DENPASAR - Gubernur Made Mangku Pastika tidak gusar dengan jurus Pemkab Badung untuk kembali setor tambahan modal Rp 500 miliar ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Gubernur Pastika justru dorong Pemkab Badung terus menambah pundi-pundi sahamnya di BPD Bali, karena muaranya akan berimbas positif ke ekonomi masyarakat.
Menurut Gubernur Pastika, semakin banyak penyertaan modal Pemkab Badung ke BPD, maka permodalan bank milik daerah ini akan bertambah. Apalagi, kalau penyertaan modal dari Pemkab/Pemkot dan Pemprov Bali tembus Rp 1 triliun, maka BPD sudah bisa memenuhi syarat untuk menyalurkan kredit Rp 7 triliun. “Bayangkan itu kalau sampai BPD Bali bisa menyalurkan duit Rp 7 triliun, tentu aliran uang kepada masyarakat akan sangat besar,” ujar Pastika didampingi Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali Ketut Teneng di Press Room Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Selasa (19/11) siang. Kalau BPD Bali mampu menyalurkan kredit sampai Rp 7 triliun, kata Pastika, perekonomian Bali terus hidup. Apalagi, sekarang masyarakat sudah terbantu dengan adanya Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida). “Saya sejak dulu usul ke Dewan untuk menambah menyertakan modal di BPD. Sebab, hasilnya luar biasa, deviden yang kita terima besar,” jelas Pastika.
Karena itu, Pastika ikut senang Pemkab Badung bisa terus menambah modalnya di BPD. Menurut Pastika, Badung adalah kabupaten yang APBD-nya sangat besar. Kalau punya duit seperti Badung, apa pun bisa dilakukan. “Baguslah kalau Badung bisa terus menambah penyertaan modalnya di BPD.” Tidak takut Pemprov Bali akan semakin jauh ditinggal Badung dalam kepemilikan saham di BPD? Menurut Pastika, Pemprov Bali tidak masalah kalau akhirnya tetap berada di bawah Badung dalam urusan saham pengendali BPD. “Untungnya nanti akan diraup oleh BPD Bali. Dan, BPD Bali bisa bersaing dengan bank-bank lainnya. Jadi, nggak apa-apa Badung teratas,” tegas mantan Kepala Penyidik Kejahatan Perbankkan di Reserse Ekonomi Mabes Polri ini. Kepastian soal rencana Pemkab Badung akan kembali setor penyertaan modal Rp 500 miliar sebelumnya disampaikan Komisaris Utama BPD Bali, I Made Sudja, Senin (18/11).
Rencana tambahan modal Rp 500 miliar itu sudah deal. BPD Bali dan Pemkab Badung sudah sempat menggelar pertemuan terkait masalah ini. “Ya, Pemkab Badung akan kembali menyertakan modalnya sebesar Rp 500 miliar,” ungkap Made Sudja. Menurut Made Sudja, tambahan penyertaan modal Rp 500 miliar atau Rp 0,5 triliun ini rencananya akan disetorkan Pemkab Badung dalam dua kali tahapan. Pertama, disetor sebesar Rp 100 miliar pada 20 November 2013 ini. Sedangkan sisanya sebesar Rp 400 miliar akan disetorkan Pemkab Badung pada Juni-November 2014. Dengan ditambahnya modal sebesar Rp 500 miliar ini, Pemkab Badung dipastikan untuk sementara akan menjadi ‘raja’ kepemilikan saham BPD. Apalagi, Pemprov Bali yang dalam setahun terakhir berada di posisi kedua kepemilikan saham BPD, belum ada kepastian penambahan modalnya. Selama setahun terakhir, dengan akumulasi penyertaan modal 236,6 miliar, Badung jadi pemegang saham mayoritas BPD Bali yakni 38,41 persen.
Sedangkan Pemprov Bali berada di peringkat kedua dengan 33 persen saham BPD. Dengan tambahan penyertaan modal Rp 500 miliar, maka saham Pemkab Badung di BPD akan menjadi total 736,6 miliar. Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, menyebutkan sah-sah saja jika Badung menambah penyertaan modal hingga Rp 500 miliar ke BPD. Sebagai daerah dengan PAD terbesar di Bali, kata Sugawa Korry, apa yang dilakukan Badung sah-sah saja. “Tapi, saya belum dapat info apakah itu riil atau tidak? Ya, baguslah kalau benar Badung mau tambah modal sampai Rp 500 miliar ke BPD. Keuntungannya kan nanti BPD dan rakyat Bali sendiri,” tegas politisi Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini saat dikonfirmasi, Selasa kemarin.
sumber : NusaBali
