 |
| "Kami diminta untuk memberikan keterangan sebagai ahli dan surat (Polda Bali) sudah kami jawab. Tetapi kami belum diperiksa namun perkara sudah dihentikan. Kami sebagai akademisi tidak dihargai padahal keterangan ahli adalah salah satu alat bukti. Polda Bali tidak profesional," ucap Guru Besar Ilmu Hukum UGM itu. |
Akademisi Hukum UGM: SP3 Wiryatama Tidak Sah
Denpasar - Akademisi hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Polda Bali atas kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan sertifikat tanah yang menjerat Ketua DPRD Bali, Adi Wiryatama, tidak sah.
"Saya kira ini alasan yang kuat bahwa dikeluarkannya SP3 ini tidak sah karena sudah ada tersangka tetapi tiba-tiba dihentikan," kata Akademisi Ilmu Hukum UGM, Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej, dihubungi dari Denpasar, Kamis.
Sebelumnya Polda Bali menetapkan mantan Bupati Tabanan itu sebagai tersangka pada 24 Juli 2014 atas laporan Made Sarja terkait dugaan kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen sertifikat tanah pada 11 Maret 2014.
Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Dedy Pratama yang merupakan anak kandung Adi, dan notaris Ketut Nuridja.
Sedangkan Prof Edward sebelumnya diminta Polda Bali sebagai saksi ahli untuk memeriksa kasus tersebut berdasarkan surat permintaan tertanggal 21 November 2014 dan diterima pihak UGM pada 25 November 2014.
UGM, kata dia, telah menetapkan dirinya dan Dr Djoko Sukisno yang merupakan Dekan Fakultas Hukum universitas bergengsi di Tanah Air itu untuk menjadi saksi ahli.
Ia pun menyampaikan kekecewaannya dan merasa tersinggung kepada Polda Bali karena pihaknya belum memeriksa kasus itu namun perkara tersebut dihentikan polisi.
"Kami diminta untuk memberikan keterangan sebagai ahli dan surat (Polda Bali) sudah kami jawab. Tetapi kami belum diperiksa namun perkara sudah dihentikan. Kami sebagai akademisi tidak dihargai padahal keterangan ahli adalah salah satu alat bukti. Polda Bali tidak profesional," ucap Guru Besar Ilmu Hukum UGM itu.
Prof Edward juga menuding Polda Bali yang tidak profesional mengingat meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Juli 2014 namun Polda Bali baru mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 14 November 2014 ke Kejaksaan Tinggi Bali dan secepat kilat di-SP3-kan oleh Polda Bali pada 28 November 2014.
"Apa dengan menjadi tersangka itu hanya main-main saja?. Ini ada `something wrong` dengan penyidikan itu. Kalau sudah ada tersangka, seharusnya SPDP itu sesegera mungkin," ucapnya.
Prof Edward menyatakan bahwa SP3 itu bisa digugat dengan mempraperadilankan Polda Bali.
Polda Bali pada 28 November 2014 menghentikan (SP3) kasus yang menjerat Adi Wiryatama atau berselang hanya dua minggu setelah SPDP diserahkan ke kejaksaan.
Keaslian tanda tangan pelapor yakni Made Sarja menjadi dasar polisi untuk meghentikan kasus itu berdasarkan hasil Labfor Mabes Polri cabang Denpasar.
Kuasa Hukum Made Sarja, Zulfikar Ramli mengakui keaslian tanda tangan kliennya itu.
Namun tanda tangan itu bukan atas adanya transaksi jual beli atau untuk perpindahan balik nama pemilik namun surat pengakuan utang yang dijadikan dasar Adi Wiryatama untuk merubah kepemilikan sertifikat tanah.
Selain sertifikat tanah seuas 470 meter persegi di Tanah Lot, sertifikat tanah seluas dua hektare juga diduga diproses dengan tidak wajar menjadi sertifikat atas nama Ketua DPRD Bali itu yang juga telah dilaporkan Made Sarja pada September 2013 lalu ke Polda Bali.
Kajati Bali Terima SP3 Kasus Pemalsuan Sertifikat
Denpasar - Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Aditya Warman sampai saat ini belum menerima Surat Perintah Penghentian Penyidikan kasus pemalsuan sertifikat dengan tiga tersangka Adi Wiryatama (mantan Bupati Tabanan), Made Dedi Pratama (anaknya), dan Ketut Nuridja (notaris).
"Sampai saat ini, kami belum menerima SP3 tersebut," ujar Aditya Warman saat ditemui di Kejati Bali, Kamis.
Ia menegaskan seharusnya penyidik Polda Bali sudah mengirim SP3 tersebut sebagai langkah kordinasi dan implementasi telah dikirimnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kejati.
Namun, sampai saat ini, penyidik Polda Bali tidak menjalami prosedur tersebut yang merupakan tata krama hukum yang harus dihormati.
"Untuk lebih jauh kami tidak dapat mengomentarinya dan seharusnya kami sudah menerima SP3 itu," ujar Aditya.
Ia menegaskan upaya dari jaksa peneliti mengirim P17 tersebut hendaknya menunggu SP3 terlebih dahulu.
"Bagaimana kami bisa mengirim P17, kalau surat SP3 belum kami dapat," ujarnya.
Kuasa hukum korban Mangku Sarja, Zulfikar Ramli mengatakan telah menerima surat pemberitahuan SP3 tersebut.
"Kami baru menerima SP3 itu. Namun, surat tersebut tertanggal Selasa (2/12) lalu," ujarnya.
Pihaknya mengatakan apabila SP3 tersebut belum diberikan maka akan datang ke Polda Bali menanyakan hal tersebut. Namun, pihaknya yang akan hendak ke Polda sudah dikirimkan surat itu.
"Untuk itu, kami akan mempersiapkan permohonan praperadilan ke PN Denpasar yang segera diajukan," ujar Zulfikar.
sumber : AntaraBali
