'Jelang Pilgub, Stabilitas Politik Bali Harus Dijaga'
DENPASAR - Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai stabilitas politik jelang Pilgub Bali 2018 harus dijaga betul oleh pemerintah pusat. Sebab, selain DKI Jakarta yang sebagai etalase (ibu kota) negara, Bali juga menjadi salah satu wilayah penting sebagai image negara di mata dunia.
“Bali harusnya menjadi daerah yang paling berhati-hati dan harus paling dijaga oleh pemerintah pusat, mengingat citranya bukan hanya berpengaruh di level provinsi tapi juga nasional dan internasional,” ungkapnya saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan yang diselenggarakan Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (Inti) Bali serangkaian Musda III organisasi tersebut di Hotel Aston Denpasar, Sabtu (27/5) sore. Adanya guncangan stabilitas politik ini, juga kemungkinan akan menyangkut keamanan wilayah Pulau Dewata.
Mengingat bagaimana Bali pernah disasar oleh kelompok-kelompok radikal, seperti Bom Bali I dan II. “Kita tahu bagaimana serangan teroris pernah menyasar Bali. Secara khusus efek dari goncangan stabilitas politik di Bali mungkin akan dianggap berpengaruh besar terhadap image dari negara mengingat Bali adalah sorotan utama dan menjadi daerah yang paling dikenal dunia,” katanya.
“Menurut saya ketika kita melihat Pilkada DKI Jakarta kemarin yang menjadi ajang sekelompok orang untuk memanfaatkan primodialisme yang menginjak-menginjak perbedaan, pemerintah juga harus menjaga stabilitas politik di Bali. Memang Bali bukan hanya berbicara keberagaman, tapi sudah mempraktekkan keberagaman itu. Tapi jika bicara wilayah politik, apa saja bisa terjadi,” ujarnya.
Disinggung mengenai kondisi perpolitikan di Indonesia berkaca dari Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu, Yunarto menilai sikap pemerintah harus tegas berbicara mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah berada di luar batasan NKRI, UUD 1945, dan kebhinekaan. “Tindakan tegas itu yang dibutuhkan sehingga semua lapisan masyarakat dari atas sampai bawah merasa nyaman. Tindakan tegas pemerintah juga harus diimbangi dengan sikap bagaimana sikap secara bottom up yang bisa diikuti oleh para pemuka agama dalam membangun harmonisasi,” ucapnya.
Dengan demikian, dari tindakan tegas itu, kata Yunarto, bagaimana pula agar dialog-dialog antar umat beragama makin bisa digalakkan sehingga efek-efek yang muncul karena peristiwa-peristiwa politik yang mengatasnamakan aspek-aspek primordial itu bias kembali dinetralisasi.
Rai Mantra Mulai Menggalang KTP
DENPASAR - Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra mulai garap dukungan KTP untuk maju ke Pilgub Bali 2018 melalui jalur Independen. Komunikasi Parpol Belum Deal, Siap Tarung Pilgub dari Jalur Independen.
Penggalangan KTP dukungan ini dilakukan para relawan dan Partai NasDem, karena komunikasi melalui partai politik belum ada deal untuk usung Rai Mantra melalui kendaraan parpol.
Informasi yang dihimpun di Denpasar, Minggu (28/5), Rai Mantra bergerak menyiapkan ‘sekoci’ jalur Independen untuk maju tarung ke Pilgub Bali 2018, karena komunikasi politik dengan parpol-parpol untuk berkoalisi belum belum ada kesepakatan. Sejauh ini, baru NasDem yang pasti mengusung Rai Mantra sebagai Calon Gubernur (Cagub) Bali 2018. Tapi, tidak mungkin NasDem bisa usung calon sendirian, karena mereka hanya punya 2 kursi DPRD Bali hasil Pileg 2014. NasDem masih kekurangan 9 kursi untuk memenuhi syarat minimal 11 kursi parlemen.
Semula, NasDem berencana menggaet Gerindra (punya 7 kursi DPRD Bali), Hanura (punya 1 kursi DPRD Bali), PAN (punya 1 kursi DPRD Bali), dan PKPI (punya 1 kursi DPRD Bali) untuk bersama-sama mengusung Rai Mantra. Namun, skenario tersebut tidak nyambung. Sedangkan komunikasi dengan Golkar tidak nyambung, karena Rai Mantra tak mau menempati posisi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) untuk ditandemkan dengan Ketut Sudikerta (Ketua DPD I Golkar yang menempati posisi Cagub Bali 2018).
