan besarnya komitmen Pemprov Bali dalam menggenjot program pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat,” puji Ketua BPK kala itu.
sumber : NusaBali
