Jumat, 12 Agustus 2011 04:59
DENPASAR - Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Sri Yulistiani mengungkapkan transaksi valuta asing di Bali menempati urutan kedua setelah Jakarta di Indonesia. Hingga triwulan II tahun ini, jumlah nilai transaksi sebesar Rp4,8 triliun.
Tingginya Pedagang Valuta Asing (PVA) menjadikan Bali rawan digunakan sebagai tempat untuk money laundering atau pencucian uang hasil kejahatan.
"Kami meminta semua PVA yang ada di Bali melaporkan setiap transaksinya kepada Bank Indonesia secara baik dan benar. Setiap PVA harus mengenal dengan baik konsumennya atau nasabahnya," katanya, Kamis (11/8).
Peneliti Ekonomi Madya Senior Ronald L Toruan menjelaskan dengan pelaporan yang online nantinya akan
memudahkan bagi PVA untuk melaporkan setiap transaksi yang dilakukan.
PVA tidak perlu lagi datang ke BI, namun cukup mengirimkan lewat internet. "Dengan pelaporan online ini nantinya pelaporan tidak lagi setiap 3 bulan namun 1 bulan sekali. Saat ini di Bali terdapat 144 PVA kantor pusat dan 414 PVA kantor cabang. Lokasi PVA tersebar di seluruh Bali dan lebih banyak terfokus di daerah pariwisata," tandasnya.
Tingginya Pedagang Valuta Asing (PVA) menjadikan Bali rawan digunakan sebagai tempat untuk money laundering atau pencucian uang hasil kejahatan.
"Kami meminta semua PVA yang ada di Bali melaporkan setiap transaksinya kepada Bank Indonesia secara baik dan benar. Setiap PVA harus mengenal dengan baik konsumennya atau nasabahnya," katanya, Kamis (11/8).
Peneliti Ekonomi Madya Senior Ronald L Toruan menjelaskan dengan pelaporan yang online nantinya akan
memudahkan bagi PVA untuk melaporkan setiap transaksi yang dilakukan.
PVA tidak perlu lagi datang ke BI, namun cukup mengirimkan lewat internet. "Dengan pelaporan online ini nantinya pelaporan tidak lagi setiap 3 bulan namun 1 bulan sekali. Saat ini di Bali terdapat 144 PVA kantor pusat dan 414 PVA kantor cabang. Lokasi PVA tersebar di seluruh Bali dan lebih banyak terfokus di daerah pariwisata," tandasnya.
sumber : MICOM