Itu sebabnya, Rai Mantra mulai galang dukungan KTP untuk maju tarung ke Pilgub Bali 2018 melalui jalur Independen. Ketua DPW NasDem Bali, Ida Bagus Oka Gunastawa, juga mengakui rencana Rai Mantra maju lewat koalisi parpol memang belum ada keputusan.
Komunikasi politik hingga kini masih cair dan belum ada deal, sementara tarung Pilgub Bali, Juni 2018 mendatang, sudah semakin dekat. “Karena itu, kita sebagai pengusung Rai Mantra tetap siapkan jalur perseorangan,” ungkap Oka Gunastawa saat dikonfirmasi secara terpisah, Minggu kemarin.
Menurut Oka Gunastawa, Rai Mantra segera akan membuka Posko ‘Bara Rama’ (Balai Rakyat Rai Mantra). Bara Rama inilah yang nantinya akan menghimpun dukungan KTP untuk Rai Mantra. “Bara Rama akan menjadi pusat pengumpulan dukungan buat Pak Rai Mantra melalui dukungan KTP untuk maju sebagai calon perseorangan,” katanya.
Oka Gunastawa menegaskan, dukungan KTP untuk Rai Mantra dihimpun relawan dari seluruh Bali. Sedangkan NasDem sebagai motor mengusung Rai Mantra, juga dipastikan bergerak galang dukungan KTP. “Partai NasDem sebagai pengusung Rai Mantra sejak awal juga bergerak untuk dukungan KTP ini,” jelas mantan politisi Golkar asal Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Karangasem ini.
Ketika disinggung tentang pasangan Ketut Sudikerta-Sri I Gusti Ngurah Arya We-dakarna yang kemungkinan akan diusung Golkar bersama parpol koalisi ke Pilgub Bali 2018, Oka Gunastawa mengaku tidak memasalahkannya. “Oh ya, saya belum tahu itu kepastiannya. Kemarin saya lihat baru rekomendasi Cagub untuk SGB (Sudikerta Gubernur Bali) saja. Baguslah sudah ada pasangan calon yang muncul,” tandas Oka Gunastawa.
Sementara itu, gerilya Golkar untuk mencari dukungan parpol gurem buat mengusung SGB ke Pilgub Bali 2018 hingga kini belum final. Upaya membentuk Koalisi Bali Mandara (KBM) juga belum terwujud, karena sjeumlah parpol parlemen tidak kunjung menentukan sikap. Termasuk di antaranya Demokrat, Gerindra, PKPI, Hanura, dan PAN yang sebelumnya usung Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta dalam KBM di Pilgub Bali 2013.
Ketua DPW PAN Provinsi Bali, I Ketut Jengiskan, mengakui pihaknya sempat diajak komunikasi langsung oleh Sudikerta untuk koalisi menuju Pilgub Bali 2018. “Tapi, itu baru penjajakan awal, sudah lama. Pasca rekomendasi SGB oleh DPP Golkar, belum ada kepastian lagi,” ujar Jengiskan, Minggu kemarin.
Jengiskan menegaskan, PAN tidak ada mendukung Rai Mantra yang diusung NasDem. “Rai Mantra saya dengar malah menunggu rekomendasi di PDIP. Ya, kita nggak ada komunikasi dengan Rai Mantra dan NasDem,” jelas anggota DPRD Bali dari Fraksi Panca Bayu Dapil Buleleng ini.
Sedangkan Ketua DPD Gerindra Bali, Ida Bagus Putu Sukarta, belum bisa dikonfirmasi terkait rancangan koalisi menuju Pilgub 2018 ini. Saat dihubungi melalui per telepon, Minggu kemarin, ponsel anggota Fraksi Gerindra DPR RI Dapil Bali ini bernada mailbox.
Sementara, Wakil Ketua PKPI Bali, I Kadek Nuartana, mengatakan komunikasi dengan sejumlah parpol parlemen melalui fraksi-fraksi, sudah terjalin. Hanya saja, sejauh ini belum ada kesepakatan koalisi untuk mengusung calon ke Pilgub Bali 2018. “Masih lobi-lobi dan kita juga menunggu peta politik. Yang jelas, PKPI akan menentukan dukungan di Pilgub Bali 2018 nanti. Kita masih tunggu arah angin,” jelas anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Bali Dapil Karangasem ini.
Di sisi lain, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPD I Golkar Bali, I Gusti Putu Wijaya, mengatakan KBM akan tetap dilanjutkan ke Pilgub Bali 2018. ”Komunikasi masih jalan. Kan hanya masalah waktu saja. Partai Demokrat, Gerindra, PKPI, Hanura, dan PAN adalah rekan koalisi kita dalam KBM. Kita pasti rangkul semua itu untuk SGB,” tegas Wijaya kemarin.
sumber : NusaBali